Dua contoh ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bukan sekadar persoalan angka, tetapi dapat langsung merusak ketahanan mental seseorang.
DMNETWORK – Angka itu seharusnya menggugah nurani publik. Sekitar 1.600 warga Kota Malang masih menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental, sementara ratusan lainnya membutuhkan rehabilitasi sosial. Data tersebut bukan sekadar statistik kesehatan. Ia adalah potret kegelisahan sosial yang sedang tumbuh di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Pernyataan Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang bahwa banyak kasus dipicu beban pikiran dan kesulitan ekonomi patut dibaca sebagai sinyal serius. Selama ini gangguan jiwa sering dipandang semata persoalan medis, padahal akar persoalannya kerap bersumber dari kehidupan sehari-hari: pekerjaan yang tidak pasti, pendapatan yang menurun, utang rumah tangga, dan kecemasan akan masa depan.
Kita bahkan bisa melihatnya dalam kisah-kisah nyata di lapangan. Seorang buruh harian di pinggiran Kota Malang misalnya, harus berhenti bekerja setelah proyek tempatnya bergantung selesai. Berbulan-bulan tanpa penghasilan membuatnya mengalami tekanan berat hingga menarik diri dari lingkungan sosial dan akhirnya membutuhkan pendampingan psikologis. Di kasus lain, seorang ibu rumah tangga yang terlilit utang pinjaman daring mengaku mengalami kecemasan berlebihan dan sulit tidur karena terus-menerus dikejar tagihan, hingga akhirnya harus menjalani perawatan karena gangguan kecemasan akut. Dua contoh ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi bukan sekadar persoalan angka, tetapi dapat langsung merusak ketahanan mental seseorang.
Karena itu, kebijakan kesehatan jiwa tidak cukup berhenti pada penyediaan obat dan layanan klinis. Negara dan pemerintah daerah harus melihat kesehatan mental sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan. Program bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, perlindungan pekerja informal, dan penguatan ketahanan keluarga merupakan intervensi yang sama pentingnya dengan layanan psikolog dan psikiater.
Langkah Kota Malang mengembangkan pendampingan berbasis keluarga melalui Rumah Pijar patut diapresiasi. Pendekatan ini mengingatkan bahwa pemulihan tidak berlangsung di ruang perawatan semata, melainkan juga di rumah, di lingkungan sosial, dan dalam relasi keluarga yang suportif. Namun, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada konsistensi pendampingan dan dukungan lintas sektor.
Kita juga perlu memberi penghargaan atas capaian nol kasus pemasungan. Itu menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental mulai bergerak ke arah yang lebih manusiawi. Tantangan berikutnya ialah memastikan tidak ada lagi penelantaran yang tersembunyi di balik stigma dan kemiskinan.
Editorial ini hendak menegaskan satu hal: kesehatan mental adalah cermin kesehatan sosial. Ketika semakin banyak warga kehilangan ketenangan batin karena tekanan ekonomi, sesungguhnya yang sedang sakit bukan hanya individu, melainkan juga struktur kehidupan bersama. Karena itu, memulihkan kesehatan jiwa masyarakat berarti pula memulihkan rasa aman ekonomi, harapan hidup, dan martabat manusia.
Jangan sampai kita terbiasa membaca angka ribuan penderita gangguan mental tanpa merasa terganggu. Sebab di balik setiap angka terdapat seorang warga negara yang sedang berjuang mempertahankan kewarasannya. Redaksi
