DMNETWORK.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah pusat segera memperkuat penanganan dan pemulihan pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar bantuan dan sumber daya yang dikerahkan tidak berjalan secara terpisah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8/2026).
Menurut Pratikno, pemerintah pusat telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mendukung daerah terdampak. Kementerian dan lembaga, BNPB, hingga badan usaha milik negara (BUMN) terlibat dalam penanganan bencana.
“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” ujar Pratikno.
Baca Juga
Posko Diperkuat untuk Sinkronisasi Bantuan
Pratikno menegaskan, pengerahan banyak unsur tidak otomatis membuat penanganan efektif. Seluruh pihak harus bekerja dalam koordinasi yang sama agar bantuan dapat diarahkan sesuai kebutuhan.
Karena itu, pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, diminta segera membentuk dan mengaktifkan posko penanggulangan bencana.
Posko tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai sumber daya sekaligus jalur penyampaian kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Baca Juga
“Kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” tegas Pratikno.
Ia menilai sinkronisasi sejak tingkat posko penting untuk mencegah tumpang tindih penyaluran bantuan serta memastikan wilayah dengan kebutuhan paling mendesak mendapatkan perhatian.
Akurasi Data Jadi Penentu
Selain koordinasi, pemerintah menyoroti pentingnya pendataan masyarakat dan wilayah terdampak.
Pratikno mengatakan data yang akurat dibutuhkan untuk menentukan langkah selama masa tanggap darurat. Informasi tersebut juga akan menjadi dasar untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penetapan status bencana di tingkat kabupaten maupun provinsi juga perlu dilakukan secara jelas sebagai bagian dari akuntabilitas penanganan.
“Status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan,” katanya.
Pemerintah daerah diminta memastikan proses pendataan dilakukan secara benar. Pratikno mengingatkan bahwa pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan perbedaan kecepatan pendataan antarwilayah masih menjadi tantangan.
Pusat Siap Menindaklanjuti Kebutuhan Daerah
Pemerintah pusat memastikan dukungan untuk daerah terdampak akan terus berlanjut.
Pratikno meminta pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan yang belum tertangani melalui posko agar dukungan dari pusat dapat segera dikerahkan sesuai kondisi lapangan.
“Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah yang telah bekerja cepat sejak lebih dari 24 jam setelah bencana.
“Dalam waktu hanya 24 jam lebih sedikit kita sudah melangkah sangat jauh,” kata Pratikno.
Ke depan, pemerintah berharap pemulihan NTT dapat berlangsung secara menyeluruh. Proses tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan kondisi daerah seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketangguhan wilayah dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya.
“Semoga NTT segera recover. Duka kita yang mendalam kepada para korban. Kita tidak ingin hanya merecover kembali keadaan semula, tapi kita manfaatkan momentum untuk membangun lebih baik,” pungkasnya.(*)
