DMNETWORK.COM – JAKARTA – Pemerintah mulai memetakan persoalan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara lebih menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya meminta penertiban impor ilegal, tetapi juga mendorong pembenahan dari persoalan bahan baku, kapasitas produksi, mesin, pembiayaan hingga insentif investasi.
Arah kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Pemerintah melihat industri TPT masih memiliki ruang pertumbuhan, meski menghadapi sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi daya saingnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan TPT merupakan sektor strategis karena memiliki rantai industri yang panjang, dari hulu hingga hilir.
Kontribusinya terhadap perekonomian saat ini tercatat sekitar 0,97 persen. Di sisi ketenagakerjaan, sektor tersebut menyerap sekitar 4 juta pekerja dengan nilai ekspor mencapai sekitar 12 miliar dolar AS.
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Istana Negara.
Baca Juga
Menurut Airlangga, pertumbuhan TPT mencapai sekitar 5,6 persen, berada di atas pertumbuhan ekonomi. Namun, utilisasi pabrik yang baru sekitar 75 persen menunjukkan kapasitas industri belum sepenuhnya digunakan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah melihat peluang ekspansi masih terbuka.
Ketergantungan Bahan Baku Jadi Persoalan Hulu
Salah satu persoalan yang mencolok berada pada rantai pasok bahan baku.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan neraca perdagangan tekstil bahan baku masih mengalami defisit. Nilai impornya mencapai 8,4 miliar dolar AS, sedangkan ekspor hanya sekitar 3,1 miliar dolar AS.
Situasinya berbeda pada produk tekstil pakaian. Ekspor tercatat 8,7 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan impor yang berada di kisaran 690 juta dolar AS.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan TPT tidak dapat dilihat hanya dari sisi produk jadi. Struktur industri dari hulu juga menjadi bagian yang perlu dibenahi.
Airlangga mengatakan Presiden meminta pemerintah meninjau sejumlah aturan yang berkaitan dengan masuknya bahan baku, termasuk Pertimbangan Teknis atau Pertek.
Harmonisasi tarif dari hulu sampai hilir juga menjadi perhatian. Salah satu hal yang dibahas adalah masukan pelaku industri garmen mengenai biaya masuk antidumping.
Pemerintah berharap perbaikan pada rantai pasok dapat mengurangi hambatan produksi dan memberi ruang lebih besar bagi industri untuk meningkatkan kapasitasnya.
Baca Juga
Impor Ilegal Menekan Pasar Domestik
Di sisi lain, persoalan muncul pada pasar hilir.
Produk impor ilegal yang masuk ke pasar dalam negeri dinilai menjadi salah satu hambatan bagi produsen garmen domestik. Presiden meminta Kementerian Keuangan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Airlangga mengatakan penertiban diperlukan karena keberadaan produk ilegal tersebut mengganggu produsen dalam negeri.
“Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan,” katanya.
Langkah ini menempatkan pengawasan perdagangan sebagai salah satu instrumen dalam agenda penguatan industri TPT.
Namun, perlindungan pasar domestik bukan satu-satunya pekerjaan rumah. Industri juga dituntut meningkatkan efisiensi dan kualitas produksinya agar mampu bersaing ketika berhadapan dengan produk dari negara lain.
Mesin Produksi Perlu Diperbarui
Persoalan daya saing juga berkaitan dengan kondisi peralatan produksi.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan pemerintah akan mendorong perbankan, terutama bank-bank Himbara, agar membuka akses pembiayaan bagi pelaku industri TPT.
Salah satu kebutuhan yang menjadi sasaran pembiayaan adalah perbaikan mesin yang sudah cukup tua.
Rosan menilai persoalan tersebut berhubungan dengan daya saing produk tekstil dan garmen Indonesia yang masih perlu diperkuat.
“Agar Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua,” ujar Rosan.
Dengan demikian, agenda penguatan industri tidak berhenti pada penertiban barang impor. Pemerintah juga mencoba mendorong investasi pada sisi produksi agar industri domestik mempunyai kemampuan yang lebih kompetitif.
Insentif Investasi dan Integrasi Hulu-Hilir
Dukungan pembiayaan akan dilengkapi dengan kebijakan investasi.
Pemerintah mempertimbangkan pemberian kembali tax holiday untuk investasi di sektor tekstil. Tax allowance juga disebut sebagai salah satu instrumen yang tersedia.
Selain itu, Danantara berencana menyiapkan kawasan khusus yang mengintegrasikan industri dari hulu hingga hilir.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menciptakan efisiensi produksi sekaligus mendorong penggunaan teknologi.
Rosan mengatakan kawasan terintegrasi itu diharapkan dapat membuat produk tekstil Indonesia memiliki daya saing yang lebih baik.
Targetnya Bukan Sekadar Menambah Produksi
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah melihat persoalan TPT sebagai persoalan rantai industri.
Di satu sisi, bahan baku perlu tersedia dengan skema yang mendukung produksi. Di sisi lain, pasar domestik perlu terlindungi dari produk impor ilegal. Pada saat bersamaan, perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk memperbarui mesin dan meningkatkan efisiensi.
Pemerintah juga harus memastikan insentif investasi benar-benar mendorong penambahan kapasitas serta memperkuat keterhubungan industri dari hulu ke hilir.
Dengan utilisasi pabrik sekitar 75 persen, ruang ekspansi memang masih tersedia. Tantangannya adalah mengubah kapasitas yang belum termanfaatkan tersebut menjadi peningkatan produksi yang kompetitif.
Bagi pemerintah, kepentingannya tidak hanya terletak pada angka ekspor. Industri TPT juga memiliki dampak langsung terhadap pasar kerja karena sekitar 4 juta orang bergantung pada sektor tersebut.
Karena itu, keberhasilan kebijakan penguatan TPT nantinya akan sangat bergantung pada implementasi setiap langkah: mulai dari penataan impor, kebijakan bahan baku, akses pembiayaan, modernisasi mesin hingga insentif investasi.
Presiden Prabowo telah memberikan arah kebijakan. Selanjutnya, kementerian dan lembaga terkait perlu menerjemahkannya menjadi kebijakan teknis yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku industri.***
