DMNETWORK – Di banyak daerah, ruang redaksi kini berubah menjadi ruang bertahan hidup. Wartawan tidak lagi semata pekerja pers, melainkan sekaligus pemilik media. Satu media bisa dimiliki bersama oleh beberapa orang; ketika ada pemasukan dibagi bersama, ketika tidak ada pemasukan mereka menanggungnya bersama. Fenomena ini bukan kisah sporadis, melainkan cermin krisis ekonomi media yang semakin nyata.
Perubahan lanskap digital memang mengguncang industri pers di seluruh dunia. Namun di Indonesia, terutama di daerah, guncangan itu terasa lebih keras karena pasar iklan menyusut, biaya operasional tetap berjalan, dan dukungan ekonomi terhadap media lokal kian terbatas. Dalam situasi demikian, banyak perusahaan pers memilih skema kolektif demi menjaga keberlangsungan media. Pilihan itu patut dipahami sebagai strategi bertahan, bukan romantisme kewirausahaan.
Karena itu, suara kalangan wartawan yang meminta perhatian pemerintah tidak boleh buru-buru dicap sebagai tuntutan berlebihan. Pers membutuhkan ekosistem ekonomi yang sehat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan, pendidikan publik, dan penyediaan informasi yang akurat. Ketika media lokal tumbang satu per satu, yang hilang bukan sekadar perusahaan, melainkan kanal informasi masyarakat.
Usulan agar belanja publikasi dan komunikasi pemerintah tidak terus dipangkas layak dipertimbangkan secara serius. Dana humas kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota pada dasarnya memang disediakan untuk menyampaikan program publik kepada warga. Selama penyalurannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan informasi masyarakat, belanja tersebut dapat menjadi instrumen penting menjaga keberagaman media.
Namun perhatian pemerintah tidak boleh berubah menjadi ketergantungan pers terhadap negara. Bantuan terselubung, hibah politik, atau distribusi iklan berdasarkan kedekatan kekuasaan justru akan merusak independensi pers. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang adil: prosedur terbuka, kriteria jelas, dan pengawasan publik yang ketat.
Dalam konteks itu, kekhawatiran terhadap monopoli iklan oleh kelompok tertentu patut menjadi alarm. Konsentrasi belanja pemerintah pada segelintir media akan mempersempit ruang hidup media kecil dan menengah. Negara tidak boleh menciptakan oligopoli informasi melalui kebijakan belanja komunikasinya.
Perdebatan mengenai media terverifikasi dan nonterverifikasi juga harus ditempatkan secara proporsional. Verifikasi Dewan Pers penting untuk meningkatkan standar profesionalisme dan tata kelola perusahaan pers. Akan tetapi, kebijakan distribusi iklan pemerintah hendaknya tidak diterapkan secara diskriminatif tanpa masa transisi dan pembinaan yang memadai, terutama bagi media daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Prinsip utamanya tetap perlindungan terhadap perusahaan pers yang sah secara hukum sekaligus dorongan bertahap menuju standar profesional yang lebih tinggi.
Yang tidak kalah penting, hak wartawan untuk melakukan kerja jurnalistik harus dijamin. Pelarangan liputan secara sewenang-wenang atas dasar status media atau kualifikasi tertentu bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers. Penegakan hukum terhadap tindakan menghalangi kerja jurnalistik harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan emosi sektoral.
Di tengah kesulitan ekonomi itu, ada satu hal yang tidak boleh hilang: etika profesi. Seruan agar wartawan tetap menyajikan informasi akurat dan melawan hoaks merupakan pengingat bahwa legitimasi pers bertumpu pada kepercayaan publik. Masyarakat tidak akan membela pers yang meninggalkan disiplin verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial.
Karena itu, solidaritas antarsesama wartawan memang penting, tetapi solidaritas yang dibangun harus melampaui kepentingan kelompok dan organisasi. Pers Indonesia memerlukan agenda bersama: memperkuat profesionalisme, memperbaiki model bisnis, memperluas literasi media, dan mendorong kebijakan publik yang mendukung keberagaman pers.
Krisis media daerah tidak bisa diselesaikan dengan slogan. Ia menuntut keberanian pemerintah menata ulang kebijakan komunikasi publik, keberanian industri pers melakukan pembenahan internal, dan keberanian wartawan menjaga integritas profesinya. Menjaga napas pers daerah pada akhirnya sama artinya dengan menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Redaksi
