DMNETWORK.COM — Rehabilitasi Pascabencana Sumatra senilai Rp100 triliun resmi disepakati pemerintah bersama DPR RI untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Anggaran jumbo tersebut akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun hingga 2028 dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan layanan publik.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi itu menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan pascabencana sekaligus mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Kesepakatan tersebut diputuskan dalam koordinasi pemerintah bersama DPR RI yang membahas percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan penganggaran Rehabilitasi Pascabencana Sumatra telah sesuai dengan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sebelumnya disusun pemerintah.
Menurut Dasco, program tersebut juga telah mendapatkan persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga pelaksanaannya kini memasuki tahap koordinasi teknis antar kementerian dan lembaga.
Baca Juga
“Alhamdulillah, anggarannya telah disetujui pemerintah sehingga koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di DPR RI, Senin (25/5/2026).
Ia menegaskan koordinasi lintas kementerian menjadi penting agar seluruh program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran di wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan total anggaran Rehabilitasi Pascabencana Sumatra mencapai Rp100 triliun dan akan dibagi dalam tiga tahap penganggaran hingga tahun 2028.
Baca Juga
Pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp38,9 triliun. Kemudian Rp32,9 triliun pada 2027 dan Rp28,2 triliun pada 2028. Menurut Tito, sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk sektor infrastruktur yang mengalami kerusakan cukup besar akibat bencana.
“Yang terbesar memang sektor infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum totalnya kurang lebih Rp69 triliun,” kata Tito.
Pemerintah menilai percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di daerah terdampak.
Perbaikan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, hingga sistem irigasi disebut menjadi bagian dari fokus utama rehabilitasi. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana.
Program huntap dinilai penting untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal dapat kembali hidup secara layak dan aman. Tito mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan huntap selesai paling lambat pada 2027.
“Huntap kita targetkan paling lambat selesai pada 2027,” ujarnya. Pembangunan hunian tetap tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan lahan dan kondisi wilayah masing-masing daerah.
Baca Juga
Pemerintah daerah juga diminta aktif mempercepat proses administrasi agar pembangunan rumah bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Keuangan disebut telah menyampaikan kesiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran tahap awal pada tahun 2026.
Menurut Tito, dana sebesar Rp38 triliun telah dipersiapkan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pertama. “Pak Menteri Keuangan sudah menyampaikan kesiapan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp38 triliun,” katanya.
Selanjutnya, kementerian dan lembaga terkait diminta segera mengajukan dokumen pendukung serta rencana kerja agar pencairan anggaran dapat dilakukan sesuai jadwal.
Pemerintah ingin memastikan seluruh proses administrasi berjalan cepat agar pelaksanaan proyek rehabilitasi tidak mengalami hambatan birokrasi.
Pemerintah menegaskan penanganan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian saja, melainkan melibatkan banyak lembaga dan pemerintah daerah.
Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap transisi menuju pemulihan penuh. Tito menyebut progres penanganan pascabencana di Sumatra sejauh ini berjalan cukup baik berkat sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan,” tegas Tito. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kawasan terdampak sekaligus mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatra.
Dengan dukungan anggaran besar dan pengawasan ketat pemerintah, program rehabilitasi pascabencana diharapkan dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.(*)
