DMNETWORK.COM – ENDE – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus dilaksanakan melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Penentuan lokasi koperasi, menurutnya, tidak boleh dilakukan secara terburu-buru agar tidak menimbulkan dampak terhadap fasilitas publik maupun aktivitas ekonomi warga.
Pesan tersebut disampaikan saat meninjau SD Negeri Wolomoni di Desa Niawula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026). Sekolah tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah dikabarkan terdampak rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di area belakang kompleks sekolah.
Dalam kunjungannya, Gibran meminta pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan melakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan titik pembangunan.
“Makanya tadi saya ingatkan Wagub, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji,” ujarnya.
Menurut Gibran, pembangunan yang baik harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang akan merasakan langsung dampaknya. Karena itu, proses penentuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan warga setempat.
Baca Juga
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengganggu fasilitas pendidikan maupun kegiatan belajar mengajar yang telah berjalan. “Jangan sampai ada yang dirugikan, apalagi ini area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu,” katanya.
Pendekatan partisipatif dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan sosial sekaligus memastikan program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat.
Perhatian terhadap lokasi pembangunan muncul setelah pagar SD Negeri Wolomoni, fondasi ruang kelas, dan sejumlah tiang penyangga bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas di sekitar area yang direncanakan menjadi lokasi KDMP.
Baca Juga
Menanggapi kondisi tersebut, Gibran menyatakan pembangunan koperasi akan dipindahkan ke lokasi lain yang dinilai lebih aman dan sesuai. Keputusan tersebut diambil agar aktivitas pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan sekaligus menghindari potensi konflik dengan masyarakat sekitar.
Selain itu, Gibran mengingatkan agar keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak menciptakan persaingan yang merugikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pelaku usaha kecil seperti toko kelontong.
Menurutnya, koperasi seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi desa yang mampu melengkapi ekosistem usaha lokal, bukan menggantikannya. Dalam kunjungan yang sama, Gibran juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan dasar di lingkungan SD Negeri Wolomoni.
Ia meminta sekolah tersebut segera memperoleh manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
Selain itu, berbagai aspirasi masyarakat turut disampaikan kepada Wakil Presiden, mulai dari kebutuhan rumah dinas atau mess bagi guru hingga penguatan jaringan internet yang dinilai penting untuk mendukung proses pembelajaran di wilayah tersebut.
Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Kunjungan ke Kabupaten Ende merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Wakil Presiden di kawasan Indonesia Timur pada 18–21 Juni 2026.
Baca Juga
Setelah menyelesaikan agenda di Nusa Tenggara Timur, Gibran dijadwalkan menghadiri sekaligus membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026 di Gorontalo. Dalam kesempatan itu, ia juga akan meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis pendukung ketahanan pangan.
Agenda kerja kemudian berlanjut ke Papua Barat dengan peninjauan Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.
Pada penutup rangkaian kunjungan, Wakil Presiden dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Asmat, Papua Selatan, untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, termasuk Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, dan Gereja Katedral Salib Suci.
Rangkaian kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur.(*)
