Karena itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh kemakmuran yang lebih besar dari setiap kegiatan pembangunan.
JAKARTA, DMNETWORK – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pembangunan pada era transisi ekonomi hijau tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
Hal itu disampaikan Jumhur saat menerima audiensi pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang dipimpin Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Menurut Jumhur, pola pembangunan yang selama ini berlangsung sering kali menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat yang terbatas, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain. Karena itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh kemakmuran yang lebih besar dari setiap kegiatan pembangunan.
“Saya ingin masyarakat betul-betul mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan pembangunan. Prinsip ini akan terus saya dorong dan implementasikan dalam regulasi,” ujar Jumhur.
Dalam pertemuan tersebut, Jumhur juga menyoroti rendahnya nilai perdagangan karbon Indonesia yang saat ini berkisar 3 hingga 9 dollar AS per ton karbon dioksida ekuivalen (tCO₂e). Nilai tersebut jauh di bawah harga karbon di sejumlah negara yang mencapai puluhan hingga mendekati 100 dollar AS per ton.
Baca Juga
Menurut dia, kondisi itu perlu dievaluasi agar potensi ekonomi karbon Indonesia tidak dinikmati pihak lain dengan membeli kredit karbon murah di dalam negeri dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi di pasar internasional.
“Kalau memang nilainya masih terlalu rendah, harus dicari penyebabnya. Jangan sampai karbon kita dibeli murah lalu dijual mahal oleh pihak lain,” katanya.
Jumhur mencontohkan potensi perdagangan karbon yang sedang berkembang di kawasan mangrove Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Di wilayah tersebut terdapat kawasan mangrove seluas sekitar 100.000 hektar yang mulai menarik minat investor untuk pengembangan perdagangan karbon.
Baca Juga
Namun, ia mengingatkan bahwa masuknya investasi harus diikuti dengan kesiapan masyarakat setempat dalam mengelola manfaat ekonomi yang diperoleh.
Menurut Jumhur, keuntungan besar yang datang secara tiba-tiba berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, masyarakat perlu didorong membentuk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun kegiatan ekonomi produktif lain yang berkelanjutan, seperti pengelolaan ekowisata mangrove.
Pada kesempatan yang sama, Jumhur menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya WALHI dalam menjaga lingkungan hidup. Ia bahkan menambahkan satu konsep baru dalam pendekatan pembangunan lingkungan, yakni prosperity atau kemakmuran masyarakat.
Selama ini, kata dia, kebijakan lingkungan lebih dikenal melalui dua pendekatan utama, yakni mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ke depan, aspek kesejahteraan masyarakat perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda tersebut.
“Mitigasi dan adaptasi tetap penting, tetapi saya menambahkan satu unsur lagi, yaitu prosperity atau kemakmuran bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Jumhur menjelaskan, dunia saat ini tengah memasuki fase pembangunan yang berbeda dari masa lalu. Jika pembangunan konvensional lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi meski sering menimbulkan dampak lingkungan, pembangunan masa kini justru membuka peluang ekonomi baru melalui perdagangan karbon dan keanekaragaman hayati.
Baca Juga
Karena itu, menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan tidak lagi harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini juga tengah menggalakkan Gerakan Pertobatan Ekologis Nasional sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Karena itu, kita perlu melakukan pertobatan ekologis dan memperbaiki keadaan bersama-sama,” kata Jumhur.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, audiensi tersebut juga bertujuan mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk menghadiri Pekan Rakyat dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2026 yang akan digelar di Riau pada 21-23 Agustus 2026.
Menurut Boy, kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai kementerian, masyarakat adat, komunitas lokal, serta organisasi masyarakat sipil dalam rangka memperkuat dialog dan kolaborasi pengelolaan lingkungan hidup.
“Acara akan diawali dengan seminar dan diskusi lintas kementerian, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan budaya dan partisipasi masyarakat,” ujar Boy. (Rist)
