Tidak ada tanda terbuka bahwa empat hari kemudian kursi itu akan berpindah tangan.
JAKARTA, DMNETWORK – Pergantian Menteri Keuangan selalu lebih dari sekadar pergantian seorang pejabat. Di balik kursi itu ada APBN, rupiah, pajak, utang, pasar keuangan, kepercayaan investor, dan pada akhirnya kepercayaan rakyat terhadap bagaimana negara mengelola uangnya.
Karena itu, ketika Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dan digantikan Suahasil Nazara pada Senin, 14 September 2026, publik wajar bertanya: apa yang sebenarnya terjadi?
Pertanyaan itu semakin menarik jika tujuh hari terakhir sebelum pergantian dibaca sebagai sebuah rangkaian.
Pada 8 September, Purbaya genap setahun menjadi Menteri Keuangan. Ia masih berbicara dan bekerja sebagaimana seorang menteri yang sedang menjalankan tugasnya.
Pada hari-hari berikutnya, pembahasan APBN 2027 terus berjalan. Purbaya masih berada di tengah pekerjaan fiskal yang tidak kecil. Bahkan pada 11 September, ia masih melakukan perombakan dan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.
Baca Juga
Tidak ada tanda terbuka bahwa empat hari kemudian kursi itu akan berpindah tangan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri pada 12 September masih berada di India menghadiri KTT BRICS. Sehari kemudian, publik belum memperoleh pengumuman resmi mengenai pergantian Menteri Keuangan.
Lalu Senin datang.
Baca Juga
Suahasil Nazara menerima telepon dari Istana dan kemudian dilantik sebagai Menteri Keuangan. Pergantian berlangsung cepat. Seorang Wakil Menteri Keuangan yang sudah lama berada di dalam sistem kementerian tiba-tiba naik menjadi orang nomor satu di kementerian yang mengelola dapur keuangan negara. Di sinilah publik berhenti sejenak.
Mengapa harus sekarang?
Pemerintah tentu memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri. Itu bagian dari kewenangan Presiden. Namun hak prerogatif bukan berarti publik kehilangan hak untuk memperoleh penjelasan.
Justru semakin strategis jabatan yang diganti, semakin penting alasan pergantian disampaikan secara terang.
Jangan biarkan ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi.
Salah satu isu yang ikut menjadi perhatian adalah Danantara dan angka sekitar Rp120 triliun yang sebelumnya disebut Purbaya akan masuk ke APBN 2026. Tetapi menghubungkan angka tersebut secara langsung dengan pencopotan Purbaya adalah lompatan kesimpulan yang belum memiliki dasar resmi.
Baca Juga
Itu harus dikatakan dengan jernih. Sebab pers yang sehat tidak boleh mengubah tanda tanya menjadi tanda seru. Yang dapat dicatat adalah adanya perubahan figur sekaligus perubahan pesan.
Purbaya selama menjabat dikenal membawa pendekatan yang relatif agresif dalam mendorong pertumbuhan. Sementara Suahasil, dalam pesan awalnya setelah dilantik, lebih menekankan kesehatan APBN, kredibilitas fiskal dan disiplin menjaga defisit.
Maka pergantian ini boleh dibaca sebagai kemungkinan adanya penyesuaian arah.
Bukan berarti Purbaya salah dan Suahasil benar. Bukan pula sebaliknya.
Pemerintah mungkin sedang mencari keseimbangan baru antara pertumbuhan dan disiplin fiskal. Negara membutuhkan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang dibayar dengan kesehatan APBN yang rapuh pada akhirnya hanya memindahkan persoalan dari hari ini ke hari esok.
Namun ada persoalan yang lebih mendasar.
Kepastian kebijakan.
Menteri Keuangan bukan jabatan yang idealnya membuat pasar bertanya-tanya setiap kali pergantian terjadi. Dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, kursi Menteri Keuangan telah berpindah dari Sri Mulyani kepada Purbaya, kemudian kepada Suahasil.
Pergantian pejabat adalah hal biasa dalam pemerintahan. Tetapi terlalu sering berganti pada posisi yang sangat strategis dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi arah kebijakan.
Pasar membutuhkan kepastian.
Pelaku usaha membutuhkan kepastian.
Petani membutuhkan kepastian harga dan pembiayaan. Pedagang membutuhkan kepastian daya beli. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa uang negara dikelola dengan hati-hati.
Karena itu, yang seharusnya menjadi perhatian setelah pergantian ini bukan hanya siapa yang menjadi Menteri Keuangan, tetapi ke mana arah kebijakan fiskal dibawa.
Suahasil memiliki keuntungan besar: ia bukan orang baru. Ia mengetahui seluk-beluk Kementerian Keuangan dari dalam. Pengalaman panjangnya dapat menjadi modal untuk memastikan transisi berlangsung tanpa kegaduhan. Tetapi pengalaman saja tidak cukup.
Ia harus menjawab pertanyaan publik mengenai APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah, utang, defisit, Danantara, serta bagaimana pemerintah membiayai program-program prioritas Presiden Prabowo.
Dan yang paling penting, pemerintah perlu menjelaskan alasan pergantian Purbaya secara proporsional. Bukan untuk mempermalukan pejabat yang diganti. Bukan pula untuk membenarkan pejabat yang baru.
Tetapi agar masyarakat tidak dipaksa menebak-nebak sesuatu yang menyangkut uang mereka sendiri. APBN bukan milik Menteri Keuangan. APBN bukan milik Presiden. APBN adalah uang negara yang sumber utamanya berasal dari rakyat.
Maka setiap perubahan besar dalam pengelolaannya layak mendapatkan penjelasan yang terang.
Pergantian Purbaya kepada Suahasil akhirnya akan dinilai bukan dari siapa yang duduk di kursinya, melainkan dari apakah setelah pergantian itu keuangan negara menjadi lebih sehat, ekonomi lebih stabil, pertumbuhan lebih nyata, dan rakyat merasakan manfaatnya.
Kursi Menteri Keuangan boleh berganti.
Tetapi arah negara jangan sampai ikut berubah tanpa penjelasan.
Sebab dalam urusan uang negara, yang paling mahal bukan sekadar bunga utang. Yang jauh lebih mahal adalah hilangnya kepercayaan. (Redaksi/berbagai sumber)
