BGN sendiri mengakui sistem prasmanan membutuhkan kesiapan dapur dan sekolah, termasuk pelatihan serta tata kelola kebersihan.
DARMEDIANETWORK – Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) menguji coba penyajian makanan dengan sistem prasmanan di lebih dari 60 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Makanan tidak lagi sekadar dikemas, diangkut, lalu dibagikan dalam bentuk paket. Dalam model baru itu, makanan dibawa dalam keadaan hangat ke sekolah dan disajikan di ruang kelas. BGN berharap jarak waktu antara makanan selesai dimasak dan disantap siswa menjadi lebih pendek.
Sepintas, ini perubahan kecil. Sesungguhnya tidak.
Dalam program sebesar MBG, cara makanan berpindah dari dapur ke perut anak adalah bagian dari kebijakan publik. Di sanalah kualitas gizi, keamanan pangan, logistik, kebersihan, disiplin sekolah, hingga pendidikan karakter bertemu.
Karena itu, keputusan BGN menguji sistem prasmanan patut dibaca bukan semata-mata sebagai upaya membuat makanan lebih enak. Ini adalah pengakuan bahwa makanan bergizi tidak cukup hanya memenuhi hitungan kalori dan protein. Makanan juga harus sampai kepada anak dalam keadaan layak, aman dan pantas dimakan.
Baca Juga
BGN menyebut makanan yang lebih hangat dan segar dapat mengurangi jeda waktu antara proses memasak dan konsumsi. Badan itu juga menyatakan model tersebut diharapkan mengurangi risiko kerusakan makanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
Di titik ini kita harus berhati-hati.
Prasmanan belum boleh disebut sebagai obat bagi persoalan keamanan pangan. Ia masih uji coba. BGN sendiri menyatakan hasil evaluasi akan digunakan untuk melihat berbagai tantangan sebelum model tersebut dikembangkan lebih luas.
Baca Juga
Artinya, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai.
Makanan hangat bukan otomatis makanan aman.
Makanan segar bukan otomatis bebas kontaminasi.
Dan makanan yang habis dimakan bukan otomatis berarti sistemnya berhasil.
Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab melalui evaluasi yang terbuka. Berapa suhu makanan ketika meninggalkan dapur? Berapa suhu ketika tiba di sekolah? Berapa lama makanan menunggu sebelum disantap? Bagaimana kebersihan peralatan prasmanan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap makanan setelah keluar dari SPPG? Bagaimana makanan yang tersisa diperlakukan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan urusan teknis yang boleh disisihkan. Justru di sanalah ukuran keberhasilan MBG ditentukan.
Baca Juga
BGN sendiri mengakui sistem prasmanan membutuhkan kesiapan dapur dan sekolah, termasuk pelatihan serta tata kelola kebersihan. Bahkan siswa dimungkinkan terlibat dalam pelayanan secara bergiliran dengan perlengkapan yang sesuai.
Di sinilah gagasan prasmanan menjadi menarik.
Jika dikelola dengan benar, anak tidak hanya menjadi penerima makanan. Mereka belajar mengambil makanan secukupnya, menjaga kebersihan, berbagi, menunggu giliran, dan bertanggung jawab terhadap makanan yang diambilnya.
Makan tidak lagi sekadar kegiatan biologis. Ia menjadi pendidikan.
Konsep semacam itu bukan barang baru. BGN menyebut sistem yang sedang diuji antara lain mengambil pembelajaran dari penyelenggaraan makan sekolah di Jepang, meskipun penerapannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
Namun Indonesia bukan Jepang.
Kita memiliki jumlah sekolah yang sangat besar, kondisi geografis yang berbeda, kualitas infrastruktur yang tidak seragam, serta kemampuan SPPG yang juga beragam. Apa yang berjalan baik di satu sekolah belum tentu berjalan sama di sekolah lain.
Karena itu, jangan tergesa-gesa menjadikan hasil uji coba di puluhan dapur sebagai resep nasional.
Uji coba justru harus digunakan untuk mencari kelemahan.
Berapa biaya tambahan yang dibutuhkan? Berapa tenaga yang diperlukan? Apakah semua sekolah mempunyai ruang dan fasilitas yang memadai? Apakah guru harus mengambil pekerjaan baru? Apakah keterlibatan siswa benar-benar aman dan higienis? Bagaimana sekolah dengan jumlah murid yang sangat banyak mengatur antrean prasmanan?
Semua itu harus dihitung.
Demikian pula klaim mengenai berkurangnya makanan terbuang. BGN menyampaikan laporan awal bahwa makanan lebih banyak habis dan sisa makanan lebih sedikit karena siswa dapat mengambil sesuai kebutuhan serta menambah makanan yang masih tersedia.
Itu kabar baik.
Tetapi laporan awal bukanlah kesimpulan akhir.
Pengurangan food waste harus diukur dengan data yang jelas. Berapa kilogram makanan terbuang sebelum sistem prasmanan? Berapa kilogram setelahnya? Apakah pengurangan terjadi karena siswa mengambil sesuai kebutuhan atau karena jumlah makanan yang disediakan memang berubah?
Publik berhak mengetahui angka-angkanya.
Sebab MBG bukan program kecil. Ia menggunakan anggaran negara dalam skala sangat besar. Karena itu, setiap inovasi yang dilakukan BGN semestinya berjalan beriringan dengan keterbukaan data dan evaluasi.
Kita tentu ingin anak-anak Indonesia makan makanan yang bergizi. Tetapi kita juga ingin mereka makan makanan yang aman.
Kita ingin makanan itu hangat. Tetapi kita lebih membutuhkan sistem yang mampu memastikan makanan tersebut aman sejak bahan dibeli, dimasak, diangkut, disajikan, sampai disantap.
Jangan sampai kita terjebak pada ukuran yang terlalu sederhana: makanan habis berarti berhasil.
Keberhasilan MBG bukan terletak pada seberapa cepat nasi berpindah dari dapur ke piring. Keberhasilannya terletak pada apakah negara mampu membangun rantai pangan yang sehat, aman, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prasmanan bisa menjadi jalan ke sana.
Tetapi prasmanan bukan tujuan akhir.
Tujuan akhirnya adalah anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi yang aman, bermutu, tidak mubazir, dan diberikan melalui tata kelola yang dapat dipercaya.
Maka uji coba ini jangan hanya menguji apakah makanan lebih hangat.
Ujilah seluruh sistemnya.
Sebab bagi seorang anak sekolah, satu piring makanan bukan sekadar makan siang.
Di dalamnya ada uang negara, kerja petani, keringat dapur, tanggung jawab sekolah, dan kepercayaan orang tua.
Semua itu akhirnya bertemu di satu tempat: di piring anak-anak Indonesia. Redaksi
