Ekonomi Indonesia di Era Prabowo: Manufaktur Menguat, tetapi Rupiah dan Daya Beli Masih Jadi Catatan

5 Min Read

Di sektor perdagangan, Indonesia mencatat surplus sebesar 3,36 miliar dollar AS pada September 2026

JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Sejumlah indikator ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan positif pada Oktober 2026. Aktivitas manufaktur mengalami ekspansi, neraca perdagangan mencatat surplus, sementara inflasi tahunan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, serta perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi sejumlah catatan yang perlu diperhatikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Data yang disampaikan pemerintah setelah rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (2/11/2026), menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia mencapai 54 pada Oktober 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan September yang berada di level 52,4. PMI di atas 50 menunjukkan aktivitas industri manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.

- Iklan -
Ad imageAd image

Meski demikian, peningkatan aktivitas manufaktur tidak serta-merta menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja ikut meningkat. Pertumbuhan produksi perlu dilihat bersama perkembangan penyerapan tenaga kerja, upah riil, dan pendapatan masyarakat.

Di sektor perdagangan, Indonesia mencatat surplus sebesar 3,36 miliar dollar AS pada September 2026. Nilai ekspor mencapai 27,59 miliar dollar AS, sedangkan impor sebesar 24,23 miliar dollar AS.

Namun, surplus tersebut lebih rendah dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 3,55 miliar dollar AS.

Selain itu, pertumbuhan impor sepanjang Januari-September 2026 mencapai 19,67 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor sebesar 5,58 persen.

Peningkatan impor dapat mencerminkan meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk kegiatan industri. Namun, perkembangan tersebut tetap perlu dilihat dari kontribusinya terhadap produksi dan nilai tambah dalam negeri.

- Iklan -
Ad image

Rupiah dan harga pangan menjadi perhatian

Di tengah sejumlah indikator positif tersebut, nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan.

Pada perdagangan 2 November 2026, rupiah ditutup di kisaran Rp 18.156 per dollar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia berada di sekitar Rp 18.161 per dollar AS.

Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang konsumsi. Dampaknya dapat merambat ke biaya produksi dan harga barang di dalam negeri, meskipun besarnya pengaruh bergantung pada komponen impor dan kebijakan masing-masing sektor.

Sementara itu, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

Namun, jika dilihat berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5,81 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terkendalinya inflasi secara agregat belum tentu berarti seluruh kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan harga yang rendah.

Inflasi mengukur laju kenaikan harga, bukan penurunan harga barang. Dengan demikian, meskipun inflasi melambat, masyarakat tetap harus menghadapi tingkat harga yang sudah terbentuk sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga perlu diperhatikan

Indikator lain yang penting untuk membaca kondisi ekonomi masyarakat adalah konsumsi rumah tangga.

Pada kuartal II 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal I 2026 yang mencapai 5,52 persen.

Sementara itu, survei Bank Indonesia memperkirakan Indeks Penjualan Riil September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan. Namun, secara bulanan indeks tersebut diperkirakan mengalami kontraksi 2,3 persen.

Data tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas konsumsi masih tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi mengalami perlambatan dalam perbandingan bulanan.

Kondisi daya beli masyarakat juga perlu diuji melalui perkembangan upah riil, kesempatan kerja, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pokok.

Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan produksi dan perdagangan belum tentu langsung dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan sejumlah indikator tersebut menjadi bahan penting untuk mengukur kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PMI manufaktur yang ekspansif, surplus perdagangan, dan inflasi yang masih terkendali merupakan perkembangan positif. Namun, tekanan nilai tukar, inflasi pangan, serta perlambatan konsumsi rumah tangga juga tidak dapat diabaikan.

Data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 yang dijadwalkan diumumkan Badan Pusat Statistik pada 5 November 2026 akan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan ekonomi secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, evaluasi ekonomi nasional tidak cukup hanya menggunakan indikator makro seperti PMI, surplus perdagangan, dan inflasi umum.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana perkembangan tersebut berpengaruh terhadap pendapatan, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, dan kemampuan masyarakat mempertahankan daya belinya.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.***

Editor: Aris Munandar 

Share This Article
error: Content is protected !!