DMNETWORK – Sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia selalu bertumpu pada satu asumsi yang relatif mapan: jalan raya adalah ruang paling efektif untuk membangun tekanan politik. Dari 1966 hingga 1998, suara mahasiswa memperoleh legitimasi moral karena dianggap mewakili kegelisahan masyarakat yang belum memiliki saluran politik memadai.
Namun, politik Indonesia hari ini bergerak di lanskap yang berbeda. Ruang publik tidak lagi dimonopoli oleh satu kelompok sosial. Media sosial, organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, komunitas petani, pedagang, nelayan, hingga pelaku UMKM telah menjadi produsen narasi yang sama aktifnya dengan kampus.
Dalam konteks itulah dinamika yang muncul setelah berbagai aksi bertajuk “Reformasi Jilid 2” menarik untuk dibaca.
Peristiwa dialog di Universitas Gadjah Mada yang menghadirkan tokoh seperti Sudaryono, Budiman Sudjatmiko, dan Nusron Wahid memperlihatkan perubahan strategi politik. Energi demonstrasi tidak lagi hanya berhadapan dengan aparat negara, melainkan berhadapan dengan argumen, data, dan perdebatan di ruang akademik. Arena konflik bergeser dari mobilisasi massa menuju kontestasi gagasan.
Pada saat yang hampir bersamaan, muncul mobilisasi kelompok petani dan pedagang di berbagai daerah. Fenomena ini bukan sekadar aksi dukungan terhadap pemerintah, tetapi menunjukkan bahwa representasi “suara rakyat” telah menjadi ruang yang diperebutkan oleh banyak aktor.
Di sinilah peran Don Muzakir menjadi menarik untuk dianalisis.
Baca Juga
Sebagai Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don tidak memilih membangun narasi konfrontatif terhadap mahasiswa. Sebaliknya, ia menghadirkan narasi tandingan bahwa sebagian masyarakat desa, khususnya petani, justru ingin menjaga stabilitas pemerintahan dan mengawal program yang mereka nilai membawa manfaat bagi sektor pertanian.
Aksi Tani Merdeka Indonesia di kawasan Patung Kuda menjadi simbol perubahan tersebut. Ketika demonstrasi mahasiswa biasanya menjadi pusat perhatian, ruang yang sama diisi oleh kelompok petani dengan pesan politik yang berbeda. Publik kemudian menyaksikan bahwa tidak ada lagi monopoli moral atas istilah “aspirasi rakyat”.
Fenomena ini dapat dibaca melalui pemikiran Antonio Gramsci mengenai hegemoni. Bagi Gramsci, kekuasaan yang bertahan bukan semata-mata karena kemampuan menggunakan instrumen negara, melainkan karena kemampuannya membangun persetujuan sosial (consent) melalui kelompok-kelompok masyarakat sipil. Negara yang berhasil adalah negara yang mampu membuat berbagai lapisan masyarakat merasa memiliki kepentingan yang sama terhadap arah kebijakan publik.
Baca Juga
Dalam perspektif tersebut, kehadiran organisasi petani yang secara sukarela turun ke jalan membela program pemerintah menunjukkan bahwa arena politik telah bergeser dari dominasi koersif menuju perebutan legitimasi sosial. Don Muzakir bukan tampil sebagai instrumen negara, melainkan sebagai aktor masyarakat sipil yang berusaha membangun narasi alternatif bahwa stabilitas dan keberlanjutan program pertanian merupakan kepentingan bersama.
Charles Tilly memberikan sudut pandang yang tidak kalah menarik. Menurutnya, gerakan sosial hanya akan memperoleh daya tekan apabila mampu mempertahankan empat unsur yang dikenal dengan konsep WUNC: worthiness (kelayakan moral), unity (persatuan), numbers (jumlah massa), dan commitment (komitmen yang terlihat).
Pada fase awal, gerakan Reformasi Jilid 2 memperoleh simpati karena dianggap membawa suara moral mahasiswa. Namun, ketika kelompok petani, pedagang, nelayan, dan komunitas lain mulai tampil di ruang publik dengan narasi yang berbeda, unsur unity dan klaim representasi moral itu mulai mengalami fragmentasi. Publik tidak lagi melihat satu suara rakyat yang homogen, melainkan berbagai kepentingan sosial yang saling berkompetisi.
Dalam kondisi demikian, kehadiran Don Muzakir dapat dipahami sebagai faktor yang mengubah konfigurasi WUNC tersebut. Ia tidak membubarkan aksi mahasiswa, tetapi menghadirkan jumlah massa, organisasi, dan komitmen sosial yang menjadi penyeimbang baru dalam ruang demokrasi.
Analisis Sidney Tarrow semakin memperjelas dinamika ini. Tarrow menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat bergantung pada political opportunity structure, yaitu kesempatan politik yang tersedia untuk memperluas mobilisasi. Ketika struktur kesempatan itu berubah, intensitas gerakan pun ikut berubah.
Dialog di UGM bersama Sudaryono, Budiman Sudjatmiko, dan Nusron Wahid dapat dibaca sebagai terbukanya saluran institusional yang memindahkan energi konflik dari jalanan menuju ruang diskusi. Pada saat yang sama, munculnya aksi damai petani di berbagai daerah mempersempit peluang gerakan mahasiswa untuk menguasai panggung opini publik secara tunggal.
Dengan kata lain, struktur kesempatan politik berubah secara cepat. Jalan raya tidak lagi menjadi ruang eksklusif mahasiswa, sementara media sosial dipenuhi narasi tandingan dari kelompok petani dan pedagang yang merasa memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah.
Dalam perspektif ini, metafora bahwa Don Muzakir menjadi “penyumbat sumbu Reformasi Jilid 2” sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai proses pengalihan energi politik. Ia tidak memadamkan api demonstrasi melalui represi, melainkan mengubah arah rambatan api itu sehingga tidak lagi berkumpul pada satu titik ledakan yang sama.
Strategi tersebut memiliki dampak psikologis dan sosiologis yang signifikan. Ketika mahasiswa menyampaikan bahwa mereka berbicara atas nama rakyat, muncul kelompok petani yang juga mengaku berbicara atas nama rakyat desa. Ketika mahasiswa membawa isu kesejahteraan, petani membawa pengalaman konkret mengenai harga gabah, pupuk, dan penyerapan hasil panen.
Kontestasi akhirnya bergeser dari pertanyaan “siapa yang paling keras berteriak” menjadi “siapa yang paling dipercaya publik”. Di titik inilah pertarungan politik memasuki wilayah yang oleh Gramsci disebut sebagai perang posisi (war of position), yakni perebutan pengaruh di dalam masyarakat sipil melalui narasi, organisasi, dan legitimasi sosial, bukan melalui konfrontasi langsung.
Indonesia pascareformasi memang telah berubah. Politik tidak lagi ditentukan hanya oleh mahasiswa, elite, atau negara. Petani, pedagang, komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan ruang digital telah menjadi aktor yang sama pentingnya dalam membentuk opini publik.
Don Muzakir menjadi salah satu representasi dari perubahan tersebut. Ia menunjukkan bahwa kekuatan politik abad ke-21 tidak selalu lahir dari kemampuan menguasai jalan raya, tetapi dari kemampuan membangun jaringan sosial yang luas, menghadirkan narasi yang dipercaya, serta mengubah arah percakapan nasional.
Jika pada 1998 simbol perubahan adalah mahasiswa yang memenuhi jalanan, maka pada dekade ini perubahan justru ditandai oleh hadirnya banyak aktor yang saling berebut legitimasi di ruang demokrasi. Jalan raya tidak lagi menjadi milik satu kelompok, melainkan menjadi arena tempat berbagai kepentingan sosial bertemu, berdebat, dan menentukan arah politik Indonesia. Redaksi
