Membaca “Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara” karya Sri Harjono
YOGYAKARTA, DARMEDIANETWORK— Ada pertanyaan sederhana yang menjadi pintu masuk buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara karya Sri Harjono: untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi?
Pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi membawa pembaca ke wilayah yang jauh lebih rumit. Sebab selama bertahun-tahun, keberhasilan pembangunan Indonesia kerap dibaca melalui angka pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi, inflasi, dan sejumlah indikator makroekonomi lainnya.
Sri Harjono mengajak pembaca berhenti sejenak di depan angka-angka itu.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak semestinya ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan warga adalah pekerjaan: apakah orang mendapatkan pekerjaan yang layak, berpenghasilan tetap, memiliki perlindungan sosial, dan mempunyai kepastian mengenai hari esok.
Buku yang diluncurkan di UC Hotel Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 Oktober 2026, itu menawarkan target yang cukup berani: sedikitnya 70 persen pekerja Indonesia berada di sektor formal pada 2045. Jalan yang ditawarkan adalah transformasi pertanian dan reindustrialisasi berbasis kedaulatan nasional.
Di situlah buku ini menemukan persoalan pokoknya.
Dari angka pertumbuhan ke manusia yang bekerja
Selama ini pertumbuhan ekonomi seperti sebuah menara tinggi yang menjadi penanda kemajuan sebuah negara. Persoalannya, orang yang tinggal di bawah menara belum tentu ikut menikmati ketinggiannya.
Sri Harjono berusaha menarik pembicaraan pembangunan kembali ke tanah.
Ia menggunakan persoalan lapangan kerja formal sebagai salah satu indikator yang dianggap lebih konkret. Dalam pemaparannya saat peluncuran, ia menyebut setiap tahun terdapat sekitar 3 hingga 3,5 juta lulusan baru SMA, SMK, dan perguruan tinggi, sementara sektor formal disebut hanya mampu menyerap sekitar satu juta pekerja. Ia juga menyebut sekitar 58 persen pekerja masih berada di sektor informal.
Angka-angka tersebut tentu membutuhkan pembacaan hati-hati karena sebagian merupakan perhitungan dan argumentasi penulis, bukan seluruhnya angka statistik resmi.
Namun, justru di sini kekuatan buku tersebut berada: ia mengajukan pertanyaan yang tidak selesai hanya dengan melihat naik-turunnya pertumbuhan ekonomi.
Sebab pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan bukan dua hal yang selalu bergerak dalam kecepatan yang sama.
Ekonomi dapat tumbuh, tetapi pekerjaan layak belum tentu bertambah sebanding.
Dan ketika pertumbuhan tidak cukup menyerap angkatan kerja baru, bonus demografi dapat berubah menjadi beban demografi.
Gen Z dan masa depan yang tidak pasti
Buku ini juga menarik karena menempatkan generasi muda sebagai salah satu pusat persoalan pembangunan.
Generasi Z tidak hanya digambarkan sebagai kelompok yang akrab dengan teknologi, media sosial, dan dunia digital. Mereka ditempatkan sebagai generasi yang akan berhadapan langsung dengan konsekuensi struktur ekonomi hari ini.
Apa yang terjadi jika jutaan anak muda memasuki pasar kerja, tetapi lapangan kerja formal tidak tersedia?
Mereka masuk ke sektor informal.
Mereka bekerja tanpa kontrak yang jelas. Pendapatan tidak tetap. Perlindungan sosial terbatas. Perencanaan hidup menjadi sulit.
Di titik ini, buku Sri Harjono bersentuhan dengan persoalan yang jauh lebih besar daripada ekonomi: keluarga, perumahan, perkawinan, pendidikan anak, kesehatan, hingga keputusan seseorang untuk mempunyai keluarga.
Pekerjaan bukan sekadar sumber pendapatan. Pekerjaan adalah salah satu fondasi seseorang menyusun masa depan.
Guru Besar UGM Prof. Agus Heruanto Hadna, dalam diskusi peluncuran buku, mengingatkan risiko middle income trap apabila Indonesia gagal menyediakan pekerjaan formal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mampukah Indonesia menjadi kaya sebelum menua?
Mengembalikan pertanian ke pusat pembangunan
Bagian penting lain buku ini adalah gagasan transformasi pertanian.
Ini menarik karena industrialisasi Indonesia selama beberapa dekade sering dibicarakan seolah-olah pertanian merupakan sektor masa lalu yang perlahan akan ditinggalkan ketika negara semakin maju.
Sri Harjono justru mengambil arah berbeda.
Pertanian hendak ditempatkan sebagai salah satu fondasi transformasi ekonomi. Tetapi pertanian yang dimaksud bukan sekadar mempertahankan pola produksi tradisional. Ia berbicara mengenai transformasi.
Artinya, petani tidak cukup hanya menghasilkan komoditas. Pertanian harus terhubung dengan teknologi, industri pengolahan, pasar, pembiayaan, dan rantai nilai.
Petani yang hanya menjual gabah akan memperoleh nilai yang berbeda dengan petani yang berada dalam ekosistem pengolahan pangan.
Begitu pula dengan komoditas perkebunan. Nilai ekonomi terbesar sering kali justru berada setelah produk meninggalkan lahan.
Di sinilah gagasan pertanian dan reindustrialisasi dalam buku ini seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan.
Pertanian menghasilkan bahan baku.
Industri menciptakan nilai tambah.
Tenaga kerja memperoleh pekerjaan.
Negara memperoleh basis produksi.
Dan konsumen memperoleh produk.
Jika rantai itu berhasil dibangun di dalam negeri, maka gagasan kedaulatan ekonomi tidak berhenti menjadi slogan.
Reindustrialisasi dan problem lama Indonesia
Sri Harjono juga menawarkan reindustrialisasi berbasis kedaulatan nasional.
Gagasan tersebut penting, tetapi sekaligus membuka pertanyaan baru.
Industri macam apa yang hendak dibangun?
Siapa yang akan membiayainya?
Dari mana teknologinya?
Bagaimana posisi perusahaan nasional menghadapi korporasi global?
Dan yang paling penting, berapa banyak pekerjaan formal yang benar-benar tercipta?
Pertanyaan terakhir merupakan ujian bagi gagasan buku ini.
Sebab industrialisasi tidak otomatis berarti penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Industri modern juga semakin membutuhkan teknologi dan otomatisasi.
Karena itu, keberhasilan reindustrialisasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau besarnya produksi. Ia harus diukur pula dari jumlah pekerjaan berkualitas yang tercipta, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah, serta kemampuan industri domestik menciptakan rantai pasok nasional.
Di sinilah buku ini masih membuka pekerjaan rumah bagi dirinya sendiri.
Target 70 persen pekerja formal pada 2045 adalah gagasan yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit diwujudkan.
Ia membutuhkan desain kebijakan yang rinci.
Buku ekonomi yang masuk ke wilayah politik
Yang membuat buku ini berbeda dari buku ekonomi konvensional adalah keberaniannya masuk ke wilayah politik dan tata kelola pemerintahan.
Sri Harjono tidak melihat persoalan lapangan kerja semata-mata sebagai persoalan ekonomi. Ia menghubungkannya dengan biaya politik, meritokrasi birokrasi, penegakan hukum, dan korupsi.
Ia bahkan mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal satu periode serta revitalisasi KPK dengan fokus tertentu pada aparat penegak hukum.
Dengan demikian, buku ini sebenarnya tidak hanya bertanya:
Bagaimana Indonesia menciptakan pekerjaan?
Tetapi juga:
Bagaimana negara mengambil keputusan?
Pertanyaan kedua jauh lebih politis.
Sebab kebijakan ekonomi tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia lahir dari keputusan politik: siapa yang mendapat prioritas, sektor mana yang memperoleh insentif, daerah mana yang dibangun, siapa yang memperoleh akses terhadap modal, dan bagaimana anggaran negara dibelanjakan.
Dengan memasukkan persoalan politik ke dalam pembicaraan ekonomi, Sri Harjono sedang mengatakan bahwa krisis lapangan kerja bukan sekadar persoalan pasar tenaga kerja.
Ia adalah persoalan desain negara.
Kekuatan sekaligus kelemahan
Sebagai buku gagasan, Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara memiliki kekuatan pada keberaniannya menggugat ukuran pembangunan yang selama ini dianggap mapan.
Ia memindahkan pusat perhatian dari berapa persen ekonomi tumbuh menjadi berapa banyak manusia memperoleh pekerjaan yang layak.
Itu merupakan perubahan perspektif yang penting.
Namun buku gagasan selalu berhadapan dengan persoalan yang sama: bagaimana gagasan diterjemahkan menjadi kebijakan.
Target 70 persen pekerjaan formal pada 2045 merupakan sasaran besar. Tetapi target tersebut membutuhkan tahapan yang terukur: berapa target pada 2030, 2035, dan 2040; sektor mana yang menjadi lokomotif; berapa investasi yang diperlukan; bagaimana pembiayaannya; dan bagaimana memastikan pekerjaan yang tercipta benar-benar formal, produktif, serta berkelanjutan.
Di sinilah buku tersebut masih menyisakan ruang perdebatan.
Dan justru karena itu, buku ini lebih menarik dibaca sebagai manifesto kebijakan daripada sebagai buku yang telah menawarkan seluruh jawaban.
Dari buku menuju perdebatan publik
Sri Harjono berencana membawa gagasannya melalui roadshow ke sejumlah perguruan tinggi, antara lain di Surabaya dan Lampung.
Langkah itu penting.
Sebab buku semacam ini tidak seharusnya berhenti di meja peluncuran, rak perpustakaan, atau foto bersama penulis dan akademisi.
Gagasan tentang masa depan Indonesia memang seharusnya diperdebatkan.
Di kampus.
Di desa.
Di ruang industri.
Di antara petani.
Di kalangan pekerja.
Dan terutama di antara generasi muda yang kelak harus hidup dengan konsekuensi keputusan yang dibuat hari ini.
Pada akhirnya, Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara bukan buku yang menawarkan satu resep ajaib untuk Indonesia.
Ia lebih tepat dibaca sebagai sebuah gugatan.
Gugatan terhadap cara lama mengukur keberhasilan pembangunan.
Gugatan terhadap ketergantungan pada angka pertumbuhan.
Gugatan terhadap ekonomi yang tumbuh tetapi belum tentu menciptakan pekerjaan layak.
Dan gugatan terhadap negara yang terlalu percaya bahwa pasar dengan sendirinya akan menyelesaikan persoalan tenaga kerja.
Barangkali pertanyaan paling penting yang ditinggalkan Sri Harjono bukanlah apakah Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu.
Melainkan pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari:
Ketika Indonesia tumbuh, siapa yang sebenarnya ikut tumbuh?
Jika jawabannya belum sampai kepada petani, buruh, lulusan baru, pekerja muda, dan keluarga-keluarga yang sedang menyusun masa depan, maka angka pertumbuhan memang masih membutuhkan teman bicara.
Teman bicara itu bernama pekerjaan yang layak.
Aris Munandar, editor
