Oleh: Aris Munandar
Ketua Tani Merdeka Indonesia Wilayah Khusus Adat Bonokeling
DMNETWORK – Ada satu hal yang membuat saya terusik ketika mendengar pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tentang biaya produksi beras Indonesia.
Zulhas mengatakan biaya untuk menghasilkan satu kilogram beras di Indonesia mencapai sekitar Rp12.000. Sementara di Thailand dan Vietnam, katanya, hanya sekitar Rp3.800 per kilogram.
Pernyataan itu kemudian diberitakan sejumlah media dan menjadi bahan perbincangan. Saya tidak mempersoalkan kebebasan seorang pejabat negara menyampaikan kritik. Bahkan saya setuju bahwa biaya produksi pertanian Indonesia harus diturunkan.
Yang saya persoalkan adalah: angka itu berasal dari mana dan apakah yang dibandingkan benar-benar barang yang sama, dengan ukuran yang sama?
Sebab petani Indonesia tidak boleh tiba-tiba ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan hanya karena biaya produksi kita disebut tiga kali lebih mahal.
Petani bangun sebelum matahari muncul. Mereka membeli benih, mengolah tanah, membayar tenaga kerja, menyewa lahan, membeli pupuk, membayar pengairan, melawan hama, mengangkut hasil panen dan menghadapi risiko cuaca yang tidak pernah bisa diajak berunding.
Kalau kemudian seluruh beban itu diringkas menjadi satu angka Rp12.000, pertanyaan kita sederhana:
Rp12.000 itu biaya produksi apa? Gabah atau beras? Biaya di sawah atau sampai gudang? Apakah sewa lahan dihitung? Apakah tenaga kerja keluarga dihitung? Apakah biaya penggilingan dan distribusi dimasukkan?
Kita membutuhkan kalkulator yang transparan, bukan angka yang dilempar ke ruang publik lalu petani diminta menerimanya sebagai kebenaran.
Petani Indonesia tidak senaif angka yang dituduhkan
Mari kita mulai dari data.
Survei Ekonomi Pertanian BPS mencatat biaya produksi padi sekitar Rp15,29 juta per hektare, dengan produktivitas sekitar 4,635 ton per hektare.
Kalau angka tersebut dibagi dengan hasil panen, biaya produksinya sekitar:
Rp15,29 juta ÷ 4.635 kg = sekitar Rp3.300 per kilogram gabah.
Angka ini memang bukan biaya beras sampai ke meja konsumen. Masih ada proses pengeringan, penggilingan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi.
Tetapi justru karena itu, kita harus jujur menyebut setiap tahapan.
Gabah bukan beras.
Ini pengetahuan dasar yang dipahami petani bahkan sebelum mereka mengenal istilah rendemen.
Jika rendemen beras sekitar 57,6 persen, maka biaya gabah Rp3.590 misalnya, secara sederhana menjadi sekitar Rp6.233 per kilogram beras sebelum biaya pascapanen dan distribusi. Maka angka Rp12.000 membutuhkan penjelasan.
Bukan untuk membantah pemerintah.
Untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang dihitung pemerintah.
Lalu bagaimana dengan Thailand?
Zulhas mengatakan biaya produksi Thailand sekitar Rp3.800 per kilogram.
Kita coba membuka sumber yang lebih dekat dengan petani Thailand: data pemerintah Thailand sendiri.
Office of Agricultural Economics Thailand mencatat musim 2024/2025 biaya produksi padi sekitar 4.644 baht per rai, sementara produktivitas sekitar 535,31 kilogram per rai. Dengan demikian: 4.644 ÷ 535,31 = sekitar 8,68 baht per kilogram gabah.
Dengan kurs sekitar Rp500-an per baht, nilainya sekitar Rp4.300-Rp4.500 per kilogram gabah.
Sekali lagi: gabah.
Bukan beras.
Maka pertanyaannya sederhana:
Jika gabah Thailand biaya produksinya sekitar Rp4.500 per kilogram, bagaimana angka itu kemudian menjadi biaya beras Rp3.800 per kilogram?
Apakah ada teknologi penggilingan yang membuat harga turun setelah gabah diproses? Kalau benar ada, saya ingin melihat mesinnya.
Kalau mesin itu memang bisa memasukkan gabah seharga Rp4.500 dan mengeluarkan beras dengan biaya Rp3.800, saya akan mengusulkan kepada pemerintah:
jangan impor beras. Impor mesinnya.
Tentu ini sindiran. Tetapi sindiran tersebut muncul karena ada persoalan metodologi yang serius.
Jangan jadikan petani seolah boros produksi
Saya mengenal kehidupan petani bukan dari seminar. Saya hidup di dunia pertanian.
Saya melihat sendiri bagaimana biaya produksi bekerja. Harga pupuk, tenaga kerja, sewa lahan, benih, air, pengangkutan dan risiko gagal panen semuanya nyata.
Karena itu, ketika dulu kami meneriakkan “Hapus Kartu Tani! Pupuk langsung ke petani! Tani Merdeka Sejahtera!”, yang kami persoalkan bukan keberadaan pemerintah.
Kami justru ingin pemerintah hadir dengan cara yang benar-benar sampai ke sawah.
Petani tidak membutuhkan belas kasihan.
Petani membutuhkan sistem yang membuat mereka mampu berdiri dengan kaki sendiri.
Karena itu saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat pangan nasional.
Di wilayah kami, masyarakat juga merasakan adanya perhatian pemerintah terhadap petani. Tetapi dukungan kepada pemerintah tidak berarti kami harus diam ketika ada angka yang menurut kami perlu diperiksa.
Mendukung pemerintah bukan berarti berhenti berpikir.
Justru karena kami ingin program swasembada pangan berhasil, angka-angka yang digunakan pemerintah harus benar.
Bonokeling sudah mengajarkan sesuatu
Di Pekuncen, Jatilawang, masyarakat adat Bonokeling mempunyai tradisi lumbung padi. Lumbung bukan sekadar tempat menyimpan gabah. Ia adalah sistem sosial.
Ketika paceklik datang, masyarakat tidak dibiarkan sendirian. Gabah dapat dipinjam dan dikembalikan setelah panen. Tradisi itu menunjukkan bahwa pangan bukan semata-mata komoditas, tetapi juga urusan keberlangsungan hidup masyarakat.
Karena itu ketika saya menyebut lumbung padi sebagai bagian dari kedaulatan pangan, saya tidak sedang bernostalgia dengan masa lalu.
Saya sedang mengatakan kepada negara:
petani sebenarnya memiliki pengetahuan tentang ketahanan pangan yang sudah tumbuh jauh sebelum istilah food security menjadi jargon kebijakan.
Yang dibutuhkan sekarang adalah mempertemukan pengetahuan lokal tersebut dengan teknologi, modal, pasar dan kebijakan negara. Bukan menggantikannya dengan angka-angka yang tidak jelas asal-usulnya.
Persoalan kita bukan petani yang lugu
Kalau biaya produksi beras Indonesia memang Rp12.000 per kilogram, mari kita buka semuanya.
Tampilkan rumusnya.
Tampilkan sumber datanya.
Tampilkan komponennya.
Berapa biaya lahannya?
Berapa biaya benih?
Berapa pupuk?
Berapa tenaga kerja?
Berapa penyusutan alat?
Berapa biaya panen?
Berapa biaya pengeringan?
Berapa rendemen?
Berapa biaya penggilingan?
Berapa biaya distribusi?
Lalu lakukan hal yang sama terhadap Thailand dan Vietnam.
Barulah kita bisa mengatakan bahwa Indonesia benar-benar tiga kali lebih mahal.
Tanpa itu, angka Rp12.000 hanya menjadi angka. Dan angka yang tidak dibuka metodologinya dapat berubah menjadi stigma. Stigma bahwa petani Indonesia tidak efisien. Padahal boleh jadi persoalannya bukan petani.
Boleh jadi persoalannya ada pada struktur pertanian kita: kepemilikan lahan yang sempit, biaya sewa, mahalnya input, rantai distribusi, kehilangan hasil, teknologi pascapanen, tata niaga, hingga biaya logistik.
Kalau itu masalahnya, jangan salahkan petani. Perbaiki sistemnya.
Saya ingin pemerintah menang bersama petani
Saya tidak ingin pemerintah kalah.
Saya juga tidak ingin petani kalah.
Saya ingin pemerintah dan petani menang bersama.
Sebab kalau petani sejahtera, pangan kuat. Kalau pangan kuat, negara kuat.
Inilah mengapa saya mendukung cita-cita swasembada pangan pemerintahan Prabowo.
Tetapi swasembada pangan bukan sekadar berapa juta ton beras yang diproduksi.
Swasembada harus menjawab pertanyaan yang lebih sederhana:
Apakah petani yang menghasilkan beras itu hidup lebih sejahtera?
Kalau produksi naik tetapi petani tetap miskin, ada yang salah. Kalau negara bangga dengan swasembada tetapi petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak karena akses pasar negara tidak sampai ke sawah, ada yang salah.
Kalau biaya produksi dikatakan tinggi tetapi pemerintah tidak menjelaskan dari mana angka itu berasal, juga ada yang salah.
Dan kalau petani dibandingkan dengan petani Thailand, maka bandingkan pula luas lahannya, struktur kepemilikan tanahnya, subsidi inputnya, infrastrukturnya, teknologi pascapanennya, biaya tenaga kerjanya, sistem irigasinya dan rantai distribusinya.
Jangan hanya bandingkan angka akhirnya.
Kepada Pak Zulhas
Saya tidak sedang mengajak petani memusuhi pemerintah. Sebaliknya.
Saya mengajak pemerintah melihat petani lebih dekat.
Kalau benar biaya produksi beras Indonesia Rp12.000 per kilogram, mari kita duduk bersama petani dan bongkar penyebabnya.
Kalau memang ada pemborosan, kita perbaiki.
Kalau teknologi kita tertinggal, kita kejar.
Kalau pupuk mahal, kita benahi.
Kalau distribusi panjang, kita potong.
Kalau penggilingan tidak efisien, kita modernisasi.
Kalau petani terlalu kecil lahannya, kita perkuat kelembagaan dan koperasinya.
Tetapi jangan mulai dari kesimpulan bahwa petaninya kita boros.
Petani tidak bodoh. Petani hanya terlalu lama bekerja dalam sistem yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.
Dan kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin Indonesia menjadi lumbung pangan, jangan hanya menghitung berapa rupiah biaya menghasilkan satu kilogram beras.
Hitung pula berapa harga yang harus dibayar negara ketika petaninya kehilangan harapan. Sebab beras memang bisa dihitung dalam kilogram.
Tetapi kedaulatan pangan tidak pernah sesederhana kalkulator. ***
