Jangan memahami buku ini hanya dari tiga kata, ‘Islam Ala Prabowo’
JAKARTA, DAmneteork— Sebuah buku berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi perbincangan publik. Buku yang sebenarnya telah diluncurkan pada 26 Agustus 2025 itu kembali ramai setelah sejumlah pengguna media sosial menyoroti judul dan isi buku tersebut.
Buku ini bukan karya yang ditulis langsung Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi yang tersedia, buku tersebut ditulis Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas. Peluncurannya berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2025 di Jakarta.
Penulisan buku disebut diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Namun demikian, keterlibatan MUI maupun BAZNAS dalam proses tersebut tidak berarti buku itu merupakan produk resmi MUI atau produk internal BAZNAS. BAZNAS bahkan telah memberikan klarifikasi bahwa penerbitan buku tersebut sama sekali tidak menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat.
Persoalan kemudian muncul terutama dari judulnya.
Frasa Islam ala Prabowo oleh sebagian masyarakat ditafsirkan seolah-olah hendak menciptakan “Islam versi Prabowo”. Tafsir tersebut kemudian melahirkan berbagai komentar, mulai dari kritik serius sampai komentar bernada sinis di media sosial.
Padahal, membaca buku dari judulnya saja tentu belum cukup.
Pengasuh Pondok Pesantren Nur Muhammad Surabaya, KH Mas Muhammad Maftuh atau Gus Maftuh, meminta masyarakat melihat buku tersebut secara utuh.
“Jangan memahami buku ini hanya dari tiga kata, ‘Islam Ala Prabowo’, kemudian langsung menyimpulkan seolah-olah ada Islam baru atau mazhab baru,” kata Gus Maftuh.
Menurutnya, istilah tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam kehidupan, sikap dan kepemimpinan Prabowo.
Dengan demikian, buku tersebut tidak sedang menawarkan agama baru. Islam tetap Islam, dengan sumber ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah serta tradisi keilmuan Islam yang panjang.
Yang menjadi objek pembahasan adalah seorang tokoh politik yang kebetulan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Dari perspektif itu, buku tersebut justru dapat dibaca sebagai bagian dari tradisi intelektual untuk melihat seorang pemimpin tidak hanya melalui kebijakan politik dan jabatan formalnya, tetapi juga melalui nilai moral dan keagamaan yang diklaim memengaruhi cara berpikir serta tindakannya.
Bukan Sekadar Soal Prabowo
Isi buku berusaha menghubungkan sosok Prabowo dengan sejumlah nilai yang dikenal luas dalam ajaran Islam, antara lain perdamaian, keadilan, persatuan, kepedulian terhadap rakyat dan kemanusiaan.
Perspektif seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing dalam tradisi pemikiran Islam Indonesia.
Sejak dahulu, hubungan antara Islam, kebangsaan dan kepemimpinan selalu menjadi bahan diskusi para ulama dan intelektual. Karena itu, membicarakan bagaimana seorang presiden memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam bukanlah persoalan yang dengan sendirinya harus dianggap tabu.
Yang perlu dijaga adalah batasnya: jangan sampai pembahasan tentang seorang tokoh kemudian dianggap sebagai definisi tunggal tentang Islam.
Di titik inilah buku tersebut justru menarik untuk dibaca.
Ia dapat ditempatkan sebagai sebuah dokumentasi mengenai bagaimana sejumlah penulis dan tokoh melihat dimensi keislaman seorang Presiden Prabowo Subianto, bukan sebagai kitab yang menentukan benar-salahnya Islam seseorang.
Yusril: Jangan Hanya Berdebat Soal Judul
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga memberikan penjelasan mengenai keterlibatannya.
Yusril menegaskan bahwa dirinya bukan penulis buku tersebut. Ia hanya diwawancarai oleh tim penyusun jauh sebelum menjadi menteri.
Yusril mengatakan pandangan yang disampaikannya dalam wawancara merupakan pandangan yang dapat ia pertanggungjawabkan secara akademik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat membaca substansi buku sebelum memberikan penilaian.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya perdebatan di media sosial.
Sebab, di ruang digital, sebuah judul sering kali lebih cepat dibaca daripada isi sebuah buku.
Dari Kritik Serius sampai Komentar Nyinyir
Perdebatan di media sosial memperlihatkan spektrum respons yang lebar.
Ada yang mempertanyakan apakah istilah “Islam ala Prabowo” tepat secara akademik dan keagamaan. Ada pula yang mempertanyakan hubungan buku tersebut dengan MUI dan BAZNAS.
Namun di sisi lain, muncul komentar-komentar yang jauh lebih kasar. Sebagian pengguna media sosial menyebut buku itu sebagai propaganda, pemolesan citra, bahkan menggunakan istilah-istilah yang bernada mengejek.
Komentar seperti itu adalah bagian dari dinamika opini publik. Tetapi komentar sinis tidak otomatis menjadi bukti bahwa isi buku tersebut keliru.
Sebaliknya, dukungan kepada buku tersebut juga tidak berarti seluruh isinya harus diterima tanpa kritik.
Buku justru menjadi lebih sehat apabila dibaca, dikaji dan diperdebatkan secara terbuka.
Mengapa Buku Ini Layak Terbit?
Terlepas dari pro dan kontra mengenai judulnya, penerbitan buku Islam ala Prabowo dapat dilihat sebagai upaya membuka ruang pembicaraan mengenai hubungan antara Islam, kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.
Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Wajar jika kehidupan keagamaan seorang pemimpin nasional menjadi bagian dari perhatian masyarakat.
Yang tidak sehat adalah apabila setiap pembicaraan mengenai agama dan seorang tokoh politik langsung ditarik ke dalam pertarungan politik.
Buku ini semestinya dibaca sebagai sebuah dokumen pemikiran dan kesaksian para penulis mengenai seorang pemimpin. Pembaca berhak menerima, mempertanyakan ataupun mengkritiknya.
Tetapi sebelum menjatuhkan vonis, ada baiknya buku tersebut dibaca terlebih dahulu.
Sebab, sebuah buku tidak seharusnya kalah hanya karena judulnya menimbulkan kontroversi.
Jika isinya berbicara tentang perdamaian, keadilan, persatuan, kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat, maka nilai-nilai tersebut justru merupakan nilai yang selayaknya terus diperbincangkan dalam kehidupan kebangsaan.
Pada akhirnya, Islam ala Prabowo bukan persoalan apakah Islam boleh memakai nama Prabowo.
Islam tidak membutuhkan label siapa pun.
Yang dapat dibicarakan adalah bagaimana seorang Muslim yang kebetulan menjadi pemimpin negara berusaha menerjemahkan nilai-nilai agamanya ke dalam tindakan politik dan kehidupan berbangsa.
Di situlah buku ini menemukan alasan untuk tetap dibaca.
Bukan untuk mengkultuskan Prabowo.
Bukan pula untuk menciptakan “Islam baru”.
Melainkan untuk menguji satu pertanyaan sederhana tetapi penting: sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kepemimpinan negara?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar ribut mengenai tiga kata di sampul buku.