Pesan tersebut harus dibaca secara utuh.
Tenang bukan berarti menganggap enteng. Waspada bukan berarti panik.
Pesan tersebut harus dibaca secara utuh.
Tenang bukan berarti menganggap enteng. Waspada bukan berarti panik.
DMNETWORK – Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan sekadar negeri yang indah karena gunung dan lautnya. Kita hidup di atas dan di antara kekuatan alam yang sewaktu-waktu dapat bergerak tanpa meminta izin kepada manusia.
Kali ini, abu vulkanik tidak berhenti di sekitar gunung. Ia menumpang angin, melintasi Selat Sunda, bergerak menuju sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatra, dan mengganggu aktivitas manusia dalam skala yang tidak kecil. Penerbangan terganggu, sejumlah bandara ditutup sementara, sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, dan pemerintah daerah mulai menyesuaikan layanan publik.
Lebih dari 1.500 penerbangan di delapan bandara dilaporkan terdampak, dengan sekitar 170.000 penumpang ikut merasakan akibatnya.
Di tengah situasi itu, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pesan yang sederhana, tetapi penting: masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan pemerintah dan petugas, menjauhi zona bahaya, serta menjaga kesehatan. Warga yang terdampak abu vulkanik diminta menggunakan masker atau pelindung pernapasan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika abu cukup pekat.
Pesan tersebut harus dibaca secara utuh.
Baca Juga
Tenang bukan berarti menganggap enteng. Waspada bukan berarti panik.
Dua sikap itulah yang semestinya menjadi fondasi menghadapi bencana.
Masalahnya, dalam masyarakat yang hidup di tengah banjir informasi, bencana alam dengan cepat berubah menjadi bencana informasi. Potongan video beredar tanpa konteks. Pesan berantai menyebut seluruh sekolah diliburkan. Narasi lain menyebut seluruh pekerja harus bekerja dari rumah. Ada pula kabar yang mencampuradukkan imbauan Presiden dengan kebijakan teknis pemerintah daerah.
Baca Juga
Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
Jakarta, misalnya, menerapkan PJJ sebagai langkah antisipasi. Di Serang, sekolah juga beralih ke pembelajaran jarak jauh akibat paparan abu vulkanik. Namun tidak semua daerah mengambil keputusan yang sama. Tangerang Selatan, misalnya, masih mempertahankan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Demikian pula dengan WFH.
Menteri Dalam Negeri memberikan ruang bagi ASN di daerah terdampak untuk bekerja dari rumah, bahkan hingga 100 persen sesuai kondisi daerah. Ini bukan berarti seluruh pekerja Indonesia diperintahkan bekerja dari rumah.
Perbedaan semacam ini penting karena kebijakan kebencanaan tidak boleh dibangun dari kepanikan, tetapi dari data.
Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Partikelnya dapat mengganggu saluran pernapasan dan mata. Karena itu, anjuran menggunakan masker, membatasi kegiatan di luar rumah ketika abu pekat, serta membersihkan tubuh dan pakaian setelah berada di luar merupakan tindakan pencegahan yang masuk akal. Kementerian Kesehatan juga meminta masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah di wilayah yang terdampak.
Baca Juga
Di sektor penerbangan, kehati-hatian bahkan tidak dapat ditawar.
Abu vulkanik dapat membahayakan mesin pesawat. Karena itu, ketika sejumlah bandara ditutup sementara, keputusan tersebut semestinya tidak dibaca sebagai kegagalan pemerintah menyediakan transportasi, melainkan sebagai bentuk paling mendasar dari prinsip keselamatan penerbangan.
Pesawat bisa terlambat. Penerbangan bisa dibatalkan. Perjalanan bisa ditunda. Tetapi nyawa manusia tidak memiliki tombol reschedule.
Yang lebih penting sekarang ialah memastikan informasi pemerintah bergerak lebih cepat daripada rumor.
Ketika sekolah berubah menjadi PJJ, orang tua harus mengetahui alasannya. Ketika bandara ditutup, penumpang harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status penerbangan dan pilihan perjalanan. Ketika ASN diminta bekerja dari rumah, masyarakat harus memahami bahwa layanan publik tetap harus berjalan. Ketika masker dianjurkan, pemerintah perlu memastikan masyarakat mengetahui jenis perlindungan yang tepat dan bagaimana menggunakannya.
Inilah ujian sesungguhnya dalam penanganan bencana.
Bukan hanya seberapa cepat pemerintah mengeluarkan pernyataan, tetapi seberapa cepat negara membuat masyarakat memahami apa yang harus dilakukan.
Anak Krakatau juga mengajarkan sesuatu yang lebih besar.
Kita terlalu sering memperlakukan bencana sebagai peristiwa sesaat. Gunung meletus, kita panik. Abu reda, perhatian menghilang. Padahal Indonesia membutuhkan budaya kesiapsiagaan yang bekerja sebelum bencana datang, bukan setelah sirene berbunyi.
Sekolah harus mempunyai protokol.
Pemerintah daerah harus mempunyai skenario. Rumah sakit harus siap. Bandara harus mempunyai mekanisme mitigasi.
Masyarakat harus tahu kapan harus keluar rumah dan kapan harus tinggal di dalam rumah.
Dan yang tidak kalah penting, sistem komunikasi kebencanaan harus mampu memisahkan fakta dari kabar bohong.
Erupsi Anak Krakatau bukan panggung untuk saling menyalahkan. Ini bukan pula kesempatan untuk memproduksi ketakutan demi mendapatkan perhatian.
Yang dibutuhkan adalah disiplin.
Disiplin pemerintah dalam menggunakan data. Disiplin media dalam memverifikasi informasi. Disiplin masyarakat dalam mengikuti petunjuk resmi.
Dan disiplin kita semua untuk tidak mengubah bencana menjadi tontonan.
Pesan Presiden Prabowo agar masyarakat tetap tenang dan waspada karena itu patut ditempatkan dalam kerangka yang tepat: jangan panik, tetapi jangan meremehkan alam.
Gunung tidak membaca unggahan media sosial. Abu vulkanik tidak mengenal batas administrasi. Angin tidak menunggu rapat pemerintah daerah.
Karena itu, negara harus bergerak lebih cepat daripada abu, dan informasi yang benar harus bergerak lebih cepat daripada hoaks.
Krakatau sedang mengingatkan kita.
Pertanyaannya bukan apakah manusia dapat menghentikan gunung.
Kita tidak bisa.
Pertanyaannya adalah apakah negara dan masyarakat mampu mengurangi akibat ketika gunung itu bergerak.
Di situlah ukuran sebenarnya dari kesiapsiagaan kita. Redaksi
