Proxy minyak goreng. Saya membeli minyak dari orang lain, menjualnya kepada orang lain, lalu untungnya hilang sendiri.” Mereka tertawa.
Cerpen Minggu Oleh Aris Munandar
DMNETWORK – Pagi itu, Pak Lurah mengumumkan bahwa rakyat sudah tidak perlu lagi berbicara.
Pengumuman itu ditempel di balai desa, di bawah foto Presiden yang sedang tersenyum. Senyumnya lebar. Lebih lebar daripada jalan desa yang baru saja diresmikan, tetapi belum bisa dilewati karena masih menunggu peresmian tahap kedua.
“Ini bukan larangan,” kata Pak Lurah kepada wartawan. “Ini adalah bentuk kebebasan.”
“Bebas untuk apa, Pak?”
“Bebas untuk diam.”
Wartawan itu mencatat.
Di belakangnya, seorang tukang becak yang sejak tadi menunggu penumpang mengangguk-angguk.
“Betul,” katanya. “Diam itu sekarang paling aman. Tidak perlu biaya. Tidak perlu izin. Tidak perlu tanda tangan.”
Baca Juga
Pak Lurah menoleh.
“Siapa yang menyuruh kamu bicara?”
Tukang becak itu langsung menutup mulut.
Di kota, orang-orang sedang sibuk membicarakan proxy.
Tidak ada yang benar-benar tahu apa artinya. Tetapi semua orang mengucapkannya dengan wajah penting.
Di televisi, seorang pengamat mengatakan bahwa proxy adalah tangan panjang.
Baca Juga
Di media sosial, seorang influencer mengatakan bahwa proxy adalah tangan pendek yang dipanjangkan.
Di warung kopi, seorang pensiunan guru mengatakan bahwa proxy adalah orang yang bekerja untuk orang lain, tetapi memakai nama sendiri.
“Kalau begitu,” kata tukang gorengan, “saya juga proxy.”
“Proxy apa?”
“Proxy minyak goreng. Saya membeli minyak dari orang lain, menjualnya kepada orang lain, lalu untungnya hilang sendiri.”
Mereka tertawa.
Tawa itu tidak lama. Di televisi muncul berita tentang kebijakan baru.
Kebijakan itu sangat baik.
Sangat mulia.
Sangat berpihak kepada rakyat.
Hanya saja, ketika rakyat bertanya bagaimana cara mendapatkannya, layar televisi mendadak menayangkan iklan sabun.
Sabun itu membuat tangan bersih.
Rakyat memandang tangan masing-masing.
Ada yang penuh lumpur.
Ada yang penuh tinta.
Ada yang penuh bekas mencoblos.
Ada pula yang tidak punya tangan karena sejak kecil bekerja terlalu keras.
Di rumahnya, Pak Lurah menyimpan sebuah kotak.
Kotak itu terbuat dari kayu jati. Di dalamnya terdapat surat-surat penting, stempel desa, foto-foto pejabat, dan sebuah daftar nama.
Daftar itu diberi judul:
ORANG-ORANG YANG BOLEH DIDENGARKAN.
Di bawah judul itu ada lima nama.
Nama pertama adalah nama seorang pengusaha.
Nama kedua adalah nama seorang politisi.
Nama ketiga adalah nama seorang konsultan.
Nama keempat adalah nama seorang yang selalu mengatakan bahwa pemerintah sudah benar.
Nama kelima kosong.
Pak Lurah sengaja membiarkannya kosong.
“Untuk rakyat,” katanya.
Tetapi rakyat tidak pernah dipanggil.
Pada suatu hari, seorang petani bernama Karto datang ke kantor desa.
Ia membawa seikat padi.
Padi itu kering.
“Pak,” katanya, “air irigasi tidak sampai ke sawah kami.”
Pak Lurah sedang menerima telepon.
“Sebentar.”
Karto menunggu.
Telepon selesai.
“Bapak mau apa?”
“Air.”
“Air apa?”
“Air untuk sawah.”
Pak Lurah membuka map.
“Sudah ada program ketahanan pangan.”
“Bagus, Pak.”
“Sudah ada program swasembada.”
“Bagus, Pak.”
“Sudah ada program peningkatan kesejahteraan petani.”
“Bagus, Pak.”
“Lalu masalahnya apa?”
Karto mengangkat seikat padi.
“Padi saya mati.”
Pak Lurah menatap padi itu.
“Ini bukan mati. Ini masa panen.”
Karto menggeleng.
“Belum panen, Pak.”
Pak Lurah memanggil sekretaris.
“Catat. Petani ini belum memahami kebijakan.”
Sekretaris mencatat.
Karto pulang.
Di jalan, ia bertemu tetangganya.
“Bagaimana?”
“Sudah didengar.”
“Dikasih solusi?”
“Dikasih catatan.”
Malamnya, Presiden berpidato.
Pidato itu disiarkan ke seluruh negeri.
Presiden berkata bahwa pemerintah selalu mendengarkan rakyat.
Presiden berkata bahwa kritik adalah vitamin demokrasi.
Presiden berkata bahwa pembangunan harus berpihak kepada rakyat.
Presiden berkata bahwa tidak boleh ada satu pun rakyat yang tertinggal.
Rakyat mengangguk.
Di ruang tamu, di warung kopi, di pos ronda, di kamar-kamar sempit, di rumah-rumah yang atapnya bocor, orang-orang mengangguk.
Mereka mengangguk bukan karena percaya.
Mereka mengangguk karena sudah terlalu sering mendengar.
Setelah pidato selesai, seorang anak bertanya kepada ayahnya:
“Bapak, kalau pemerintah mendengarkan rakyat, kenapa suara Bapak tidak pernah sampai?”
Ayahnya sedang memperbaiki sandal.
“Karena suara Bapak tidak punya kendaraan.”
“Kenapa tidak naik bus?”
“Busnya milik pemerintah.”
“Kenapa tidak naik kereta?”
“Kereta juga.”
“Naik pesawat?”
Ayahnya diam.
Anak itu mengerti.
Ada suara yang tidak pernah berangkat karena tidak punya tiket.
Besoknya, muncul sebuah kebijakan baru.
Namanya sangat indah:
GERAKAN RAKYAT BERSAMA PEMERINTAH UNTUK MEMPERKUAT KEPERCAYAAN PUBLIK.
Di dalam kebijakan itu terdapat tiga hal.
Pertama, rakyat harus percaya kepada pemerintah.
Kedua, pemerintah akan berusaha agar rakyat percaya.
Ketiga, apabila rakyat tidak percaya, berarti ada pihak lain yang mengganggu kepercayaan itu.
Pihak lain itu disebut proxy.
Maka dibentuklah tim untuk mencari proxy.
Tim itu terdiri atas orang-orang yang dipercaya pemerintah.
Mereka pergi ke pasar.
Ke sawah.
Ke sekolah.
Ke kampung-kampung.
Mereka bertanya kepada rakyat:
“Apakah Anda percaya kepada pemerintah?”
“Percaya,” jawab rakyat.
“Apakah Anda puas?”
“Puas.”
“Apakah ada keluhan?”
“Tidak.”
“Apakah Anda yakin?”
“Yakin.”
Tim itu pulang membawa laporan.
RAKYAT SANGAT PUAS DAN PERCAYA.
Laporan itu dibacakan dalam rapat.
Semua orang bertepuk tangan.
Hanya seorang staf muda yang bertanya:
“Maaf, Pak. Mengapa rakyat menjawab seperti itu?”
Ketua tim menatapnya.
“Karena mereka sudah cerdas.”
“Cerdas bagaimana?”
“Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam.”
Staf muda itu mengangguk.
Ia baru sadar bahwa diam ternyata sudah menjadi salah satu indikator pembangunan.
Di sebuah desa yang jauh, seorang perempuan tua bernama Mak Siti duduk di depan rumah.
Ia melihat jalan yang baru dibangun.
Jalan itu mulus.
Aspalnya hitam.
Di tepinya ada papan besar:
PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT.
Mak Siti tersenyum.
“Bagus,” katanya.
Seorang cucunya bertanya:
“Bagus apa, Mbah?”
“Jalannya.”
“Kenapa Mbah tidak lewat?”
Mak Siti menunjuk kakinya.
“Kaki Mbah sakit.”
“Naik sepeda?”
“Tidak punya.”
“Naik motor?”
“Tidak punya.”
“Naik mobil?”
Mak Siti tertawa.
“Mobilnya yang lewat.”
Setiap hari mobil-mobil pejabat melintas di jalan itu.
Kaca jendelanya gelap.
Di dalamnya orang-orang membicarakan rakyat.
Mereka berkata bahwa rakyat bahagia.
Mereka berkata bahwa rakyat bersyukur.
Mereka berkata bahwa pembangunan sudah berjalan.
Di luar, Mak Siti melihat debu beterbangan.
Ia menutup hidung.
“Ini juga pembangunan,” katanya.
Suatu sore, seorang lelaki datang ke balai desa.
Namanya tidak dikenal.
Ia memakai baju putih.
Tidak membawa kartu pengenal.
Tidak membawa surat tugas.
Ia hanya membawa sebuah amplop.
“Ini dari siapa?” tanya Pak Lurah.
“Dari yang mendengarkan.”
Pak Lurah membuka amplop itu.
Di dalamnya ada selembar kertas.
Isinya hanya satu kalimat:
JANGAN DENGARKAN RAKYAT TERLALU LAMA.
Pak Lurah membaca kalimat itu dua kali.
“Siapa yang menulis?”
Lelaki itu tersenyum.
“Banyak orang.”
“Siapa?”
“Orang-orang yang tahu.”
“Siapa yang tahu?”
“Orang-orang yang tidak perlu menjelaskan.”
Pak Lurah mengangguk.
Ia memasukkan surat itu ke dalam kotak kayu.
Di bawah daftar nama, ia menambahkan satu tulisan:
ORANG YANG TIDAK PERLU DITANYA.
Di ibu kota, seorang menteri sedang memberikan keterangan pers.
“Pemerintah tidak pernah menutup telinga,” katanya.
Seorang wartawan bertanya:
“Kalau begitu, mengapa kritik rakyat selalu dianggap sebagai gangguan?”
Menteri tersenyum.
“Kritik itu penting.”
“Apakah kritik akan dipertimbangkan?”
“Tentu.”
“Apakah akan dilaksanakan?”
“Itu tergantung.”
“Tergantung apa?”
“Tergantung siapa yang mengkritik.”
Wartawan itu menulis.
Di belakangnya, seorang pejabat berbisik:
“Jangan terlalu banyak.”
“Kenapa?”
“Nanti rakyat mengira mereka punya hak.”
Pada malam Minggu, Karto duduk di depan rumah.
Istrinya menyuguhkan teh.
“Bagaimana sawah?”
“Kering.”
“Bagaimana kantor desa?”
“Basah.”
“Basah?”
“Banyak janji.”
Istrinya tertawa kecil.
Karto memandang langit.
Bintang-bintang tidak terlihat.
Awan menutup semuanya.
“Besok kita ke mana?” tanya istrinya.
“Ke sawah.”
“Airnya belum ada.”
“Kita tetap ke sawah.”
“Untuk apa?”
Karto mengangkat bahu.
“Supaya sawah tahu kita masih ada.”
Dari kejauhan terdengar suara pengeras suara.
Pak Lurah sedang mengumumkan keberhasilan pembangunan.
Suara itu menggema ke seluruh desa.
“Rakyat harus optimistis!”
Karto mendengarkan.
Kemudian ia berkata:
“Optimistis itu apa?”
Istrinya menjawab:
“Tidak tahu.”
“Kalau begitu, kita optimistis saja.”
Mereka tertawa.
Tawa itu pendek.
Lalu hilang.
Pada suatu pagi, semua orang di negeri itu bangun dengan suara yang sama.
Suara itu keluar dari televisi, radio, telepon genggam, pengeras suara masjid, pengeras suara pasar, bahkan dari mulut orang-orang yang sedang tidur.
“Rakyat sudah didengar.”
Orang-orang keluar rumah.
Mereka melihat jalan.
Melihat sawah.
Melihat sekolah.
Melihat rumah sakit.
Melihat pasar.
Melihat harga-harga.
Melihat anak-anak.
Melihat orang tua.
Kemudian mereka melihat diri sendiri.
Tidak ada yang bicara.
Seorang anak kecil bertanya:
“Kenapa semua diam?”
Ayahnya menjawab:
“Karena suara kita sudah diwakili.”
“Diwakili siapa?”
Ayahnya menunjuk televisi.
Di layar, seorang pejabat sedang berbicara.
Pejabat itu mengatakan bahwa rakyat mendukung pemerintah.
Pejabat itu mengatakan bahwa rakyat percaya kepada pemerintah.
Pejabat itu mengatakan bahwa rakyat menginginkan pembangunan.
Pejabat itu mengatakan bahwa semua kritik telah ditampung.
Anak kecil itu mendekat ke layar.
“Pak,” katanya, “saya tidak pernah bicara begitu.”
Pejabat di televisi terus berbicara.
Anak itu menoleh kepada ayahnya.
“Kalau begitu, siapa yang bicara?”
Ayahnya tidak menjawab.
Di layar, pejabat itu tersenyum.
Senyumnya lebar.
Lebih lebar daripada jalan desa.
Lebih lebar daripada sawah yang kering.
Lebih lebar daripada mulut rakyat yang sudah lama ditutup oleh ketakutan.
Di sebuah ruangan yang tidak diketahui alamatnya, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja.
Di atas meja ada peta negeri.
Ada daftar proyek.
Ada angka-angka.
Ada foto-foto pejabat.
Ada secangkir kopi yang sudah dingin.
Seseorang bertanya:
“Bagaimana keadaan rakyat?”
“Baik.”
“Bagaimana keadaan politik?”
“Baik.”
“Bagaimana keadaan ekonomi?”
“Baik.”
“Bagaimana keadaan kritik?”
“Sudah terkendali.”
“Bagaimana keadaan proxy?”
Semua orang diam.
Lalu seorang lelaki tua berkata:
“Proxy itu bukan orang.”
“Bukan?”
“Proxy itu keadaan.”
“Keadaan apa?”
“Keadaan ketika rakyat mengira pemerintah mendengar, padahal yang didengar hanya suara orang yang berdiri paling dekat.”
Semua orang terdiam.
Di luar ruangan, terdengar suara rakyat.
Tidak keras.
Tidak ramai.
Tidak menuntut.
Hanya suara kecil, seperti orang sedang berbicara kepada dirinya sendiri:
“Kalau begini terus, mau ke mana negeri ini?”
Seseorang berdiri dan menutup jendela.
“Jangan dengarkan.”
“Kenapa?”
“Nanti kita bingung.”
Pagi berikutnya, Pak Lurah menemukan sebuah surat di depan pintu rumahnya.
Tidak ada nama pengirim.
Tidak ada stempel.
Tidak ada tanda tangan.
Ia membuka surat itu.
Isinya:
PAK, KAMI MASIH DI SINI.
Pak Lurah membaca kalimat itu.
Ia menoleh ke jalan.
Tidak ada siapa-siapa.
Ia melihat sawah.
Kering.
Ia melihat pasar.
Sepi.
Ia melihat balai desa.
Papan pengumuman masih penuh dengan kebijakan.
Ia melihat foto Presiden.
Masih tersenyum.
Pak Lurah memasukkan surat itu ke dalam kotak kayu.
Kemudian ia menulis di atasnya:
SURAT DARI PROXY.
Ia menutup kotak.
Menguncinya.
Lalu pergi ke kantor.
Hari itu, ia akan menyampaikan laporan kepada pemerintah.
Laporannya berbunyi:
“Rakyat dalam keadaan baik. Tidak ada keluhan. Tidak ada masalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.”
Di halaman terakhir, ia menambahkan satu kalimat:
“Rakyat tetap diam.”
Ia berhenti sejenak.
Kemudian menghapusnya.
Karena diam, pikirnya, bukan lagi milik rakyat.
Diam sudah menjadi kebijakan.
Dan kebijakan, seperti biasa, harus tampak indah.
Agar semua orang percaya.
TAMAT
13 September 2026
Aris Munandar, seorang petani tinggal di Magelang
