Kader harus menjadi pendengar bagi petani, menjadi penyambung aspirasi, dan menjadi penggerak solusi di desa.
MEDAN, DMNETWORK – Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia (TMI) Don Muzakir meminta seluruh kader TMI menjadi katalisator pergerakan petani di daerah masing-masing. Organisasi petani, menurut dia, harus hadir sebagai kekuatan sosial yang mampu mengadvokasi persoalan petani sekaligus mengawal program pertanian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam amanat malam renungan suci pada penutupan Diklat Tani Merdeka Indonesia Angkatan IV Sumatera Utara dan Aceh di Medan, Senin (28/7/2026).
“Tani Merdeka harus mampu menjadi katalisator pergerakan kaum petani dan mengadvokasi setiap persoalan petani,” kata Don Muzakir.
Ia menegaskan bahwa tantangan petani saat ini tidak hanya menyangkut produksi, tetapi juga akses pupuk, benih, irigasi, pembiayaan, teknologi, dan pasar. Karena itu, kader TMI diminta aktif turun ke lapangan dan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata.
“Kader harus menjadi pendengar bagi petani, menjadi penyambung aspirasi, dan menjadi penggerak solusi di desa-desa,” ujarnya.
Diklat Angkatan IV Sumatera Utara dan Aceh diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan Aceh. Selama pelatihan, peserta memperoleh materi kepemimpinan organisasi, penguatan kelembagaan tani, advokasi kebijakan pertanian, serta pengembangan usaha tani berbasis potensi lokal.

Program kaderisasi tersebut melanjutkan rangkaian diklat nasional TMI yang sebelumnya digelar di berbagai daerah. Pada Juli 2026, TMI menyelenggarakan Diklat Angkatan III untuk peserta Jawa Timur dan DIY di BBPP Batu dengan jumlah peserta mencapai 165 orang. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Don Muzakir dan menekankan pentingnya kaderisasi berkelanjutan.
Di Jawa Tengah, TMI juga sebelumnya melakukan Diklat angkatan 2 setelah Ciawi, dan sebelumnya juga TMI kota Magelang mengadakan Bootcamp Petani Milenial pada Januari 2026.
Kedua kegiatan itu diarahkan untuk memperkuat regenerasi petani dan meningkatkan kemampuan organisasi di tingkat akar rumput.
Don Muzakir mengatakan, seluruh kader TMI memiliki tanggung jawab mengawal setiap jengkal program Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian. Ia menyebut agenda swasembada pangan, penguatan irigasi, modernisasi pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani harus benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“Program pemerintah tidak boleh berhenti di atas kertas. Kader Tani Merdeka harus memastikan manfaatnya sampai kepada petani,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan program pertanian nasional sangat ditentukan oleh kekuatan organisasi petani di desa. Karena itu, TMI terus mendorong pembentukan dan penguatan struktur organisasi hingga tingkat desa dan kelompok tani.
Dalam amanatnya, Don Muzakir juga menekankan pentingnya sinergi TMI dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai MBG dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa apabila kebutuhan pangannya dipasok dari petani lokal.
“Sinergi dengan MBG harus dibangun secara nyata. Petani sayur, petani padi, peternak telur, peternak ayam, hingga pelaku UMKM pangan desa harus menjadi bagian dari rantai pasok MBG,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan petani lokal dalam program MBG akan menciptakan pasar yang stabil dan berkelanjutan. Selain meningkatkan pendapatan petani, pola tersebut juga memperkuat ketahanan pangan daerah karena distribusi pangan menjadi lebih pendek dan efisien.

Don Muzakir berharap lulusan diklat tidak hanya menjadi pengurus organisasi, tetapi juga pemimpin perubahan di desa masing-masing. Ia meminta peserta menjaga semangat persaudaraan dan gotong royong setelah kembali ke daerah.
Penutupan diklat ditandai dengan pembacaan ikrar kader dan penyerahan sertifikat peserta. TMI menargetkan lahirnya kader-kader desa yang mampu menjadi penggerak produksi pangan, pendamping petani, penghubung program pemerintah, dan penjaga ketahanan pangan nasional.
Dengan penguatan kader desa dan sinergi program pertanian nasional, TMI optimistis gerakan petani Indonesia dapat tumbuh lebih solid, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung cita-cita swasembada pangan nasional.***