DMNETWORK.COM — Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sempat menuai perhatian publik. Sorotan muncul setelah sejumlah orang tua siswa mengaku tetap harus datang ke sekolah untuk mengambil makanan MBG meski kegiatan belajar diliburkan akibat kabut asap.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membenarkan bahwa situasi tersebut memang sempat terjadi. Namun, menurutnya, kondisi itu berkaitan dengan makanan yang sudah dipersiapkan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum keputusan peliburan sekolah diumumkan.
Dapur SPPG Sudah Menyiapkan Makanan
Sudaryono menjelaskan, dapur SPPG di wilayah terdampak karhutla telah membeli bahan baku, melakukan persiapan, hingga memasak makanan sebelum adanya pengumuman sekolah diliburkan.
Keputusan meliburkan sekolah akibat kabut asap, kata dia, dilakukan secara mendadak sehingga makanan yang sudah diproses tetap harus ditangani.
“Jadi, karena ada karhutla, kemudian sekolahnya libur dan diumumkan di saat dapurnya sudah masak, gitu,” ujar Sudaryono kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 September 2026.
Baca Juga
“Dapur sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak kemudian di hari itu diambil,” lanjutnya.
Menurut Sudaryono, kondisi orang tua mengambil MBG saat sekolah diliburkan karena karhutla bukan merupakan pola yang berlangsung terus-menerus.
“Itu besoknya sudah enggak lagi,” katanya.
Baca Juga
Pelaksanaan MBG Mengikuti Keputusan Pemda
Di tengah kondisi karhutla yang berdampak terhadap aktivitas pendidikan, BGN menegaskan pelaksanaan MBG tetap menyesuaikan keputusan pemerintah daerah.
Sudaryono mengatakan, pemerintah daerah menjadi pihak yang menentukan apakah sekolah diliburkan atau tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. Kebijakan tersebut kemudian menjadi acuan bagi pelaksanaan MBG.
“Jadi, terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah soal libur atau tidak libur. Kami mengikuti saja,” ujar Sudaryono.
Ia sekaligus membantah anggapan bahwa sekolah dipaksa tetap dibuka demi memastikan program MBG berjalan.
“Kami tidak pernah memaksa demi MBG walaupun karhutla, bukalah sekolah. Enggak,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, kewenangan tersebut mengikuti jenjang pemerintahan masing-masing.
Baca Juga
“Tapi intinya, kami serahkan SMA ke gubernur, kemudian SD-SMP di bupati. Kami serahkan, jadi begitu libur, maka MBG akan mengikuti,” tuturnya.
Pernyataan Kadisdik Kalteng Sempat Viral
Perdebatan mengenai MBG dan aktivitas sekolah di tengah karhutla sebelumnya juga mencuat setelah pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, beredar di media sosial.
Video tersebut merupakan potongan rapat daring yang membahas pembelajaran siswa serta pelaksanaan MBG ketika karhutla masih berdampak pada sejumlah wilayah.
Dalam potongan video itu, Reza mengatakan, “Ketika sekolah diliburkan, berpengaruh juga berdampak pada dapur MBG, kantin-kantin mati.”
Pernyataan tersebut kemudian memicu kritik warganet karena dianggap menyoroti dampak peliburan sekolah terhadap operasional dapur MBG dan kantin.
Reza kemudian memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut tidak hanya membahas MBG, tetapi juga membicarakan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) serta keselamatan siswa selama kondisi kabut asap masih berlangsung.
Dengan penjelasan tersebut, polemik MBG di wilayah karhutla kembali mengarah pada persoalan koordinasi antara operasional dapur penyedia makanan dan keputusan pemerintah daerah mengenai aktivitas sekolah.
BGN memastikan pelaksanaan program tetap mengikuti kebijakan daerah terkait status kegiatan sekolah, termasuk ketika sekolah harus diliburkan akibat kondisi karhutla dan kabut asap.***
