DMNETWORK.COM – JAKARTA — Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mendorong pemerintah mengubah pola pengelolaan pasar rakyat agar revitalisasi tidak berhenti pada pembangunan atau perbaikan fisik.
Dorongan itu disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPSI saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (8/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas persoalan yang masih dihadapi pedagang pasar sekaligus peluang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi pedagang.
Sekretaris Jenderal DPP APPSI M. Mujiburrohman mengatakan, tata kelola menjadi salah satu persoalan penting setelah pasar direvitalisasi.
Menurut APPSI, pembangunan pasar secara fisik belum menjamin aktivitas perdagangan kembali bergairah. Sejumlah pasar yang telah dibangun atau direvitalisasi masih menghadapi persoalan sepinya pengunjung hingga tidak berfungsinya fasilitas secara optimal.
Baca Juga
Revitalisasi Pasar Perlu Diikuti Pembenahan Tata Kelola
APPSI menilai transformasi birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten dan kota diperlukan agar pengelolaan pasar memiliki orientasi yang lebih luas.
“Transformasi birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten dan kota diperlukan agar pengelolaan pasar tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi,” demikian pokok masukan APPSI dalam audiensi tersebut.
Keberadaan pasar yang mangkrak atau belum berfungsi optimal di sejumlah daerah menjadi salah satu persoalan yang disoroti.
Baca Juga
Kondisi itu, menurut APPSI, membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperkuat ekosistem perdagangan agar pasar kembali menjadi ruang ekonomi yang aktif.
Dengan demikian, keberhasilan revitalisasi tidak semata-mata dilihat dari berdirinya bangunan baru, tetapi juga dari meningkatnya aktivitas pedagang dan kunjungan masyarakat.
Pedagang Pasar Didorong Masuk Rantai Pasok MBG
Dalam audiensi tersebut, APPSI turut menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut dinilai memiliki potensi lebih luas apabila kebutuhan bahan pangan untuk MBG melibatkan pedagang pasar tradisional sebagai bagian dari rantai pasok.
APPSI melihat keterlibatan pedagang dapat menciptakan perputaran ekonomi di tingkat daerah sekaligus memperkuat fungsi pasar rakyat sebagai pusat distribusi pangan.
“Program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi bagi pedagang pasar,” menjadi salah satu poin yang disampaikan APPSI.
Baca Juga
Jika keterlibatan tersebut dapat terintegrasi dengan baik, kebutuhan bahan pangan program pemerintah berpotensi menjadi salah satu sumber aktivitas ekonomi baru bagi pedagang pasar.
Pada saat yang sama, pasar rakyat dapat memperoleh peran lebih kuat dalam menopang rantai distribusi pangan di daerah.
APPSI Siapkan Munas Akhir 2026
Selain membahas persoalan pasar, DPP APPSI menyampaikan persiapan Musyawarah Nasional (Munas) APPSI yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada akhir 2026.
Munas menjadi agenda konsolidasi organisasi sekaligus momentum untuk menyiapkan arah kebijakan APPSI dalam menghadapi berbagai perubahan di sektor perdagangan pasar rakyat.
Audiensi dihadiri Sekretaris Jenderal DPP APPSI M. Mujiburrohman bersama sejumlah pengurus DPP APPSI.
Kemendagri menyambut baik masukan yang disampaikan APPSI. Kementerian menyatakan kesiapan membuka ruang sinergi melalui unit-unit kerja terkait untuk mendukung penguatan ekosistem pasar rakyat di berbagai daerah.
Dorong Tindak Lanjut Kebijakan
APPSI berharap audiensi dengan Kemendagri tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi. Organisasi tersebut mendorong adanya tindak lanjut dalam bentuk program konkret yang dapat dirasakan pedagang dan masyarakat.
Bagi APPSI, pasar rakyat memiliki posisi penting dalam perekonomian daerah. Aktivitas di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan transaksi jual beli, tetapi juga menyangkut mata pencaharian pedagang, distribusi pangan, dan perputaran uang di tingkat lokal.
Karena itu, revitalisasi pasar membutuhkan kebijakan yang mampu menghubungkan pembangunan fisik dengan aktivitas ekonomi.
Penguatan tata kelola, keterlibatan pedagang dalam rantai pasok MBG, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan pasar rakyat sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.***
