Sebab ukuran keberhasilan MBG bukan berapa banyak dapur yang ditutup, berapa pegawai yang diberhentikan, atau berapa pengadaan yang dibatalkan.
JAKARTA, DMNETWORK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi ujian. Dugaan gangguan kesehatan yang dialami ratusan siswa dan guru di Pati menambah panjang daftar persoalan yang menyertai program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Namun, ada satu hal yang perlu ditempatkan secara proporsional. Kasus di Pati belum serta-merta dapat disebut sebagai keracunan akibat MBG sebelum hasil pemeriksaan dan penyelidikan memastikan sumber masalahnya.
Di tengah situasi itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono justru tengah melakukan sejumlah pembenahan yang cukup keras di tubuh lembaganya.
Salah satu langkah paling mencolok adalah keputusan menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah tersebut penting. Sebab, keamanan makanan untuk jutaan anak sekolah tidak boleh hanya bergantung pada niat baik pengelola dapur. Ia membutuhkan standar, sertifikasi, pengawasan, pencatatan dan mekanisme sanksi yang bekerja sebelum masalah terjadi.
Dengan kata lain, dapur MBG tidak cukup hanya mampu memasak dalam jumlah besar. Dapur juga harus mampu membuktikan bahwa makanan yang keluar dari sana aman sampai ke tangan anak-anak.
Di titik inilah gebrakan Sudaryono patut diuji.
Sebelumnya, BGN juga melakukan pembersihan internal dengan memberhentikan 261 pegawai non-ASN. Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak hanya dilihat sebagai persoalan dapur dan makanan, tetapi juga persoalan tata kelola lembaga.
Sudaryono juga membatalkan rencana pengadaan layar LED senilai sekitar Rp535 miliar. Bagi publik, keputusan semacam ini penting untuk menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran harus kembali kepada tujuan utama program, bukan tersedot untuk belanja yang tidak memiliki urgensi jelas.
Tetapi semua langkah tersebut belum cukup.
Sebab ukuran keberhasilan MBG bukan berapa banyak dapur yang ditutup, berapa pegawai yang diberhentikan, atau berapa pengadaan yang dibatalkan.
Ukuran paling sederhana adalah: apakah anak-anak yang menerima makanan benar-benar aman?
Inilah pertanyaan yang jauh lebih penting.
Program MBG merupakan kebijakan besar. Skalanya luar biasa besar karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat: makanan untuk anak-anak. Karena itu, setiap kesalahan kecil dalam satu dapur berpotensi berkembang menjadi persoalan besar ketika pola yang sama terjadi di banyak tempat.
Sudaryono sendiri sebelumnya menyebut sebagian besar kasus yang dievaluasi BGN berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur. Pernyataan itu semestinya menjadi bahan introspeksi serius.
Jika persoalannya memang SOP, maka solusinya tidak boleh berhenti pada teguran setelah kejadian. SOP harus menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh rantai makanan, sejak bahan baku diterima, disimpan, dimasak, dikemas, diangkut hingga dikonsumsi.
Di sinilah persoalan MBG sebenarnya berada.
Bukan semata pada telur, ayam, nasi atau sayuran.
Persoalannya ada pada sistem.
Makanan yang baik bisa menjadi tidak aman jika penyimpanannya salah. Bahan baku yang bagus dapat bermasalah jika rantai dinginnya putus. Dapur yang bersih pun tidak otomatis menjamin makanan aman jika waktu antara memasak dan mengonsumsi terlalu panjang.
Karena itu, pengawasan MBG seharusnya tidak hanya bersifat administratif.
Publik membutuhkan sistem pengawasan yang bisa menjawab pertanyaan sederhana: siapa yang bertanggung jawab ketika makanan bermasalah? Siapa yang memeriksa? Kapan diperiksa? Apa hasil pemeriksaannya? Dan apa sanksinya?
Transparansi semacam itu justru akan memperkuat program pemerintah.
Jangan sampai kritik terhadap MBG dianggap sebagai upaya menggagalkan program Presiden. Sebaliknya, kritik yang berbasis data dan keselamatan anak justru diperlukan agar program tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik.
Begitu pula sebaliknya, jangan setiap anak yang mengalami sakit setelah menerima makanan langsung divonis sebagai korban keracunan MBG.
Kehati-hatian diperlukan di kedua sisi.
Pemerintah jangan defensif. Publik jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan.
Kasus Pati harus diperiksa secara ilmiah. Jika memang makanan MBG menjadi sumber persoalan, harus dibuka apa penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Jika ternyata bukan, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak muncul fitnah dan kepanikan.
Sudaryono kini berada pada posisi yang menarik.
Ia telah menunjukkan keberanian melakukan pembenahan internal. Ia juga mulai menggunakan pendekatan yang lebih keras terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan.
Tetapi gebrakan administratif harus segera berubah menjadi budaya keselamatan pangan.
Sebab anak-anak bukan angka statistik. Mereka bukan sekadar jumlah penerima manfaat dalam laporan bulanan.
Mereka adalah alasan mengapa program ini ada.
Karena itu, keberhasilan Sudaryono bukan ketika BGN mampu mengatakan bahwa ribuan dapur telah diperiksa.
Keberhasilan itu baru terlihat ketika orangtua melepas anaknya berangkat sekolah tanpa rasa khawatir saat menerima kotak makanan MBG.
Pada akhirnya, MBG membutuhkan lebih dari sekadar dapur yang banyak.
Ia membutuhkan sistem yang kuat, pengawasan yang jujur, pelaksana yang disiplin dan keberanian untuk mengakui kesalahan ketika kesalahan memang terjadi.
Di situlah gebrakan Sudaryono akan benar-benar diuji: bukan di ruang konferensi pers, melainkan di kotak makan yang dibuka seorang anak di sekolah. Redaksi
