DMNETWORK.COM – Ada kata-kata yang sesungguhnya tidak pernah mati. Ia hanya tidur dalam lemari sejarah, bersama bau kertas tua, pidato yang mulai berdebu, dan poster-poster yang sobek di dinding zaman. Lalu suatu hari seseorang membangunkannya kembali. Kadang hanya dengan satu status WhatsApp.
Agus Jabo menulis pendek: “Manipol USDEK, revolusi sudah dimulai dari Istana.”
Pendek sekali. Tetapi politik sering justru bekerja lewat kalimat yang pendek. Seperti mantra. Seperti kentongan di malam hari. Sekali dipukul, gema tafsirnya berlarian ke mana-mana.
“Manipol USDEK” bukan istilah netral. Ia datang dari masa ketika negara bukan sekadar kantor administrasi, melainkan panggung ideologi. Sukarno menyusunnya bukan hanya sebagai dokumen politik, tetapi semacam kosmologi kekuasaan: Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Di sana negara dibayangkan sebagai lokomotif sejarah, bukan penjaga lalu lintas pasar.
Karena itu ketika istilah itu muncul kembali hari ini, orang tidak membacanya sebagai nostalgia. Terlalu naif bila menganggap politik bekerja seperti kolektor barang antik. Kata-kata lama kadang dipanggil kembali justru ketika sebuah rezim ingin memberi nama baru pada arah zamannya sendiri.
Pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR beberapa waktu lalu memang memunculkan kesan semacam itu. Ada nada tentang negara yang hendak kembali mengambil setir. Hilirisasi, pangan, koperasi, pemangkasan anggaran, makan bergizi, pengendalian sumber daya alam. Semuanya terdengar seperti upaya memulihkan peran negara setelah sekian lama ekonomi diperlakukan seolah mesin otomatis yang cukup diserahkan kepada pasar.
Tetapi sejarah selalu punya ironi kecilnya sendiri.
Dulu revolusi dibayangkan datang dari jalanan: dari mahasiswa, buruh, petani, atau orang-orang lapar yang meneriakkan perubahan di luar pagar istana. Kini muncul kalimat lain: “revolusi sudah dimulai dari Istana.”
Di titik itu revolusi berubah bentuk. Ia bukan lagi gerakan menekan kekuasaan, melainkan kekuasaan yang mengaku sedang menggerakkan perubahan. Sebuah paradoks yang menarik. Sebab kekuasaan pada dasarnya selalu ingin stabil, sementara revolusi mengandung unsur mengguncang.
Baca Juga
Mungkin karena itu status Agus Jabo terasa lebih mirip selebaran ideologis ketimbang unggahan pejabat biasa. Ada semangat lama yang dicoba dihidupkan kembali: bahwa negara bisa menjadi alat pembebasan, bukan sekadar pengelola administrasi fiskal.
Tetapi setiap romantisme politik selalu membawa bayangannya sendiri.
“Ekonomi terpimpin” terdengar indah ketika ketimpangan terasa menyesakkan. Negara yang kuat tampak memikat ketika pasar dianggap terlalu rakus. Namun sejarah juga mengingatkan: terlalu banyak kuasa yang dipusatkan atas nama rakyat kadang justru menjauh dari rakyat itu sendiri.
Maka publik hari ini seperti berdiri di dua tepi sungai.
Di satu sisi ada harapan tentang Indonesia yang lebih mandiri, lebih berdaulat, lebih berani berkata tidak kepada tekanan global. Di sisi lain ada kekhawatiran lama tentang sentralisasi kekuasaan, beban fiskal, dan negara yang terlalu percaya bahwa ia selalu tahu apa yang terbaik.
Barangkali karena itu bagian paling menarik dari status Agus Jabo justru bukan “revolusi”-nya. Melainkan kalimat kecil berbahasa Jawa itu: “rakyat iso gumuyu.”
Baca Juga
Sebab pada akhirnya seluruh ideologi, manifesto, pidato, dan revolusi akan diuji oleh hal sederhana: apakah rakyat bisa hidup lebih lega. Bisa tertawa tanpa cemas harga beras besok pagi. Bisa pulang tanpa takut kehilangan pekerjaan bulan depan.
Dan sejarah sering bergerak bukan oleh slogan yang paling keras, melainkan oleh perut yang akhirnya kenyang dan hati yang tak lagi terlalu penat.
Di sana politik kehilangan gemuruhnya.
Tinggal kehidupan sehari-hari.
