Ketika masyarakat menarik dukungan, panggung hiburan tak lagi cukup ditopang popularitas
YOGYAKARTA, DARMEDIANETWORK — Sebuah festival hiburan tidak selalu kehilangan penonton karena harga tiket yang mahal atau penampilan artis yang kurang menarik. Kadang-kadang, persoalannya justru berada jauh dari panggung. Ia tumbuh di ruang percakapan masyarakat, menyebar melalui media sosial, lalu menjelma menjadi keputusan nyata: tidak datang, tidak tampil, bahkan tidak lagi bersedia terlibat.
Fenomena itu terlihat dalam penyelenggaraan RANS Carnival di kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026. Acara yang melibatkan nama besar Raffi Ahmad tersebut menghadapi gelombang penolakan. Sejumlah musisi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memilih menarik diri dari kegiatan tersebut.
Nama-nama seperti Tipe-X, Guyon Waton, Masdddho, dan OM Wawes diberitakan membatalkan penampilan. Sejumlah tenant UMKM juga mengambil keputusan serupa.
RANS Carnival tidak sepenuhnya batal. Acara tetap berlangsung. Namun, mundurnya sejumlah pengisi acara dan pelaku usaha memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar persoalan teknis penyelenggaraan festival.
Ada perubahan dalam cara masyarakat menyampaikan sikap. Kritik tidak lagi berhenti sebagai komentar. Ia dapat berubah menjadi tindakan ekonomi dan sosial.
Baca Juga
Fenomena itu dikenal dengan istilah cancel culture.
Pemicu kontroversi tidak semata-mata berada pada penyelenggaraan RANS Carnival. Perhatian publik sebelumnya tertuju pada kehadiran Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menuai kritik di tengah polemik demonstrasi dan dugaan pengerahan massa tandingan.
Kehadiran Raffi kemudian menjadi bahan perbincangan. Seruan boikot berkembang di media sosial. Dalam waktu relatif singkat, perdebatan yang semula berkaitan dengan seorang figur publik merembet ke sebuah acara hiburan yang melibatkan banyak pihak.
Baca Juga
Di sinilah persoalan sosialnya menjadi menarik.
Dalam ekosistem hiburan modern, seorang selebritas bukan hanya menjual popularitas. Ia juga membawa citra, reputasi, dan persepsi publik. Ketika citra itu dipersoalkan, dampaknya dapat menjalar kepada kegiatan bisnis yang terhubung dengannya.
Bagi sebagian orang, mundurnya musisi dan UMKM merupakan bentuk solidaritas terhadap suara masyarakat. Bagi pihak lain, keputusan tersebut bisa dibaca sebagai konsekuensi dari tekanan opini publik yang belum tentu seluruhnya mencerminkan pandangan masyarakat.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, membaca fenomena tersebut melalui konsep cancel culture. Ia menilai peristiwa RANS Carnival bukan sekadar persoalan retorika di media sosial, melainkan memperlihatkan bagaimana opini publik dapat menghasilkan konsekuensi nyata.
Dalam kajian komunikasi, cancel culture berkaitan dengan tindakan kolektif masyarakat menarik dukungan terhadap seseorang atau institusi yang dianggap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma atau nilai yang mereka yakini.
Fenomena ini berhubungan pula dengan teori spiral of silence yang diperkenalkan Elisabeth Noelle-Neumann. Teori tersebut menjelaskan kecenderungan seseorang menahan pendapat ketika merasa pandangannya berlawanan dengan opini dominan di lingkungannya.
Baca Juga
Namun, perkembangan media sosial menghadirkan keadaan yang lebih kompleks. Orang yang dahulu merasa sendirian kini dapat menemukan kelompok dengan pandangan serupa. Mereka dapat menyuarakan keberatan, membangun solidaritas, dan mengorganisasikan tindakan bersama.
Media sosial tidak lagi sekadar tempat orang mengungkapkan kemarahan. Ia menjadi ruang untuk mengubah pendapat menjadi keputusan.
Ketika solidaritas bergerak ke pasar
Ada satu peristiwa kecil yang justru memberikan gambaran menarik tentang wajah masyarakat dalam kontroversi RANS Carnival.
Jeruk Lokal Maguwoharjo, salah satu usaha yang semula terlibat sebagai tenant, memilih mundur dari acara tersebut. Keputusan itu diberitakan sebagai sikap pengelola usaha sendiri. Biaya sewa tenant disebut bersedia dikembalikan oleh penyelenggara.
Akan tetapi, cerita tidak berhenti pada keputusan mundur.
Setelah kabar tersebut beredar, warganet justru memborong lebih dari 500 cangkir minuman jeruk dari usaha tersebut.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak selalu memberikan hukuman secara membabi buta. Mereka dapat membedakan antara kritik terhadap sebuah acara dan dukungan terhadap pelaku usaha kecil yang berada di dalamnya.
Di tengah gelombang penolakan, solidaritas ekonomi justru tumbuh.
Ada pesan sosial yang menarik dari kejadian itu. Masyarakat ternyata dapat menggunakan daya belinya untuk menyatakan sikap. Membeli atau tidak membeli, datang atau tidak datang, menerima atau menolak undangan, semuanya dapat menjadi bagian dari ekspresi sosial.
Dalam situasi tertentu, keputusan konsumen memiliki arti yang melampaui transaksi.
Bagi pelaku UMKM, persoalannya tentu tidak sesederhana itu. Mereka menggantungkan pendapatan pada kegiatan ekonomi. Ketika sebuah acara menjadi kontroversi, mereka harus menghitung ulang risiko keterlibatan. Keputusan mundur bisa menjadi sikap moral, tetapi juga dapat merupakan pertimbangan menjaga keberlangsungan usaha.
Karena itu, tidak tepat menganggap semua pelaku usaha yang mundur memiliki alasan dan motivasi yang sama.
Popularitas dan kepercayaan publik
Kasus RANS Carnival juga memperlihatkan bahwa popularitas tidak selalu identik dengan penerimaan sosial.
Selama bertahun-tahun, industri hiburan terbiasa mengandalkan nama besar figur publik untuk menarik perhatian. Semakin populer seseorang, semakin besar pula daya tarik acara yang melibatkan namanya.
Namun, media sosial mengubah hubungan tersebut. Popularitas kini berjalan berdampingan dengan pengawasan publik. Figur terkenal bukan hanya mendapatkan perhatian, tetapi juga menghadapi tuntutan untuk menjelaskan tindakan dan keterlibatannya dalam berbagai persoalan.
Dalam konteks ini, reputasi menjadi modal sosial sekaligus modal ekonomi.
Klarifikasi dari Raffi Ahmad dan penjelasan kepolisian mengenai kehadirannya dalam kegiatan di Bundaran HI merupakan bagian dari rangkaian respons atas polemik tersebut. Polda Metro Jaya menyatakan Raffi hadir sebagai tamu undangan. Raffi juga menyampaikan klarifikasi mengenai keterlibatannya.
Meski demikian, penjelasan dari pihak-pihak terkait tidak serta-merta mengakhiri perdebatan publik.
Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Musisi memiliki kebebasan menentukan kegiatan yang akan diikutinya. Pelaku UMKM juga memiliki hak untuk memilih tempat berusaha. Sebaliknya, penyelenggara acara tetap memiliki hak untuk menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalannya adalah bagaimana semua hak tersebut dijalankan tanpa mengorbankan ruang dialog dan prinsip keadilan.
Cancel culture memiliki sisi yang perlu diwaspadai. Kritik publik dapat menjadi mekanisme kontrol sosial, tetapi dapat pula berubah menjadi penghakiman kolektif apabila tuduhan disebarkan tanpa pemeriksaan fakta. Seseorang atau sebuah usaha bisa kehilangan kesempatan bukan karena kesalahan yang terbukti, melainkan karena derasnya opini yang berkembang.
Di sinilah tanggung jawab media, masyarakat, dan para figur publik menjadi penting.
Media sosial memberi masyarakat kekuatan untuk bersuara. Namun, kekuatan itu perlu disertai tanggung jawab untuk memeriksa informasi, membedakan fakta dan dugaan, serta memberi ruang bagi pihak yang dipersoalkan untuk menjelaskan.
Panggung yang lebih luas
Yogyakarta memiliki sejarah panjang sebagai ruang perjumpaan gagasan, kebudayaan, dan gerakan masyarakat. Karena itu, kontroversi RANS Carnival tidak cukup dibaca sebagai perseteruan antara penggemar, selebritas, dan penyelenggara festival.
Ada persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara masyarakat, kekuasaan, dan industri hiburan.
Ketika masyarakat menarik dukungan, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah acara. Ada kepercayaan yang sedang dipersoalkan. Dan kepercayaan tidak dapat dibeli hanya dengan menghadirkan artis terkenal, panggung megah, atau promosi besar-besaran.
Pada akhirnya, RANS Carnival tetap berlangsung. Namun, peristiwa ini meninggalkan pertanyaan bagi industri hiburan dan para pemilik popularitas: seberapa jauh mereka memahami suara masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan mereka?
Sebab, di zaman ketika setiap orang dapat berbicara dan mengorganisasikan dukungan melalui layar telepon, panggung hiburan tidak lagi berdiri sendirian.
Ada panggung lain yang jauh lebih luas, yakni ruang publik. Di sana, masyarakat bukan sekadar penonton. Mereka juga memiliki hak untuk menentukan kepada siapa dukungan diberikan, dan kapan dukungan itu ditarik kembali.
Editor: Aris Munandar
