Karena itu, apabila Prabowo ingin membangun jalan menuju periode kedua, mempertahankan kemitraan dengan Gibran dapat dipandang sebagai salah
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Politik tidak selalu berjalan mengikuti suara yang paling keras. Kadang-kadang, justru ketika tekanan datang dari berbagai arah, seorang pemimpin diuji untuk menentukan apakah akan mempertahankan kemitraan politiknya atau mengambil jalan yang dianggap lebih aman.
Polemik mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali membuka pertanyaan tentang arah hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dengan pasangannya itu. Terlebih setelah Rocky Gerung, yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menyarankan Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.
Rocky menyampaikan usulan tersebut dengan alasan untuk meredam potensi kemarahan publik sekaligus mencegah persoalan Gibran menyeret Prabowo ke dalam kontroversi politik yang lebih luas. Pernyataan itu diberitakan Suara.com pada 9 Oktober 2026.
Namun, usulan seorang penasihat tidak serta-merta menjadi keputusan presiden. Rocky juga menegaskan bahwa rapat perdana Wantimpres pada 8 Oktober belum membahas substansi persoalan Gibran. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Prabowo menghendaki wakil presidennya mundur.
Di sinilah persoalan politik sesungguhnya bermula.
Baca Juga
Kemitraan yang Tidak Bisa Dipisahkan Begitu Saja
Prabowo dan Gibran memenangi Pilpres 2024 sebagai satu pasangan. Kemenangan itu membawa keduanya ke pucuk pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda, tetapi terikat dalam satu mandat elektoral.
Prabowo memiliki perjalanan politik panjang, jaringan pendukung sendiri, serta agenda pemerintahan yang harus dijalankan. Gibran datang dengan identitas politik yang tidak bisa dilepaskan dari keluarganya, terutama mantan Presiden Joko Widodo.
Keduanya bukan hanya berbagi jabatan. Mereka juga menjadi bagian dari konfigurasi politik yang melahirkan pemerintahan sekarang.
Baca Juga
Karena itu, apabila Prabowo ingin membangun jalan menuju periode kedua, mempertahankan kemitraan dengan Gibran dapat dipandang sebagai salah satu pilihan politik yang patut diperhitungkan. Bukan karena masa depan politik keduanya sudah pasti berjalan bersama, melainkan karena memutus kemitraan tersebut juga berpotensi membawa konsekuensi tersendiri.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah Prabowo mampu berjalan tanpa Gibran. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang akan terjadi terhadap koalisi politik, hubungan dengan kelompok pendukung, dan kesinambungan pemerintahan jika kemitraan itu berubah di tengah jalan.
Tidak ada jawaban sederhana untuk persoalan tersebut.
Risiko Mempertahankan, Risiko Melepaskan
Mempertahankan Gibran bukan berarti Prabowo bebas dari risiko. Sebaliknya, keputusan itu dapat membuat Presiden terus berhadapan dengan pertanyaan publik mengenai polemik yang melibatkan wakil presidennya.
Pada 7 Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang menantang kelayakan Gibran berdasarkan persoalan dokumen pendidikan. Pengadilan menyatakan tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran yang sudah dilantik melalui perkara tersebut. Persoalan mengenai dokumen pendidikan tetap harus dibedakan dari keputusan hukum mengenai kedudukannya sebagai wakil presiden.
Dalam situasi seperti ini, Prabowo menghadapi persoalan politik yang tidak cukup diselesaikan melalui perhitungan popularitas atau pembagian dukungan.
Baca Juga
Jika Gibran dipertahankan, Presiden perlu memastikan bahwa pemerintahan tetap bekerja, kritik publik dijawab dengan keterbukaan, dan setiap persoalan hukum diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Sebaliknya, jika kemitraan itu diputus, bukan berarti seluruh persoalan politik otomatis selesai. Keputusan semacam itu juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kepemimpinan, hubungan di antara kekuatan politik yang menopang pemerintahan, dan alasan perubahan sikap di tengah masa jabatan.
Dengan kata lain, ada risiko dalam mempertahankan kemitraan, tetapi ada pula risiko dalam mengakhirinya.
Politik tidak menyediakan jalan yang sepenuhnya bebas biaya.
Dua Periode Tidak Cukup dengan Menghitung Kursi
Keinginan seorang presiden untuk melanjutkan pemerintahan ke periode berikutnya, apabila itu menjadi pilihannya, tidak cukup diwujudkan dengan menjaga koalisi atau mempertahankan pasangan politik.
Kepercayaan masyarakat tetap menjadi persoalan utama.
Program pemerintah harus memberikan hasil yang dirasakan warga. Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendapatan petani, keberlangsungan UMKM, dan kualitas pelayanan publik akan ikut membentuk penilaian masyarakat terhadap pemerintahan.
Dalam konteks itu, hubungan Prabowo dan Gibran memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu masa depan politik mereka.
Prabowo tidak bisa mengandalkan Gibran semata untuk memastikan keberlanjutan kekuasaan. Sebaliknya, persoalan yang melibatkan Gibran juga tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengabaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa kemitraan politik tidak mengalahkan kepentingan publik, dan bahwa persoalan yang menyangkut pejabat negara dijawab melalui prosedur yang transparan.
Pilihan Ada pada Prabowo
Pernyataan Rocky Gerung dan tanggapan Guru Besar Universitas Airlangga Henri Subiakto telah menambah bahan perdebatan mengenai posisi Gibran di dalam pemerintahan. Henri mempertanyakan apakah usulan Rocky merupakan pendapat pribadi atau mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di lingkungan kekuasaan.
Namun, pertanyaan itu belum menjadi bukti adanya keputusan politik dari Prabowo.
Pada akhirnya, hanya Prabowo dan pihak yang berwenang yang dapat menjelaskan sikap resmi Presiden mengenai kemitraannya dengan Gibran. Publik tidak perlu terburu-buru mengubah dugaan menjadi kesimpulan.
Jika mempertahankan Gibran merupakan pilihan politik Prabowo, konsekuensinya harus dihadapi dengan kepemimpinan yang terbuka, bukan dengan menghindari pertanyaan. Jika kelak ada perubahan, alasannya pun harus dijelaskan secara konstitusional dan bertanggung jawab.
Sebab, mempertahankan pasangan politik bukan sekadar soal kesetiaan kepada kesepakatan masa lalu. Ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni menjaga agar pemerintahan tetap berjalan dan mandat rakyat tidak berubah menjadi urusan pembagian kepentingan elite.
Prabowo boleh saja ingin melanjutkan pemerintahan ke periode kedua. Namun, jalan menuju ke sana tidak ditentukan hanya oleh siapa yang digandengnya.
Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai apakah kemitraan itu menghasilkan pemerintahan yang layak dipertahankan.
Editor: Aris Munandar
