Mereka yang tidak pernah membaca berita tentang program kerjanya mungkin justru mengetahui namanya melalui perdebatan tentang ijazah.
DARMEDIANETWORK – Ada orang yang namanya besar karena pekerjaannya. Ada pula orang yang namanya besar karena orang lain terus-menerus membicarakannya. Dalam politik, kedua jalan itu kadang bertemu. Kadang juga sengaja dibuat bertemu, meskipun kita tidak pernah tahu siapa yang lebih dahulu memasang papan petunjuknya.
Gibran Rakabuming Raka pernah menjadi Wali Kota Solo. Namanya dikenal, langkahnya diperhatikan, dan setiap gerak-geriknya mudah menjadi bahan berita. Ketika kemudian menjadi Wakil Presiden, orang mungkin berharap panggungnya semakin luas. Tetapi panggung yang luas tidak selalu membuat pemainnya tampak lebih besar. Ada lampu sorot, ada penonton, ada pula bayangan yang kebetulan jatuh tepat di tengah panggung.
Bayangan itu bernama Prabowo Subianto.
Menjadi wakil presiden di samping seorang presiden bukan pekerjaan sederhana. Apalagi jika presidennya memiliki karakter politik yang kuat, panggung yang luas, dan kebiasaan mengambil tempat paling depan. Dalam keadaan demikian, wakil presiden bisa saja hadir secara konstitusional, tetapi belum tentu selalu hadir dalam ingatan publik.
Gibran menghadapi persoalan itu. Ia bukan lagi sekadar putra Jokowi atau mantan wali kota. Ia adalah wakil presiden. Namun, jabatan tidak otomatis menghasilkan perhatian. Nama seseorang bisa tercetak di papan pemerintahan, tetapi tidak selalu tertanam di kepala orang banyak.
Baca Juga
Lalu datanglah perkara ijazah.
Tiba-tiba nama Gibran kembali menjadi bahan percakapan. Orang memperdebatkannya, media memberitakannya, dan ruang digital menyediakan tempat bagi setiap orang untuk menambah satu komentar lagi. Perdebatan mengenai ijazah yang semula dapat dipandang sebagai persoalan dokumen dan persyaratan pendidikan kemudian menjelma menjadi panggung politik yang jauh lebih luas.
Di sini kita perlu berhati-hati. Ramainya pemberitaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya skenario untuk mengangkat popularitas seseorang. Untuk menyebutnya sebagai operasi politik yang dirancang, kita memerlukan bukti tentang siapa yang merancang, bagaimana caranya, dan untuk tujuan apa.
Baca Juga
Tetapi ada satu hal yang tidak memerlukan teori konspirasi: pemberitaan yang terus berulang membuat sebuah nama semakin akrab di telinga masyarakat.
Orang yang semula tidak mengikuti kegiatan seorang pejabat bisa mulai mengenalnya karena polemik. Mereka yang tidak pernah membaca berita tentang program kerjanya mungkin justru mengetahui namanya melalui perdebatan tentang ijazah. Persoalannya, apakah pengenalan semacam ini akan berubah menjadi kepercayaan, atau sekadar meninggalkan rasa ingin tahu yang panjang?
Itulah pekerjaan ingatan publik. Ia tidak selalu menyimpan sesuatu karena kagum. Kadang-kadang ia menyimpan sesuatu karena jengkel. Kadang karena curiga. Kadang karena setiap pagi namanya muncul lagi, seperti tetangga yang selalu mengetuk pintu ketika kita belum sempat menghabiskan kopi.
Dalam politik, dikenal tidak selalu berarti disukai. Tetapi tidak dikenal adalah perkara lain lagi.
Kita pernah menyaksikan bagaimana persoalan ijazah Joko Widodo berulang kali muncul dalam percakapan publik. Perdebatan itu tidak serta-merta berakhir ketika ia menjadi presiden pada 2014. Ia terus datang dan pergi, mengikuti perkembangan politik, laporan, bantahan, dan proses hukum. Namun, mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah memperlihatkan atau menjelaskan dokumen pendidikannya sejak awal pemerintahan hingga sekarang merupakan klaim yang terlalu luas jika tidak disertai pemeriksaan atas seluruh keterangan dan dokumen yang tersedia.
Yang menarik bukan semata-mata dokumennya. Yang menarik adalah umur panjang sebuah kontroversi.
Baca Juga
Ada perkara yang selesai di meja hukum, tetapi tidak selesai di meja makan. Putusan dapat menutup satu pintu prosedural, tetapi percakapan publik kadang masih mencari pintu lain. Orang bertanya bukan hanya untuk memperoleh jawaban, melainkan juga untuk memastikan bahwa pertanyaannya belum kehilangan tempat.
Di sinilah media bekerja, dengan segala kemuliaan dan bahayanya. Berita harus diperiksa, fakta harus dipisahkan dari dugaan, dan kepentingan publik harus dijaga. Tetapi media juga hidup dalam persaingan perhatian. Nama yang dicari akan terus diberitakan. Nama yang diberitakan akan terus dicari. Di antara keduanya, kadang sulit dibedakan mana yang lebih dahulu bergerak.
Apakah kontroversi Gibran menguntungkan Gibran? Secara komunikasi politik, mungkin saja. Setiap perdebatan yang membuat publik kembali mengingat namanya membuka peluang untuk menggeser citra: dari seorang wakil presiden yang dianggap kurang menonjol menjadi tokoh yang selalu diperbincangkan.
Namun, peluang bukanlah bukti keberhasilan. Ingatan publik dapat menjadi modal politik, tetapi juga dapat menjadi arsip keberatan. Seseorang bisa terus berada di halaman depan tanpa pernah berhasil menjelaskan mengapa ia layak berada di sana.
Sementara itu, di Kertanegara, Prabowo dan Jokowi benar-benar bertemu. Pertemuan itu adalah fakta. Kedekatan hubungan mereka, setidaknya dalam bentuk komunikasi yang masih berlangsung, mendapat penegasan dari peristiwa tersebut. Akan tetapi, pertemuan saja tidak cukup untuk memastikan seluruh isi pembicaraan, apalagi menyimpulkan adanya kesepakatan tentang pencalonan atau strategi politik pada 2029.
Politik memang gemar menyimpan kalimat di balik pintu tertutup. Setelah pintu dibuka, orang biasanya hanya memperoleh foto, keterangan singkat, dan ruang kosong yang segera diisi dugaan.
Tetapi pertemuan itu tetap penting. Ia memperlihatkan bahwa hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi tidak dapat begitu saja dianggap telah berakhir atau beralih menjadi permusuhan hanya karena keduanya kini berada dalam kedudukan yang berbeda. Dalam politik, pergantian jabatan tidak selalu berarti pergantian kepentingan. Dan perbedaan posisi tidak otomatis membatalkan sejarah kerja sama.
Jokowi telah mengantarkan tongkat estafet pemerintahan kepada Prabowo. Prabowo kini memegang kewenangan sebagai presiden, sedangkan Gibran menduduki jabatan wakil presiden. Ketiganya terhubung oleh satu kenyataan politik: pemerintahan hari ini lahir dari peralihan kekuasaan yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan di antara mereka.
Apakah hubungan itu akan berlanjut sampai pemilihan 2029? Tentu saja, politik menyediakan kemungkinan. Tetapi kemungkinan bukan kepastian. Yang dapat kita amati sekarang adalah kepentingan untuk menjaga komunikasi, merawat dukungan, dan mempertahankan posisi di tengah perubahan peta politik.
Boleh jadi perkara Gibran akan terus membuat namanya berada di urutan atas pemberitaan. Boleh jadi pula perkara itu justru menggerus kepercayaan sebagian orang. Yang jelas, setiap kali namanya muncul, masyarakat diingatkan kembali bahwa Gibran bukan hanya anak Jokowi, bukan hanya mantan Wali Kota Solo, melainkan wakil presiden Republik Indonesia.
Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah ia akan semakin dikenal karena pekerjaannya, atau karena polemik yang mengitarinya.
Sebab sebuah jabatan tidak cukup hanya diingat. Ia harus menunjukkan gunanya.
Pada akhirnya, republik ini tidak boleh bergantung pada kecakapan siapa pun dalam mengelola perhatian. Ia bergantung pada lembaga yang bekerja, hukum yang berlaku sama, dan pejabat yang bersedia mempertanggungjawabkan kewenangannya. Hubungan baik antara presiden dan mantan presiden dapat membantu kesinambungan pemerintahan. Tetapi kesinambungan republik bukanlah urusan dua orang yang saling mengenal. Ia adalah urusan jutaan orang yang tidak pernah duduk di Kertanegara, tetapi ikut menanggung akibat dari setiap keputusan yang dibuat di sana.
Mungkin itulah ironi politik kita. Orang bisa bertengkar berhari-hari tentang sebuah ijazah, menebak-nebak isi sebuah pertemuan, dan menghitung peluang seorang wakil presiden untuk kembali maju pada pemilihan berikutnya. Sementara itu, rakyat tetap menunggu harga kebutuhan pokok yang masuk akal, pekerjaan yang layak, dan pemerintahan yang tidak sekadar ramai diberitakan.
Nama boleh terus naik ke halaman pertama. Tetapi republik ini pada akhirnya akan menagih sesuatu yang lebih sulit daripada popularitas: pekerjaan yang bisa diperiksa hasilnya.
Dan ingatan rakyat, betapapun mudah dipancing oleh sebuah kontroversi, tidak selamanya dapat dipelihara hanya dengan berita. Redaksi
