Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi presiden, rakyat saya miskin terus.
Laporan Mendalam | Kemiskinan, Lapangan Kerja, dan Daya Beli
JAKARTA, DARMEDIANETWORK — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tujuan dirinya menjadi presiden adalah menyejahterakan rakyat. Ia bahkan menyatakan lebih baik tidak menjadi presiden jika masyarakat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi presiden, rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya enggak jadi presiden,” kata Prabowo, sebagaimana diberitakan RRI dan sejumlah media nasional.
Baca Juga
Pernyataan tersebut menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran utama keberhasilan kepemimpinan. Namun, komitmen politik itu juga membuka pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana data kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, dan daya beli masyarakat menunjukkan bahwa janji tersebut mulai terwujud?
Penelusuran terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kemajuan dalam penurunan kemiskinan. Namun, jutaan penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan, sementara indikator pekerjaan dan pendapatan perlu dibaca secara lebih cermat.
Kemiskinan turun, 23,36 juta penduduk masih terdampak
BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang.
Angka tersebut turun 0,22 poin persentase dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,32 poin persentase dibandingkan September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 700.000 orang dibandingkan September 2024.
Data itu menunjukkan bahwa kemiskinan secara statistik mengalami penurunan. Capaian tersebut patut dicatat sebagai perkembangan positif.
Meski demikian, penurunan persentase tidak berarti persoalan kemiskinan telah terselesaikan. Masih ada lebih dari 23 juta penduduk yang pengeluaran bulanannya berada di bawah garis kemiskinan menurut metodologi BPS.
Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga masih terlihat. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,72 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,60 persen.
Angka ini penting karena sebagian masyarakat perdesaan menggantungkan penghidupan pada pertanian, perkebunan, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal yang pendapatannya dapat berubah mengikuti musim, harga komoditas, serta biaya produksi.
Bagi petani, misalnya, keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh hasil panen. Harga gabah atau komoditas yang diterima, ongkos pupuk, benih, tenaga kerja, dan biaya pengolahan lahan turut menentukan pendapatan bersih yang dibawa pulang.
Karena itu, penurunan kemiskinan perlu diikuti pemeriksaan terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Apakah keluarga yang telah keluar dari garis kemiskinan mampu mempertahankan kondisi tersebut ketika harga kebutuhan meningkat atau pendapatan menurun?
Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2025, dirilis 5 Februari 2026.
Lapangan kerja: jumlah pekerja bukan satu-satunya ukuran
Persoalan berikutnya adalah kualitas lapangan kerja.
BPS mencatat jumlah penduduk bekerja pada Februari 2025 mencapai 145,77 juta orang, meningkat 3,59 juta orang dibandingkan Februari 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,76 persen, turun 0,06 poin persentase dalam periode yang sama.
Sementara itu, rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta per bulan, meningkat 1,78 persen dibandingkan Februari 2024.
Angka-angka tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk bekerja bertambah dan tingkat pengangguran terbuka menurun. Namun, data itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pekerja telah memperoleh kehidupan yang layak.
Seseorang yang bekerja belum tentu mendapatkan penghasilan memadai. Pekerjaan dengan jam kerja tidak penuh, upah rendah, pendapatan tidak menentu, atau tanpa perlindungan sosial dapat membuat rumah tangga tetap rentan secara ekonomi.
Rata-rata upah juga tidak menggambarkan pendapatan setiap pekerja. Nilai tersebut tidak boleh disamakan dengan upah minimum, gaji seluruh pekerja, atau pendapatan bersih rumah tangga setelah membayar kebutuhan sehari-hari.
Ada pula persoalan waktu pengukuran. Data ketenagakerjaan yang disebutkan di atas merupakan kondisi Februari 2025, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai potret terkini pada Oktober 2026.
Untuk menguji perkembangan kebijakan pemerintah secara lebih menyeluruh, diperlukan data ketenagakerjaan terbaru, termasuk jumlah pekerja formal dan informal, setengah pengangguran, pertumbuhan upah riil, serta penciptaan pekerjaan yang produktif.
Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025, dirilis 5 Mei 2025.
Pertumbuhan ekonomi harus sampai ke meja makan
Pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting dalam menguji janji kesejahteraan.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan semester I 2025.
Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas perekonomian nasional berkembang. Namun, pertumbuhan produk domestik bruto tidak otomatis berarti pendapatan seluruh kelompok masyarakat meningkat dengan besaran yang sama.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan baru, kenaikan pendapatan riil, penguatan usaha kecil, dan penurunan kerentanan rumah tangga.
Bagi pedagang pasar, ukuran kesejahteraan bisa berupa meningkatnya jumlah pembeli dan keuntungan bersih. Bagi buruh, ukuran itu berarti upah yang mampu menutup kebutuhan keluarga. Bagi petani, hasil produksi harus memberikan keuntungan setelah dikurangi biaya usaha tani.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua indikator yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.
Pemerintah perlu memastikan manfaat pertumbuhan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, modal usaha, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sumber: BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026, dirilis 5 Agustus 2026.
Garis kemiskinan dan kenyataan biaya hidup
Pengujian terhadap daya beli membutuhkan perhatian khusus.
BPS mengukur kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan yang dibandingkan dengan garis kemiskinan. Garis tersebut mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, bukan semata-mata pendapatan atau gaji seseorang.
Konsekuensinya, angka kemiskinan resmi tidak dapat digunakan sendirian untuk menggambarkan seluruh lapisan kerentanan ekonomi.
Keluarga yang pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan belum tentu memiliki tabungan, perlindungan terhadap kehilangan pekerjaan, atau kemampuan menghadapi pengeluaran mendadak. Namun, kondisi tersebut juga tidak otomatis membuat mereka masuk kategori miskin menurut definisi statistik BPS.
Di sinilah indikator daya beli menjadi relevan.
Kenaikan pendapatan nominal belum tentu memperbaiki kesejahteraan apabila pengeluaran untuk pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan meningkat lebih cepat.
Sebaliknya, penurunan inflasi pun belum otomatis membuat semua rumah tangga sejahtera apabila pendapatannya tetap rendah atau tidak menentu.
Karena itu, pengujian terhadap pernyataan Prabowo perlu menggunakan data upah riil, perkembangan harga kebutuhan pokok, konsumsi rumah tangga, serta distribusi pendapatan. Data-data tersebut harus dibandingkan dalam periode yang sepadan agar kesimpulan tidak menyesatkan.
Janji politik perlu diterjemahkan menjadi ukuran yang terukur
Pernyataan Prabowo bahwa dirinya lebih baik tidak menjadi presiden jika rakyat terus miskin merupakan komitmen politik yang kuat. Namun, kalimat tersebut belum menentukan batas waktu atau target kuantitatif kapan kemiskinan harus mencapai tingkat tertentu.
Untuk mengukur kemajuan secara objektif, pemerintah perlu menunjukkan hasil yang dapat diperiksa publik.
Pertama, perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dari periode ke periode.
Kedua, penciptaan lapangan kerja yang produktif, bukan hanya peningkatan jumlah orang yang bekerja.
Ketiga, pertumbuhan upah riil dan pendapatan bersih kelompok berpenghasilan rendah.
Keempat, keterjangkauan kebutuhan dasar dan kemampuan rumah tangga mempertahankan taraf hidupnya.
Kelima, pemerataan hasil pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, termasuk bagi petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, serta pekerja informal.
Indikator tersebut penting agar evaluasi tidak hanya berpusat pada pengumuman program atau besarnya anggaran, tetapi juga pada perubahan yang benar-benar dialami masyarakat.
Pemerintah juga perlu menjelaskan sejauh mana program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dukungan usaha kecil, dan kebijakan pangan berkontribusi terhadap perubahan indikator tersebut. Hubungan sebab-akibatnya tidak dapat disimpulkan hanya dari dua angka yang bergerak bersamaan.
Kesimpulan: ada kemajuan, tetapi ujian belum selesai
Berdasarkan data resmi yang tersedia, kemiskinan Indonesia menurun hingga 8,25 persen pada September 2025. Jumlah penduduk bekerja meningkat dan tingkat pengangguran terbuka turun pada Februari 2025. Perekonomian nasional pun tumbuh pada triwulan II 2026.
Capaian tersebut merupakan fakta yang perlu diakui. Namun, data itu belum cukup untuk menyatakan bahwa persoalan kemiskinan dan daya beli telah terselesaikan. Periode pengukurannya berbeda, dan sebagian indikator ketenagakerjaan masih merujuk pada 2025.
Pernyataan Prabowo tidak dapat dinilai hanya dari retorika politik, tetapi juga tidak patut langsung dianggap gagal hanya karena kemiskinan belum hilang. Penilaiannya harus berpijak pada target yang jelas, data yang mutakhir, serta hasil kebijakan yang dapat diuji.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi atau jumlah program yang dijalankan. Ukuran lainnya adalah apakah rakyat dapat memperoleh pekerjaan yang layak, membeli kebutuhan pokok tanpa tekanan berlebihan, membiayai pendidikan anak, mengakses layanan kesehatan, dan menjalani kehidupan yang lebih aman secara ekonomi.
Janji presiden tentang kesejahteraan akan memperoleh makna paling kuat ketika perbaikan statistik benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Catatan redaksi dan sumber data
- BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2025, 5 Februari 2026.
- BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025, 5 Mei 2025.
- BPS, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026, 5 Agustus 2026.
- RRI, pemberitaan pernyataan Presiden Prabowo dalam Rakornas TPAKD, 23 Oktober 2026.
Tautan sumber resmi:
- https://www.bps.go.id/
- https://rri.co.id/nasional/2835139/presiden-prabowo-saya-tidak-mau-jadi-presiden-kalau-rakyat-saya-miskin-terus
Editor: Aris Munandar
