Persoalan keamanan pangan muncul bersamaan dengan penindakan hukum terhadap dugaan korupsi.
JAKARTA, DARMEDIANETWORK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi ujian yang tidak lagi sebatas persoalan teknis di dapur. Kasus dugaan keracunan pangan, persoalan distribusi, penindakan dugaan korupsi, hingga munculnya kritik dari sejumlah anggota partai koalisi menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan tata kelola program tersebut.
Laporan Reuters pada 22 Oktober 2026 mencatat sedikitnya 57.000 kasus keracunan yang dilaporkan berkaitan dengan program MBG sejak diluncurkan pada Januari 2025. Pada awal September 2026, sekitar 1.700 orang dilaporkan jatuh sakit dalam empat insiden terpisah.
Angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah. Namun, persoalan yang perlu diperiksa bukan semata-mata jumlah korban, melainkan kemampuan negara mencegah kejadian berulang, memastikan keamanan makanan, dan menetapkan tanggung jawab ketika terjadi kegagalan pelayanan.
Reuters juga melaporkan bahwa sejumlah anggota partai dalam koalisi pemerintahan mulai menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan program. Dua partai disebut memilih mengambil jarak dari MBG setelah pembahasan internal, sedangkan anggota partai ketiga mengkhawatirkan dampaknya terhadap peluang elektoral.
Informasi itu tidak berarti partai-partai tersebut secara resmi keluar dari koalisi. Akan tetapi, munculnya kekhawatiran tersebut memperlihatkan bahwa persoalan MBG mulai bersinggungan dengan pertimbangan politik, bukan hanya urusan administrasi pemerintahan.
Baca Juga
Ribuan dapur disorot, pengawasan dipertanyakan
Salah satu persoalan mendasar terlihat pada kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.
Dalam laporan 8 September 2026, Reuters menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.999 dapur MBG karena belum mendaftarkan diri untuk menjalani sertifikasi higiene dan sanitasi yang diwajibkan. Saat itu, terdapat 27.022 dapur yang tercatat beroperasi.
Angka tersebut perlu dibaca secara proporsional. Penangguhan karena belum memenuhi persyaratan sertifikasi tidak otomatis berarti seluruh dapur tersebut terbukti menyebabkan keracunan. Namun, fakta itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi sebelum dapur diizinkan melayani penerima manfaat.
Dalam program yang menyangkut makanan bagi anak-anak dan kelompok rentan, standar keamanan pangan seharusnya menjadi persyaratan awal, bukan sekadar tindakan korektif setelah masalah muncul.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab memastikan kelayakan dapur, dan apakah pengawasan tetap berjalan setelah dapur mulai beroperasi.
Persoalan lain adalah rantai distribusi. Penyimpanan bahan pangan yang tidak tepat dan keterlambatan pengiriman makanan matang telah disebut otoritas sebagai faktor yang kerap berkaitan dengan insiden keracunan.
Jika persoalan berulang terjadi pada tahap penyimpanan, pengolahan, atau distribusi, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada petugas dapur. Sistem pengadaan bahan baku, pengaturan waktu produksi, transportasi, pengendalian suhu, serta pengawasan mutu harus diperiksa sebagai satu rangkaian pelayanan.
Dugaan korupsi dan pentingnya transparansi anggaran
Persoalan keamanan pangan muncul bersamaan dengan penindakan hukum terhadap dugaan korupsi.
Reuters melaporkan bahwa pada Juni 2026, aparat menangkap mantan pimpinan program dan dua pejabat lainnya dalam perkara dugaan korupsi. Perkembangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum dan dokumen perkara yang tersedia.
Baca Juga
Penangkapan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh program MBG bermasalah secara koruptif. Setiap orang tetap berhak atas praduga tak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui proses hukum.
Namun, kasus tersebut memperkuat kebutuhan untuk membuka mekanisme pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan program secara transparan.
Publik perlu memperoleh penjelasan tentang bagaimana mitra dipilih, bagaimana harga bahan pangan ditetapkan, bagaimana pembayaran dilakukan, serta bagaimana pemerintah memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan makanan yang aman dan bergizi.
Dalam laporan yang sama, Reuters menyebut pemerintah menganggarkan Rp240 triliun untuk MBG pada 2027. Besarnya anggaran tersebut membuat pengawasan menjadi semakin penting, meskipun besarnya anggaran itu sendiri bukan bukti adanya penyimpangan.
Pengujian tata kelola harus bertumpu pada dokumen anggaran, hasil audit, kontrak pengadaan, dan temuan penegak hukum. Tanpa data tersebut, kritik berisiko berhenti pada kecurigaan, bukan menghasilkan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Dukungan publik dan tekanan politik
Persoalan MBG juga mulai tercermin dalam persepsi publik.
Reuters mengutip survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026. Dalam survei tersebut, sekitar 62 persen responden menentang program MBG, sementara dukungan terhadap program berada di kisaran 38 persen.
Pada saat yang sama, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo dilaporkan turun dari 81 persen pada November 2025 menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026.
Angka-angka tersebut menunjukkan perubahan persepsi publik yang patut diperhatikan. Namun, keduanya tidak membuktikan bahwa persoalan MBG merupakan satu-satunya penyebab turunnya kepuasan terhadap presiden. Penilaian publik terhadap pemerintah juga dapat dipengaruhi kondisi ekonomi, biaya hidup, dan kebijakan lainnya.
Di lingkungan koalisi, Reuters mengutip sejumlah anggota partai yang mengkhawatirkan dampak program terhadap elektabilitas mereka. Salah satu narasumber menyebut bahwa apabila tidak ada perbaikan hingga pertengahan 2027, hubungan dalam koalisi dapat menjadi lebih rapuh.
Di sisi lain, Gerindra menyatakan koalisi tetap kuat. Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan tetap mendukung program tersebut dan mendorong perbaikan secara sistematis serta kolektif.
Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa koalisi pemerintahan telah pecah. Yang terlihat adalah munculnya perbedaan sikap dan kekhawatiran politik di tengah meningkatnya sorotan terhadap pelaksanaan program.
Evaluasi dapur atau pembenahan sistem?
Rangkaian persoalan tersebut membawa pemerintah pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah MBG cukup diperbaiki melalui penutupan dapur yang melanggar standar, atau diperlukan pembenahan sistem dari hulu hingga hilir?
Penutupan sementara dapur yang tidak memenuhi persyaratan merupakan tindakan korektif yang penting. Namun, tindakan itu belum menjawab seluruh persoalan apabila pemerintah tidak dapat memastikan bahwa dapur lain telah memenuhi standar yang sama dan pemeriksaan dilakukan secara konsisten.
Pembenahan tata kelola setidaknya memerlukan lima langkah.
Pertama, pemerintah perlu memublikasikan data insiden keracunan secara berkala, termasuk jumlah korban, lokasi, hasil pemeriksaan laboratorium jika tersedia, penyebab yang telah dipastikan, dan tindak lanjut terhadap dapur terkait.
Kedua, sertifikasi higiene dan sanitasi harus ditegakkan secara konsisten. Setiap unit pelayanan perlu memiliki mekanisme pengawasan yang dapat ditelusuri, mulai dari penerimaan bahan baku hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
Ketiga, transparansi pengadaan perlu diperkuat. Informasi mengenai mitra, standar harga, kontrak, pembayaran, dan hasil pemeriksaan keuangan perlu dapat diawasi sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.
Keempat, pembagian tanggung jawab harus jelas. Pemerintah pusat, BGN, pengelola dapur, pemasok, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat perlu memiliki kewajiban serta mekanisme pertanggungjawaban yang terukur.
Kelima, keberhasilan program tidak boleh diukur hanya dari jumlah dapur yang beroperasi atau banyaknya porsi yang dibagikan. Indikatornya harus mencakup keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, manfaat bagi penerima, efisiensi anggaran, dan dampak terhadap kelompok yang hendak dibantu.
Langkah-langkah tersebut bukan berarti program harus dihentikan secara keseluruhan. Namun, apabila risiko terhadap keselamatan penerima manfaat belum dapat dikendalikan di unit tertentu, penghentian sementara dan pemeriksaan independen patut dipertimbangkan sampai standar keselamatan terpenuhi.
Hak anak atas makanan aman
Tujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak merupakan tujuan kebijakan publik yang penting. Akan tetapi, tujuan yang baik tidak menghapus kewajiban negara untuk menjamin keamanan pelaksanaannya.
Ketika makanan yang disediakan pemerintah diduga menyebabkan gangguan kesehatan, persoalannya bukan hanya reputasi program atau citra politik presiden. Ada kepentingan penerima manfaat yang harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan keberhasilan program secara administratif.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa keluarga korban memperoleh informasi yang jelas, penanganan medis yang memadai, serta mekanisme pengaduan dan pertanggungjawaban yang dapat diakses.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan komitmen tersebut menjadi perubahan yang dapat diukur dan diverifikasi.
Keberhasilan program tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan bahwa sebagian besar pelayanan berjalan baik. Pemerintah perlu membuktikan bahwa sistemnya mampu menemukan kelemahan, mencegah pengulangan, dan memberikan konsekuensi yang adil ketika terjadi pelanggaran.
Pada akhirnya, ujian MBG bukan semata-mata apakah program unggulan itu dapat terus berjalan. Ujiannya adalah apakah negara mampu memastikan setiap porsi makanan aman dikonsumsi, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap persoalan ditangani berdasarkan bukti.
Jika masalah hanya dijawab dengan pergantian pejabat atau penutupan dapur tanpa pembenahan sistem pengawasan, persoalan yang sama berisiko berulang. Sebaliknya, jika pemerintah berani membuka data, memperkuat pengawasan, dan menindak pelanggaran secara konsisten, evaluasi dapat menjadi jalan untuk memperbaiki program.
Bagi pemerintah, transparansi bukan ancaman terhadap MBG. Transparansi justru menjadi ukuran apakah program tersebut layak memperoleh kepercayaan publik. Redaksi
Sumber utama: Reuters, 22 Oktober 2026, Indonesian president’s allies distance themselves from flagship free meals programme; Reuters, 8 September 2026, laporan penangguhan dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi higiene dan sanitasi.
Editorial: Aris Munandar
