MBG diharapkan tidak hanya menjadi intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga sarana membangun kebiasaan makan sehat sejak dini.
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengusulkan agar edukasi gizi diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan ini diarahkan agar siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi juga memahami kandungan dan manfaat gizi bagi tubuh.
Sudaryono menjelaskan, pendidikan gizi dapat diberikan bersamaan dengan waktu makan di sekolah tanpa mengganggu jam pelajaran utama. Siswa, misalnya, dapat mempelajari fungsi karbohidrat, protein hewani, sayuran, buah, vitamin, dan mineral dari makanan yang mereka konsumsi.
“Jadi, bagaimana memasukkan MBG atau edukasi gizi ini menjadi salah satu bagian dari kurikulum yang ada di pendidikan kita,” kata Sudaryono melalui unggahan akun Instagram resminya yang diberitakan Liputan6.com, Rabu (28/10/2026).
Dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Sudaryono kembali menjelaskan bahwa waktu makan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Untuk siswa sekolah dasar kelas I dan II yang pulang pagi, ia mencontohkan pemberian makan sebelum pulang sekolah sekitar pukul 10.00. Sementara itu, bagi siswa yang belajar hingga siang, waktu makan dapat dijadwalkan sekitar pukul 12.00 hingga 13.00.
Menurut Sudaryono, pengetahuan tentang gizi diperlukan agar anak-anak memahami alasan di balik makanan yang mereka konsumsi. Pengetahuan tersebut diharapkan tidak berhenti di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan keluarga, termasuk ketika memilih bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.
Baca Juga
Dengan pendekatan itu, MBG diharapkan tidak hanya menjadi intervensi pemenuhan gizi, tetapi juga sarana membangun kebiasaan makan sehat sejak dini.
Tradisi makan bersama masyarakat adat
Pandangan mengenai pemenuhan pangan dan kebiasaan makan juga dapat dilihat dari praktik masyarakat adat. Ketua Tani Merdeka Wilayah Adat Banokeling, Aris Munandar, mengatakan tradisi makan bersama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat Banokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, selama puluhan tahun.
Menurut Aris, berbagai ritual adat selalu disertai kegiatan makan bersama. Tradisi itu antara lain slametan, tumpengan, ingkungan, Perlon Unggahan, Senin Pahingan, malam Jumat Kliwon, serta slametan kelahiran, kematian, dan perkawinan.
Dalam sejumlah ritual, masyarakat menyiapkan makanan bersama untuk kemudian dinikmati warga. Aris menyebut, tradisi ingkungan setidaknya melibatkan penyembelihan ayam jago kampung, sedangkan ritual tertentu yang lebih besar juga menggunakan kambing.
“Jadi, untuk kebutuhan gizi masyarakat adat, yang namanya makan daging dan bergizi sudah tidak ‘kemarin’ lagi di sini,” kata Aris.
Ia menjelaskan, makan bersama bukan sekadar urusan memenuhi kebutuhan perut. Tradisi tersebut juga menjadi ruang berkumpul, berbagi makanan, memperkuat hubungan sosial, dan menjaga kesinambungan adat antargenerasi.
Dalam kehidupan masyarakat adat, makanan memiliki dimensi sosial dan budaya. Bahan pangan disiapkan melalui kerja bersama, kemudian dinikmati dalam suasana kebersamaan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan pangan tidak selalu berlangsung sebagai kegiatan individual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kehidupan komunal.
Edukasi gizi dan praktik sosial
Meski demikian, tradisi makan bersama dan pendidikan gizi memiliki ruang lingkup berbeda. Tradisi adat menunjukkan bagaimana pangan berperan dalam kehidupan sosial dan budaya, sedangkan pendidikan gizi secara khusus membahas kebutuhan zat gizi, keseimbangan menu, serta pengaruh makanan terhadap kesehatan.
Karena itu, pengalaman masyarakat adat dapat menjadi perspektif tambahan dalam pembahasan MBG, terutama mengenai pentingnya kebersamaan, pengetahuan pangan lokal, dan keterlibatan komunitas dalam membangun kebiasaan makan.
Di sisi lain, usulan Sudaryono masih perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai kurikulum nasional. Belum dapat disimpulkan bahwa pendidikan gizi telah ditetapkan sebagai mata pelajaran baru yang wajib diajarkan di seluruh sekolah.
Pengamat kebijakan pendidikan Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, sebagaimana diberitakan Suara.com pada Kamis (29/10/2026), menilai edukasi gizi dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran tanpa harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Ia mengingatkan bahwa penambahan mata pelajaran baru berpotensi menambah beban guru dan mengurangi waktu untuk materi pembelajaran dasar.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan MBG bukan hanya menyediakan makanan bagi siswa, tetapi juga merancang pendidikan gizi yang efektif, tidak membebani sekolah, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi pemerintah, pertanyaan utamanya adalah bagaimana memastikan makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi sekaligus memberikan pengetahuan yang dapat dipraktikkan anak-anak di rumah. Sementara itu, praktik masyarakat adat memperlihatkan bahwa kegiatan makan bersama dapat memiliki fungsi sosial yang jauh melampaui kegiatan menyantap makanan semata.
Dengan demikian, pendidikan gizi melalui MBG dapat dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kesehatan, sementara nilai kebersamaan dan pengetahuan pangan lokal tetap menjadi sumber pengalaman sosial yang relevan untuk dipelajari.***
