Karena itu, mendukung Prabowo sampai tuntas berarti mendukungnya menuntaskan agenda pembenahan, bukan menutup mata terhadap kekurangan.
DARMEDIANETWORK | Dalam politik, membangun memang penting. Namun, membersihkan apa yang telanjur berantakan sering kali jauh lebih sulit. Apalagi jika yang dibersihkan bukan rumah sendiri, melainkan rumah besar bernama Indonesia, dengan ratusan juta penghuni dan kepentingan yang saling berkelindan.
Prabowo Subianto tampaknya ingin menjadikan pemerintahannya sebagai masa pembenahan. Bukan hanya membangun, tetapi juga menertibkan tata kelola, memperbaiki birokrasi, dan memastikan kekayaan negara lebih banyak dirasakan rakyat.
Namun, lantai kerja pemerintahan belum tentu bersih hanya karena sapu sudah diayunkan. Masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan, sistem yang harus diperbaiki, dan kemungkinan penyimpangan yang harus ditindak berdasarkan bukti.
Di sinilah dukungan terhadap Prabowo perlu mendapat makna yang lebih serius. Mendukung bukan berarti menganggap semua sudah beres. Justru, dukungan berarti mendorongnya menuntaskan pembenahan, termasuk apabila persoalan itu menyentuh lingkaran kekuasaannya sendiri. Hukum tidak boleh tajam kepada lawan, tetapi tumpul kepada kawan.
Cukup Satu Periode?
Ada anggapan bahwa Prabowo mungkin cukup satu periode menjadi presiden. Namun, selama belum ada pernyataan resmi darinya, hal itu masih sebatas kemungkinan politik.
Mari kita bayangkan jika skenario itu benar-benar terjadi. Prabowo menggunakan lima tahun pertamanya untuk meletakkan fondasi perubahan, kemudian menyerahkan kelanjutannya kepada pemimpin berikutnya.
Pertanyaannya, siapa yang akan memastikan pekerjaan itu tidak berhenti ketika presiden berganti?
Sebab, kemakmuran rakyat tidak dibangun hanya melalui pidato atau program besar. Petani membutuhkan harga panen yang layak, buruh membutuhkan pekerjaan, pedagang kecil membutuhkan daya beli masyarakat, dan keluarga Indonesia membutuhkan pendidikan serta layanan kesehatan yang terjangkau.
Jika Prabowo ingin meninggalkan warisan penting, ia harus memastikan perubahan itu terukur dan dirasakan rakyat. Bukan sekadar terlihat berhasil dari balik meja Istana.
Dua Periode dan Pertanyaan 2034
Di tengah pembicaraan tersebut, seruan Prabowo-Gibran dua periode masih bergema. Jokowi pun masih menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan pasangan tersebut. Apakah ini sekadar dukungan terhadap pemerintahan sekarang atau bagian dari perhitungan politik jangka panjang? Belum ada cukup bukti untuk memastikan jawabannya.
Hubungan Prabowo dan Jokowi bisa terus berjalan bersama, tetapi kemungkinan perubahan konfigurasi politik pada 2029 juga tidak dapat ditutup begitu saja. Meski demikian, dugaan perpisahan keduanya tetap harus dibedakan dari fakta.
Barangkali pertanyaan yang lebih jauh justru terletak pada 2034. Jika Gibran kelak maju sebagai calon presiden, siapa yang akan menjadi pesaingnya? Apakah akan muncul tokoh yang mendapat dukungan Prabowo?
Untuk saat ini, nama penerus politik Prabowo belum dapat dipastikan. Gibran pun belum tentu menjadi calon presiden pada 2034. Semuanya bergantung pada dinamika politik, dukungan partai, rekam jejak, dan keputusan pemilih.
Satu hal perlu diingat: Indonesia bukan perusahaan keluarga yang kursi pimpinannya diwariskan berdasarkan kedekatan. Pemimpin berikutnya harus memperoleh kepercayaan rakyat melalui mekanisme konstitusional.
Baca Juga
Membersihkan Rumah, Bukan Mewariskan Kursi
Prabowo boleh saja memilih satu periode atau melanjutkan ke periode kedua. Namun, pekerjaan membenahi Indonesia tidak boleh bergantung pada berapa lama seseorang tinggal di Istana.
Jika sistem sudah diperbaiki, pengawasan berjalan, dan penyimpangan lebih sulit dilakukan, siapa pun penerusnya akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Sebaliknya, jika perubahan hanya bergantung pada keberanian seorang presiden, pekerjaan lama akan kembali berulang setiap kali kekuasaan berganti tangan.
Karena itu, mendukung Prabowo sampai tuntas berarti mendukungnya menuntaskan agenda pembenahan, bukan menutup mata terhadap kekurangan. Keberanian membersihkan pemerintahan harus dibuktikan melalui tindakan, transparansi, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Kita boleh berdebat tentang Prabowo-Gibran dua periode, kemungkinan perubahan hubungan Prabowo-Jokowi pada 2029, atau siapa yang akan bertarung pada 2034.
Namun, rakyat tidak bisa menunggu sampai semua teka-teki politik itu terjawab.
Pada akhirnya, warisan terbesar Prabowo bukanlah menentukan siapa yang duduk di kursi setelah dirinya. Warisan terbesarnya adalah memastikan bahwa siapa pun yang kelak duduk di sana tidak lagi mudah mengotori rumah yang sama.***
Editor: Aris Munandar
