JAYAPURA, DARMEDIANETWORK – Anggota DPD RI asal Papua, Pdt. David Harold Waromi, mendalami pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) melalui pertemuan dengan jajaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua.
Pertemuan tersebut diberitakan Teraspapua.com pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam pemberitaan itu, Waromi bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu.
Pembahasan mengenai Sekolah Rakyat dan data penerima bansos menjadi penting karena kedua program tersebut berkaitan langsung dengan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, ketepatan data penerima bantuan sosial menentukan apakah bantuan pemerintah dapat menjangkau warga yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Data Bansos Perlu Terus Diperbarui
Salah satu aspek penting dalam penyaluran bantuan sosial adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut menjadi acuan pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mendukung penentuan sasaran berbagai program bantuan.
Dalam pelaksanaannya, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi keluarga, perpindahan penduduk, serta warga yang sebelumnya belum tercatat.
Baca Juga
Ketepatan data juga menjadi tantangan tersendiri di Papua, terutama dalam menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan administrasi.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait diperlukan agar proses pendataan serta penyaluran bantuan berjalan lebih tepat sasaran.
Meski demikian, belum terdapat data hasil audit atau angka koreksi penerima yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa tingkat kesalahan data bansos di Papua berada pada angka tertentu.
Pengawasan Program Perlu Berujung pada Perbaikan
Pendalaman yang dilakukan anggota DPD RI terhadap program pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang pemerintah tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga
Untuk Program Sekolah Rakyat, aspek yang perlu diperhatikan antara lain kesiapan fasilitas pendidikan, akses anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta keberlanjutan penyelenggaraan program.
Adapun dalam penyaluran bansos, transparansi mekanisme pendataan, saluran pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut atas usulan perbaikan data menjadi bagian penting yang perlu dipastikan.
Hasil pendalaman akan lebih bermakna apabila diikuti penjelasan terbuka mengenai persoalan yang ditemukan, langkah perbaikan yang disiapkan, serta perkembangan pelaksanaannya.
Dengan demikian, pengawasan terhadap Program Sekolah Rakyat dan akurasi data bansos tidak hanya menjadi agenda pertemuan pejabat, tetapi juga instrumen untuk memperbaiki pelayanan publik bagi masyarakat Papua. (Berbagai sumber)
