Polemik Gibran semestinya membawa kita keluar dari perdebatan dokumen menuju pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pendidikan hanya membuat seseorang berhak menyandang gelar, atau membentuk manusia yang mampu berpikir, bersikap, dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya?
DARMEDIANETWORK – Ada ironi dalam polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Di tengah perdebatan tentang dokumen pendidikan Wakil Presiden itu, kita justru berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar: sudahkah kita memahami pendidikan itu sendiri?
Ina Liem, yang menyoroti polemik tersebut, mengingatkan publik agar tidak berhenti pada persoalan ijazah dan melupakan makna pendidikan. Gagasan ini layak direnungkan. Namun, ada batas yang tidak boleh dilampaui. Mengingatkan masyarakat tentang makna pendidikan tidak berarti meniadakan pentingnya dokumen yang menjadi persyaratan hukum.
Pendidikan memang tidak pernah sesederhana selembar kertas.
Ijazah dapat menerangkan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Akan tetapi, ijazah tidak otomatis menjadikan pemiliknya bijaksana, jujur, berempati, atau mampu mengambil keputusan yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak.
Sebaliknya, seseorang yang tidak menempuh jalur pendidikan formal secara lazim belum tentu tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan. Ada orang yang belajar melalui buku, pekerjaan, pengalaman hidup, serta perjumpaan dengan persoalan masyarakat.
Namun, di antara dua kenyataan itu, kita tidak boleh terjebak dalam pilihan palsu: seolah-olah harus memilih antara menghargai ijazah atau menghargai kemampuan manusia. Keduanya mempunyai tempat dan ukuran masing-masing.
Gandhi dan pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya
Jauh sebelum polemik ijazah menjadi perbincangan politik, Mahatma Gandhi telah menawarkan pemikiran tentang pendidikan yang melampaui kemampuan membaca dan menulis.
Gandhi memandang pendidikan sebagai proses mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, mencakup tubuh, pikiran, dan jiwa. Baginya, literasi bukan tujuan akhir pendidikan, bahkan bukan satu-satunya pintu untuk membangun manusia yang terdidik. Pendidikan juga harus menyentuh keterampilan, karakter, dan kemampuan seseorang menjalani kehidupan.
Pemikiran ini relevan untuk membaca polemik hari ini.
Apa artinya seseorang menguasai banyak pengetahuan apabila pengetahuannya tidak membuatnya lebih mampu membedakan yang benar dari yang salah? Apa gunanya pendidikan tinggi apabila seseorang kehilangan kerendahan hati untuk mendengarkan orang lain? Dan apa makna keberhasilan akademik jika ilmu yang diperoleh tidak pernah berbuah manfaat bagi masyarakat?
Bagi Gandhi, pendidikan tidak berhenti pada apa yang tersimpan di kepala. Pendidikan juga berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh tangan dan bagaimana manusia menggunakan hatinya.
Dalam masyarakat agraris, misalnya, seorang petani dapat memiliki pengetahuan mendalam tentang tanah, air, musim, dan benih melalui pengalaman panjang. Pengetahuan semacam itu tidak boleh diremehkan hanya karena tidak seluruhnya diperoleh dari ruang kuliah. Namun, pengalaman bertani pun akan lebih bermanfaat apabila terus dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, penelitian, dan keterbukaan terhadap pembaruan.
Di situlah pendidikan bekerja: bukan menutup pintu bagi pengalaman, melainkan mempertemukan pengalaman dengan pengetahuan agar keduanya saling memperkaya.
Meski demikian, pemikiran Gandhi tidak dapat digunakan untuk menghapus persyaratan pendidikan formal bagi jabatan yang oleh hukum memang mensyaratkannya. Gagasannya membantu kita memahami tujuan pendidikan, bukan menggantikan ketentuan administrasi.
Baca Juga
Dorothy Law Nolte dan pendidikan melalui keteladanan
Ada sisi pendidikan lain yang sering luput dari perdebatan tentang ijazah, yakni karakter manusia yang dibentuk oleh lingkungan.
Dorothy Law Nolte, melalui puisinya Children Learn What They Live, mengingatkan bahwa anak-anak belajar dari kehidupan yang mereka alami. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh toleransi berpeluang belajar bersikap sabar. Anak yang dibesarkan dengan kejujuran belajar menghargai kebenaran. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi permusuhan dapat membiasakan anak menghadapi perbedaan dengan pertengkaran.
Gagasan Nolte terutama berbicara tentang pengasuhan dan pembentukan karakter. Namun, pesannya dapat kita tarik lebih jauh ke dalam kehidupan publik.
Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah. Ia juga berlangsung di rumah, di tempat kerja, di ruang pergaulan, dan di tengah kehidupan bernegara. Anak-anak belajar dari perilaku orang dewasa. Masyarakat pun belajar dari cara para pemimpinnya memperlakukan kritik, menyampaikan kebenaran, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Jika seorang pemimpin meminta masyarakat menghormati hukum, tetapi tidak bersedia menjelaskan persoalan yang dipertanyakan secara terbuka, ada pelajaran yang berisiko diterima publik: bahwa kekuasaan dapat meminta penghormatan tanpa harus memberi penjelasan.
Sebaliknya, ketika seorang pemimpin bersedia menjawab pertanyaan berdasarkan fakta, menghormati proses hukum, dan mengakui batas kewenangannya, masyarakat memperoleh teladan tentang tanggung jawab.
Karena itu, persoalan pendidikan dalam polemik Gibran bukan semata-mata apakah dokumen tertentu tersedia atau tidak. Ada pula pertanyaan tentang budaya politik seperti apa yang sedang kita bangun.
Apakah kita sedang mendidik masyarakat agar berani memeriksa fakta, atau justru membiasakannya membela dan menyerang berdasarkan kedekatan politik?
Pendidikan karakter menuntut kita tidak hanya pandai mengajarkan nilai, tetapi juga bersedia menjalankannya.
Erich Fromm dan masyarakat yang gemar mengukur kepemilikan
Pemikiran Erich Fromm, psikolog sosial dan filsuf humanis, memberikan sudut pandang lain.
Dalam To Have or to Be?, Fromm membedakan orientasi hidup yang menekankan kepemilikan dengan orientasi yang menekankan keberadaan dan proses menjadi manusia. Gagasan ini juga relevan bagi pendidikan: pengetahuan dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang dimiliki untuk memperoleh status, atau sebagai sesuatu yang dihayati untuk mengembangkan diri dan berkontribusi kepada kehidupan bersama.
Dalam orientasi kepemilikan, seseorang mudah menempatkan gelar sebagai simbol prestise. Gelar menjadi sesuatu yang dipamerkan, sementara proses belajar justru kehilangan tempatnya.
Dalam orientasi keberadaan, pengetahuan tidak berhenti sebagai koleksi informasi. Pengetahuan digunakan untuk mempertanyakan asumsi, memahami kenyataan, mengembangkan kemampuan, dan memperbaiki kehidupan.
Kerangka Fromm ini mengajak kita bertanya: apakah pendidikan kita telah menghasilkan manusia yang sungguh-sungguh belajar, atau hanya manusia yang berusaha terlihat berpendidikan?
Pertanyaan tersebut tidak hanya berlaku bagi pejabat. Ia juga berlaku bagi masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan para pemegang kekuasaan.
Seseorang dapat memperoleh gelar tinggi, tetapi tidak pernah berhenti menganggap dirinya paling benar. Sebaliknya, seseorang yang telah lama belajar seharusnya memahami bahwa pengetahuan manusia memiliki batas dan selalu terbuka untuk diperbarui.
Namun, ada satu hal yang perlu dijaga. Kritik terhadap masyarakat yang mengejar status tidak boleh berubah menjadi anggapan bahwa gelar akademik tidak berguna. Pendidikan formal tetap penting untuk membangun pengetahuan yang sistematis, keterampilan profesional, dan standar kompetensi tertentu.
Yang perlu dikritik bukan keberadaan ijazah, melainkan ketika ijazah dianggap sebagai pengganti seluruh kualitas manusia.
Ketika dokumen bertemu dengan substansi
Di sinilah polemik Gibran perlu ditempatkan secara jernih.
Ada dua pertanyaan yang tidak boleh dicampuradukkan. Pertama, apakah seseorang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawabnya? Kedua, apakah dokumen dan kualifikasi formalnya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum?
Kedua pertanyaan itu tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama.
Seseorang mungkin mempunyai kemampuan yang baik, tetapi tetap harus membuktikan pemenuhan persyaratan administratifnya. Sebaliknya, kelengkapan dokumen tidak otomatis membuktikan kualitas kepemimpinan seseorang.
Karena itu, membela makna pendidikan tidak seharusnya digunakan untuk menutup pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan administrasi juga tidak boleh berubah menjadi penghakiman terhadap seluruh kapasitas intelektual dan moral seseorang.
Dalam polemik Gibran, masyarakat membutuhkan kejelasan yang berpijak pada dokumen, aturan, dan fakta. Bukan sekadar pembelaan berdasarkan rasa suka, ataupun tuduhan yang melampaui bukti.
Putusan hukum pun harus dibaca sebagaimana adanya. Ketika suatu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan itu tidak serta-merta berarti seluruh tuduhan terbukti benar. Namun, putusan tersebut juga tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran menyeluruh terhadap setiap aspek yang dipersoalkan.
Kecermatan membaca hukum merupakan bagian dari pendidikan kewargaan. Kita tidak boleh menuntut pejabat menghormati hukum, sementara kita sendiri membaca putusan hanya berdasarkan kesimpulan yang paling menguntungkan posisi kita.
Pendidikan yang kehilangan tujuan
Mengapa masyarakat begitu mudah terjebak dalam perdebatan tentang gelar, ijazah, dan status akademik, tetapi sering kali kurang memberi perhatian pada hasil nyata pendidikan?
Di sekolah, anak-anak dinilai melalui angka, peringkat, dan kelulusan. Di perguruan tinggi, gelar menjadi tanda keberhasilan. Dalam kehidupan sosial, status akademik kerap menjadi ukuran kehormatan.
Semua itu memiliki tempatnya masing-masing. Persoalan muncul ketika ukuran tersebut dianggap sebagai tujuan akhir.
Kita bisa menghasilkan orang-orang dengan gelar tinggi, tetapi belum tentu berhasil membangun masyarakat yang lebih adil. Kita dapat mencetak lulusan yang menguasai teori, tetapi belum tentu membiasakan mereka mendengarkan orang yang berbeda pendapat. Kita bisa mengajarkan pengetahuan tentang demokrasi, tetapi belum tentu menumbuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan.
Padahal, pendidikan semestinya melatih manusia untuk menguji informasi, membedakan fakta dan opini, memahami alasan di balik suatu keputusan, serta bersedia memperbaiki pendapat ketika berhadapan dengan bukti baru.
Dalam pengertian ini, polemik ijazah Gibran seharusnya tidak hanya menjadi perkara tentang seorang pejabat. Ia juga dapat menjadi cermin bagi sistem pendidikan dan kebudayaan politik kita.
Apakah kita mendidik generasi muda agar sekadar memperoleh sertifikat kelulusan? Ataukah kita sedang membentuk manusia yang mampu menjalankan tanggung jawab, menghormati aturan, dan berpikir mandiri?
Pertanyaan itu jauh lebih besar daripada siapa yang sedang dipersoalkan hari ini.
Kekuasaan harus memberi teladan
Jabatan publik membawa konsekuensi yang berbeda dari kehidupan pribadi.
Seseorang dapat memilih beragam jalur belajar sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, ketika memasuki jabatan publik yang memiliki persyaratan formal, ia terikat pada standar yang ditetapkan bagi jabatan tersebut.
Standar itu bukan bentuk penghinaan terhadap orang yang menempuh jalur pendidikan alternatif. Standar diperlukan agar proses seleksi berlangsung transparan, dapat diperiksa, dan tidak berubah mengikuti kepentingan politik.
Pada saat yang sama, masyarakat tidak seharusnya menilai seorang pejabat hanya berdasarkan gelar atau dokumen pendidikannya. Kinerja, integritas, kemampuan mengambil keputusan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik tetap perlu diperiksa.
Kedua tuntutan ini harus berjalan bersama: kepatuhan terhadap aturan dan penilaian yang masuk akal terhadap kualitas seseorang.
Pejabat publik semestinya tidak takut terhadap pemeriksaan yang sah apabila prosesnya dilakukan secara adil. Transparansi bukan hukuman. Klarifikasi bukan permusuhan. Kritik bukan selalu bentuk kebencian.
Demikian pula, masyarakat harus bersedia menerima penjelasan yang didukung bukti, meskipun penjelasan itu tidak sesuai dengan dugaan awalnya.
Inilah pendidikan demokrasi yang sesungguhnya: kesediaan untuk memeriksa, mendengar, menguji, dan menyimpulkan tanpa harus lebih dahulu menentukan siapa yang hendak dibenarkan.
Jangan sampai kita salah memahami pendidikan
Pernyataan bahwa masyarakat terlalu fokus pada ijazah dapat menjadi pengingat yang berguna. Namun, gagasan itu akan kehilangan maknanya jika digunakan untuk mengalihkan perhatian dari pertanyaan hukum yang sah.
Gandhi mengajak kita melihat pendidikan sebagai pembentukan manusia seutuhnya. Dorothy Law Nolte mengingatkan pentingnya lingkungan dan keteladanan dalam membangun karakter. Erich Fromm mengajak kita mempertanyakan orientasi hidup yang mengukur keberhasilan melalui kepemilikan dan status, alih-alih proses menjadi manusia yang lebih utuh.
Ketiganya memang tidak sedang membicarakan polemik ijazah Gibran. Pemikiran mereka berasal dari konteks yang berbeda. Namun, jika dibaca bersama, ketiganya menawarkan pelajaran yang relevan: pendidikan tidak cukup diukur melalui apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga melalui bagaimana pengetahuan membentuk perilaku dan tanggung jawabnya.
Meski begitu, pendidikan formal tetap mempunyai arti. Ijazah memiliki fungsi sebagai bukti kualifikasi, sedangkan kualitas manusia harus dilihat lebih luas daripada dokumen itu sendiri.
Kita tidak perlu memilih salah satu dan membuang yang lain.
Dokumen diperiksa berdasarkan ketentuan. Kompetensi dinilai melalui bukti dan kinerja. Tuduhan dibuktikan melalui proses yang semestinya. Martabat manusia dijaga agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi penghukuman tanpa dasar.
Polemik Gibran pada akhirnya menawarkan kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan politik sesaat: bagaimana membangun masyarakat yang menghargai pengetahuan sekaligus menjunjung aturan.
Sebab, bangsa yang terdidik bukanlah bangsa yang tidak pernah mempertanyakan pejabatnya. Bangsa yang terdidik justru berani mengajukan pertanyaan, tetapi juga bersedia memeriksa jawabannya secara jujur.
Maka, barangkali kita memang terlalu lama berdebat tentang ijazah sampai lupa membicarakan pendidikan. Namun, jangan pula karena ingin kembali kepada makna pendidikan, kita berhenti bertanya tentang ijazah.
Keduanya perlu dibicarakan, dengan ukuran dan cara yang tepat.
Pendidikan bukan sekadar tentang bagaimana seseorang memperoleh selembar kertas, melainkan bagaimana ia menggunakan pengetahuan untuk menjalankan tanggung jawab. Dan dalam negara hukum, tanggung jawab itu juga mencakup kesediaan memenuhi aturan yang berlaku.
Pada akhirnya, ukuran pendidikan bukan hanya apa yang tertulis di atas kertas, melainkan juga apa yang tumbuh dalam pikiran, tercermin dalam perilaku, dan diwujudkan dalam tindakan. Namun, ketika hukum menetapkan persyaratan, penghormatan terhadap pendidikan juga harus berjalan bersama penghormatan terhadap aturan.
Di situlah pendidikan, etika, dan hukum semestinya bertemu: bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk memastikan bahwa pengetahuan melahirkan tanggung jawab dan kekuasaan tetap berada dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Editor: Aris Munandar
