Di tengah perluasan program, BGN juga mendorong perubahan metode penyajian makanan di sekolah
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memasuki dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Program yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak dan kelompok sasaran lainnya itu telah menjangkau puluhan juta penerima. Namun, besarnya cakupan dan anggaran perlu diikuti evaluasi mengenai kualitas makanan, manfaat gizi, dampak terhadap ekonomi keluarga, serta keamanan pangan.
Berdasarkan laporan pemerintah yang diberitakan ANTARA, realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,2 triliun hingga akhir September 2026. Pada periode yang sama, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 57 juta orang.
Angka tersebut menunjukkan besarnya skala pelaksanaan program. Meski demikian, jumlah penerima dan anggaran yang terserap belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tujuan program telah tercapai.
Sudaryono: Siswa Berangkat Sekolah dalam Kondisi Lapar Menurun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan perkembangan yang diklaim sebagai salah satu dampak program MBG.
Dalam pernyataan yang diberitakan ANTARA pada 14 Oktober 2026, Sudaryono mengatakan persentase siswa yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar turun dari 56 persen sebelum program berjalan menjadi 16 persen.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menunjukkan manfaat MBG bagi anak sekolah.
Cuplikan pernyataan Sudaryono: Tonton video ANTARA tentang klaim penurunan jumlah siswa yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar.
Baca Juga
Meski demikian, untuk menilai kekuatan klaim tersebut, masih diperlukan informasi lebih rinci mengenai sumber data, jumlah responden, periode pengukuran, metode survei, serta apakah angka sebelum dan sesudah program berasal dari kelompok yang sama.
Penjelasan tersebut penting agar perubahan yang dilaporkan dapat dibedakan dari perubahan yang benar-benar disebabkan oleh program MBG.
Pada 13 Oktober, Sudaryono juga menyebut konsumsi protein anak meningkat seiring pelaksanaan program. BGN menyatakan MBG tidak hanya ditujukan untuk menyediakan makanan, tetapi juga membangun kebiasaan mengonsumsi pangan bergizi sejak dini.
Namun, peningkatan konsumsi protein perlu dibaca bersama data tentang kandungan gizi menu, jumlah makanan yang benar-benar dikonsumsi, serta perubahan status gizi penerima dalam jangka panjang.
BGN Kembangkan Model Prasmanan
Di tengah perluasan program, BGN juga mendorong perubahan metode penyajian makanan di sekolah.
Pada 16 Oktober 2026, Sudaryono menegaskan bahwa penerapan MBG dengan metode prasmanan harus memperoleh persetujuan pihak sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan wali murid.
Baca Juga
Menurut Sudaryono, model prasmanan diharapkan membuat makanan disajikan lebih hangat dan segar serta meningkatkan ketertarikan siswa terhadap menu yang diberikan.
BGN juga menegaskan bahwa model tersebut tidak boleh membebani sekolah dan guru. Dapur yang ingin menerapkannya harus mendaftar, mengikuti pelatihan, dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
BGN menargetkan 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan model prasmanan hingga akhir 2026. Dalam laporan ANTARA pada 16 Oktober, BGN menyebut sudah ada percontohan di 66 SPPG.
Perubahan metode penyajian ini menjadi salah satu upaya yang perlu dievaluasi berdasarkan tingkat konsumsi makanan, sisa makanan, kualitas gizi, dan keamanan pangan, bukan hanya berdasarkan respons positif siswa atau sekolah.
Manfaat Ekonomi bagi Keluarga dan Petani
Dampak MBG juga perlu dinilai dari sisi ekonomi rumah tangga dan rantai pasok pangan.
Jika makanan yang disediakan pemerintah menggantikan sebagian pengeluaran makan siang anak, keluarga penerima berpotensi menghemat biaya. Namun, besarnya penghematan perlu diukur berdasarkan pengeluaran sebelum dan sesudah menerima manfaat, termasuk perbedaan kondisi antara keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan lebih tinggi.
Di sisi lain, kebutuhan bahan pangan untuk puluhan juta penerima berpotensi membuka pasar bagi petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Manfaat tersebut bergantung pada mekanisme pengadaan di lapangan. Petani dan UMKM perlu memperoleh kesempatan memasok bahan pangan dengan harga yang wajar, pembayaran tepat waktu, dan persyaratan yang dapat mereka penuhi.
Besarnya belanja pemerintah tidak otomatis berarti seluruh pemasok lokal memperoleh manfaat yang sama. Evaluasi perlu mengungkap berapa banyak pemasok lokal yang terlibat, nilai pembelian dari petani setempat, pendapatan bersih usaha, dan distribusi manfaat antardaerah.
Keamanan Pangan Tetap Menjadi Pekerjaan Rumah
Di balik perluasan jangkauan, keamanan pangan tetap menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan MBG.
Pada September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah itu menunjukkan bahwa pemenuhan standar sanitasi menjadi bagian dari pengawasan program.
Sementara itu, data surveilans Kementerian Kesehatan yang dikutip Associated Press mencatat 560 kejadian keracunan terkait MBG dengan 50.059 orang terdampak hingga 2 September 2026. Angka tersebut merupakan data kumulatif sampai tanggal pelaporan dan tidak boleh ditafsirkan sebagai jumlah korban baru pada Oktober.
Data insiden tersebut menjadi pengingat bahwa program berskala nasional membutuhkan pengawasan berkelanjutan, prosedur penanganan yang jelas, serta keterbukaan mengenai penyebab kejadian dan tindak lanjut terhadap dapur yang bermasalah.
Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Makanan harus aman, memenuhi standar gizi, dikonsumsi penerima, dan memberi manfaat yang dapat diukur.
Mengukur Hasil, Bukan Hanya Penyaluran
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penilaian terhadap MBG perlu membedakan capaian pelaksanaan dari hasil akhirnya.
Jumlah penerima, dapur yang beroperasi, dan anggaran yang terserap menunjukkan skala program. Sementara itu, perubahan status gizi, penghematan pengeluaran keluarga, peningkatan pendapatan pemasok lokal, serta penurunan kejadian keracunan merupakan indikator yang perlu diperiksa secara terpisah.
Pernyataan Sudaryono tentang berkurangnya siswa yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar memberi gambaran mengenai manfaat yang diklaim pemerintah. Namun, verifikasi independen atas metode pengukuran dan data pendukung tetap diperlukan untuk memastikan seberapa besar perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan MBG.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata berapa banyak porsi makanan telah dibagikan, melainkan berapa banyak anak yang benar-benar memperoleh perbaikan gizi, berapa besar beban ekonomi keluarga yang berkurang, dan sejauh mana petani serta usaha lokal menikmati manfaatnya.
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi ukuran yang lebih substantif untuk menilai dampak MBG terhadap kehidupan masyarakat.***
Editor: Aris Munandar
