Keamanan pangan tak cukup dijaga dengan SOP. Pengawasan dapur, rantai distribusi, dan evaluasi independen menjadi kunci perbaikan program Makan Bergizi Gratis.
MAGELANG, Darmedianetwork – Dugaan keracunan yang melibatkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kembali menyoroti persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut. Di tengah pembenahan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan dapur, pemerintah juga menghadapi pertanyaan penting: apakah perbaikan prosedur sudah memadai, atau perlu memperluas sistem penyajian prasmanan dengan pengawasan yang lebih ketat?
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan menanggung biaya penanganan korban dugaan keracunan MBG di Kota Cirebon. Berdasarkan laporan media pada 21 Oktober 2026, jumlah warga yang terdampak disebut mencapai lebih dari 200 orang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kejadian tersebut dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan.
Laporan mengenai dugaan pengolahan bahan pangan di luar dapur SPPG juga menjadi perhatian dalam peninjauan yang dilakukan DPRD Kota Cirebon. Namun, dugaan pelanggaran prosedur tersebut belum dengan sendirinya membuktikan penyebab keracunan. Kepastian mengenai sumber kontaminasi memerlukan hasil pemeriksaan laboratorium dan penelusuran proses pengolahan hingga distribusi makanan.
Pemisahan antara kejadian, dugaan pelanggaran, dan penyebab yang telah terverifikasi penting agar evaluasi program tidak berubah menjadi penetapan kesalahan sebelum bukti tersedia.
Prasmanan Diuji Coba di 66 SPPG
Di tengah persoalan tersebut, pemerintah mulai menguji alternatif penyajian makanan melalui sistem prasmanan.
Pada 21 Oktober 2026, sejumlah laporan media menyebut BGN telah menguji coba sistem prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Model ini dievaluasi untuk memperbaiki kualitas penyajian, menjaga makanan tetap hangat, mengurangi sisa makanan, serta mendorong penerima manfaat mengambil porsi sesuai kebutuhan.
Uji coba itu menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Namun, penerapan prasmanan secara lebih luas tetap memerlukan evaluasi atas aspek keamanan pangan, kesiapan fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga, serta kebutuhan biaya operasional.
Prasmanan tidak otomatis menjamin makanan lebih aman. Makanan yang disajikan terbuka terlalu lama, peralatan yang tidak higienis, atau pengisian ulang wadah tanpa prosedur yang benar justru dapat menimbulkan risiko kontaminasi.
Baca Juga
Sebaliknya, makanan yang dibagikan dalam kotak juga tidak serta-merta berbahaya. Keamanannya bergantung pada kualitas bahan baku, proses memasak, pengemasan, pengendalian suhu, waktu distribusi, dan kondisi saat makanan dikonsumsi.
Karena itu, perbandingan kedua sistem perlu didasarkan pada hasil evaluasi, bukan semata-mata pada cara penyajiannya.
SOP Harus Dibuktikan di Lapangan
Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan MBG bukan hanya keberadaan SOP, melainkan kepatuhan terhadap prosedur tersebut.
Dalam evaluasi yang diberitakan pada September 2026, BGN menyebut sekitar 80–90 persen kasus gangguan kesehatan yang dipetakan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP. Masalah yang disorot antara lain penerimaan dan penyimpanan bahan pangan, pengendalian suhu, serta waktu konsumsi.
Angka tersebut merupakan keterangan BGN mengenai hasil evaluasi internalnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, diperlukan informasi mengenai metode penghitungan, cakupan kasus, serta hasil pemeriksaan yang mendasarinya.
Jika ketidakpatuhan prosedur memang menjadi faktor dominan, pembenahan harus menyentuh praktik kerja di dapur, bukan berhenti pada penerbitan aturan atau penandatanganan dokumen kepatuhan.
Baca Juga
Pemerintah perlu memastikan bahan pangan disimpan sesuai karakteristiknya, makanan dimasak dan disajikan dalam rentang waktu yang aman, serta setiap tahapan pengolahan dapat ditelusuri. Petugas juga perlu mendapatkan pelatihan berkala dan pemeriksaan kebersihan yang konsisten.
BGN turut mengembangkan pemantauan melalui kamera pengawas yang terhubung dengan pusat pemantauan dan dukungan kecerdasan buatan. Dalam tahap uji coba yang diberitakan sebelumnya, sekitar 70 dapur menjadi bagian dari upaya pemantauan tersebut.
Teknologi dapat membantu menemukan penyimpangan prosedur. Namun, kamera tidak dapat menggantikan pemeriksaan laboratorium, pengawasan sanitasi secara langsung, ataupun audit terhadap bahan pangan dan rantai distribusi.
Dengan kata lain, pengawasan digital akan efektif jika diikuti mekanisme tindak lanjut, pemeriksaan lapangan, dan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran.
Perlukah Sistem Prasmanan Diperluas?
Perluasan sistem prasmanan layak dipertimbangkan, tetapi sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berdasarkan hasil pengujian yang terukur.
Pemerintah dapat menjadikan 66 SPPG yang telah menjalankan uji coba sebagai dasar evaluasi awal. Aspek yang perlu diperiksa meliputi suhu makanan ketika disajikan, lama makanan berada di tempat penyajian, kebersihan peralatan, jumlah sisa makanan, kecukupan gizi, biaya per porsi, dan laporan gangguan kesehatan.
Hasil evaluasi juga perlu dibandingkan dengan sistem makanan dalam kotak pada kondisi yang setara. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai metode mana yang lebih efektif untuk lingkungan sekolah, karakteristik penerima manfaat, serta kapasitas dapur yang berbeda-beda.
Sekolah dengan fasilitas air bersih, sanitasi, tempat makan, dan tenaga yang memadai dapat menjadi prioritas perluasan uji coba prasmanan. Sementara itu, sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung tetap dapat menggunakan sistem pengemasan selama seluruh persyaratan keamanan pangan dipenuhi.
Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperbaiki sistem tanpa memaksakan satu metode untuk seluruh wilayah Indonesia.
Transparansi Menentukan Kepercayaan Publik
Kasus dugaan keracunan di Cirebon juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan MBG.
Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai hasil pemeriksaan laboratorium, perkembangan penanganan korban, hasil investigasi terhadap SPPG terkait, dan langkah korektif yang diambil pemerintah. Informasi tersebut harus disampaikan dengan tetap melindungi data pribadi korban dan menghormati proses pemeriksaan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana hasil evaluasi diterjemahkan menjadi perubahan prosedur. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.
Penghentian sementara dapur dapat menjadi tindakan pengamanan awal. Namun, ukuran keberhasilan penanganan tidak berhenti pada penutupan sementara atau pengaktifan kembali SPPG. Yang lebih penting adalah bukti bahwa penyebab masalah telah ditangani dan risiko kejadian berulang telah dikurangi.
Keamanan Pangan Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
MBG merupakan program berskala besar yang menyangkut pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang beroperasi, porsi yang dibagikan, atau luasnya jangkauan penerima manfaat.
Keberhasilan juga harus terlihat dari kualitas makanan, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, penurunan insiden gangguan kesehatan, dan kemampuan pemerintah merespons laporan secara cepat serta transparan.
Perbaikan SOP tetap diperlukan. Perluasan prasmanan juga dapat menjadi pilihan apabila hasil evaluasi membuktikan manfaatnya dan fasilitas pendukung tersedia. Keduanya tidak harus dipertentangkan, sebab metode penyajian dan kualitas pengawasan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan tetapi berbeda.
Pada akhirnya, pertanyaan bagi pemerintah bukan sekadar apakah makanan disajikan dalam kotak atau secara prasmanan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah setiap porsi MBG telah melalui proses yang aman, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar melindungi kesehatan penerimanya.
Sebab, dalam program yang menyangkut makanan anak-anak, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak porsi yang dibagikan, tetapi juga oleh jaminan bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi.
Sumber: Badan Gizi Nasional (BGN), laporan media mengenai uji coba prasmanan dan evaluasi SOP MBG, serta pemberitaan mengenai dugaan keracunan di Kota Cirebon dan peninjauan DPRD Kota Cirebon, 2026. Redaksi
Editor: Aris Munandar
