Catatan tentang pendidikan, pekerjaan, dan nasib anak-anak yang telanjur percaya pada janji kampus
DARMEDIANETWORK – Ada satu pertanyaan yang belakangan ini terasa semakin mengganggu: untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya pekerjaan tak kunjung datang? Untuk apa orang tua menjual sawah, menggadaikan perhiasan, atau menghabiskan tabungan bertahun-tahun demi membiayai kuliah anaknya, jika setelah wisuda anak itu kembali ke rumah dengan selembar ijazah dan pertanyaan yang sama: sesudah ini saya harus ke mana?
Pertanyaan itu tentu tidak bisa dijawab dengan menyuruh semua orang berhenti kuliah. Tetapi juga tidak adil jika kita terus-menerus meminta anak muda percaya bahwa ijazah adalah tiket menuju kehidupan yang lebih baik, sementara kenyataan di luar gerbang kampus tidak selalu menyediakan pintu untuk mereka masuki.
Kita seperti sedang memelihara sebuah kepercayaan lama yang mulai retak. Bahwa orang yang bersekolah lebih tinggi pasti memiliki masa depan lebih baik. Bahwa gelar sarjana akan membuat seseorang lebih mudah memperoleh pekerjaan. Bahwa semakin panjang nama gelar yang ditulis di belakang nama, semakin tinggi pula nilai seseorang di hadapan masyarakat.
Padahal, kehidupan tidak selalu membaca manusia melalui daftar gelarnya.
Seorang petani yang tidak pernah duduk di bangku kuliah bisa mengetahui kapan tanah membutuhkan air, kapan hama akan datang, dan kapan harga gabah akan jatuh. Seorang montir lulusan SMA mungkin lebih memahami mesin daripada sarjana yang setiap hari berurusan dengan teori otomotif. Seorang pedagang kecil dapat menghitung untung-rugi dengan ketelitian yang tidak selalu ditemukan dalam ruang kuliah ekonomi.
Baca Juga
Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa sekolah tidak berguna. Petani yang berpengalaman pun bisa memperoleh banyak hal dari ilmu pertanian. Montir bisa meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan teknik. Pedagang bisa mengembangkan usahanya dengan pengetahuan akuntansi, pemasaran, dan teknologi.
Persoalannya bukan siapa yang lebih pintar, sarjana atau lulusan SMA. Persoalannya adalah mengapa pendidikan yang seharusnya memperkaya kemampuan manusia kadang-kadang justru diperlakukan sebagai perlombaan mengumpulkan tanda kelulusan.
Kita telah terlalu lama mencampuradukkan pendidikan dengan ijazah.
Padahal, ijazah adalah bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Ia bukan jaminan bahwa pemiliknya pasti cakap bekerja, mampu memecahkan persoalan, sanggup memimpin orang lain, atau memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Sebaliknya, orang yang tidak memiliki ijazah sarjana belum tentu miskin pengetahuan. Ada kemampuan yang tumbuh dari buku, ada yang lahir dari laboratorium, ada yang ditempa di bengkel, di pasar, di sawah, di dapur, dan di tengah pengalaman hidup yang tidak pernah tercatat dalam transkrip akademik.
Lalu, mengapa ijazah tetap begitu penting?
Barangkali karena masyarakat modern membutuhkan cara untuk mengenali kemampuan seseorang tanpa harus menguji seluruh pengetahuannya dari awal. Perusahaan membutuhkan bukti bahwa pelamar telah menempuh pendidikan tertentu. Profesi tertentu memang mensyaratkan pendidikan formal dan kompetensi yang terukur. Negara pun membutuhkan standar agar dokter, insinyur, guru, dan tenaga profesional lainnya memiliki bekal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengertian itu, ijazah bukan benda yang tidak berguna. Ia merupakan salah satu alat untuk mengenali kualifikasi seseorang.
Tetapi masalah muncul ketika alat berubah menjadi tujuan. Ketika sekolah bukan lagi terutama tempat mencari pengetahuan, melainkan pabrik gelar. Ketika mahasiswa lebih sibuk memikirkan nilai daripada memahami persoalan. Ketika orang tua merasa gagal mendidik anak hanya karena anaknya tidak menjadi sarjana. Dan ketika masyarakat menganggap seseorang belum berhasil sebelum namanya diikuti singkatan gelar akademik.
Baca Juga
Kita kemudian bertanya: apakah pendidikan tinggi sedang menyiapkan manusia untuk menghadapi kehidupan, atau kehidupan justru dipaksa menyesuaikan diri dengan selembar kertas yang dibawanya?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika biaya kuliah terus menjadi beban bagi banyak keluarga. Pendidikan tinggi membutuhkan uang, waktu, tenaga, dan kesempatan yang dikorbankan. Ada keluarga yang mampu membayar seluruh biaya tanpa harus mengubah pola hidup. Ada pula keluarga yang mesti menghitung uang makan, biaya transportasi, uang semester, dan kebutuhan adik-adik yang masih sekolah.
Bagi keluarga kedua, kuliah bukan sekadar keputusan akademik. Ia adalah investasi dengan risiko yang nyata.
Anak diharapkan lulus, memperoleh pekerjaan, membantu orang tua, dan memperbaiki kehidupan keluarga. Harapan itu sangat manusiawi. Namun, jika setelah bertahun-tahun kuliah anak tetap kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai, kekecewaan yang muncul bukan hanya milik si sarjana. Seluruh keluarga ikut menanggungnya.
Meski demikian, kita perlu berhati-hati. Pengangguran sarjana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kuliah tidak berguna. Kesulitan mendapatkan pekerjaan dapat berkaitan dengan terbatasnya kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, distribusi lapangan kerja, pengalaman kerja yang minim, maupun persoalan ekonomi yang lebih luas.
Pendidikan tinggi juga memberikan manfaat yang tidak selalu langsung terlihat dalam slip gaji pertama. Ia dapat memperluas cara berpikir, melatih penelitian, membangun kemampuan berargumentasi, dan membuka jalan menuju profesi yang memang membutuhkan pendidikan khusus.
Jadi, yang perlu dipersoalkan bukan semata-mata apakah seorang sarjana segera memperoleh pekerjaan. Yang perlu diperiksa adalah apakah sistem pendidikan memberikan kemampuan yang relevan, apakah kesempatan kerja tersedia, dan apakah biaya yang dibayarkan keluarga sebanding dengan mutu serta manfaat pendidikan yang diterima.
Kampus tidak bisa menjamin semua lulusannya menjadi orang kaya. Tidak ada sekolah yang mampu menjanjikan masa depan tanpa risiko. Tetapi kampus, pemerintah, dan dunia usaha juga tidak bisa terus berlindung di balik kalimat bahwa keberhasilan merupakan tanggung jawab masing-masing individu.
Jika sebuah negara mendorong anak-anaknya untuk kuliah, negara itu harus ikut memikirkan apa yang terjadi setelah mereka diwisuda.
Apakah kurikulum diperbarui mengikuti perkembangan teknologi? Apakah mahasiswa memperoleh pengalaman praktik yang memadai? Apakah perguruan tinggi membuka hubungan dengan dunia kerja tanpa kehilangan kebebasan akademiknya? Apakah pendidikan vokasi, politeknik, dan jalur keterampilan memperoleh penghargaan yang setara? Dan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan pekerjaan yang layak bagi orang-orang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar?
Pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah gelar sarjana masih bergengsi.
Sebab, yang sesungguhnya sedang kita hadapi adalah persoalan hubungan antara pendidikan, pekerjaan, dan martabat manusia.
Di negeri ini, orang tua kerap menganggap keberhasilan menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi sebagai puncak pengabdian. Mereka ingin anaknya tidak mengalami kesulitan yang pernah mereka alami. Petani ingin anaknya tidak harus membungkuk di sawah sepanjang hari. Buruh ingin anaknya tidak terus-menerus bergantung pada upah harian. Pedagang kecil ingin anaknya mempunyai kehidupan yang lebih pasti.
Keinginan itu tidak salah. Yang patut kita renungkan adalah ketika cita-cita tersebut menyempit menjadi satu jalan saja: kuliah, mendapat gelar, melamar pekerjaan, lalu menunggu diterima.
Bagaimana jika seorang anak sebenarnya berbakat memperbaiki mesin, tetapi dipaksa mengambil jurusan yang tidak disukainya? Bagaimana jika ia memiliki kemampuan bertani modern, mengembangkan usaha pangan, atau membuat produk digital, tetapi dianggap belum berhasil karena tidak bekerja di kantor? Bagaimana jika seseorang memilih pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, tetapi keluarganya merasa malu karena ia tidak menjadi sarjana?
Di sinilah kita perlu membongkar kembali cara masyarakat memandang pendidikan dan pekerjaan.
Tidak semua orang harus menjadi sarjana. Tetapi setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Tidak semua pekerjaan mensyaratkan gelar akademik. Tetapi setiap pekerjaan membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dan tidak setiap orang harus bekerja di perusahaan besar untuk dianggap berhasil.
Kita memerlukan sistem pendidikan yang menyediakan lebih banyak jalan menuju kehidupan yang layak, bukan sistem yang membuat satu jalan tampak begitu mulia sehingga jalan lainnya dianggap sebagai kegagalan.
Pendidikan tinggi tetap penting, terutama bagi mereka yang hendak memasuki profesi yang mensyaratkan gelar, melakukan penelitian, atau memperdalam ilmu pengetahuan. Bagi orang lain, pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, magang, pelatihan, atau belajar sambil bekerja mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai.
Keputusan kuliah semestinya tidak hanya didasarkan pada gengsi keluarga atau ketakutan tertinggal dari teman sebaya. Ia perlu mempertimbangkan minat, kemampuan, tujuan, biaya, mutu perguruan tinggi, dan peluang yang tersedia. Kuliah bukan perlombaan untuk tiba paling cepat di garis wisuda. Ia adalah salah satu cara untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan.
Dan kehidupan, kita tahu, tidak pernah menyediakan soal ujian yang seluruh jawabannya sudah tercantum dalam buku teks.
Pada akhirnya, barangkali kita memang perlu mengubah pertanyaan. Bukan lagi semata-mata, “Masih perlukah ijazah?” Melainkan, “Pendidikan macam apa yang benar-benar diperlukan manusia, dan untuk kehidupan seperti apa pendidikan itu diselenggarakan?”
Sebab, sebuah negara tidak menjadi maju hanya karena semakin banyak warganya memiliki gelar. Negara maju membutuhkan manusia yang mampu berpikir, bekerja, mencipta, merawat lingkungannya, memahami sesama, dan menyelesaikan persoalan bersama.
Gelar akademik dapat membantu seseorang menempuh jalan itu. Tetapi gelar bukan jalan itu sendiri.
Saya teringat sawah, tempat orang belajar tentang kesabaran tanpa harus menuliskannya dalam makalah. Benih tidak tumbuh hanya karena petani memiliki sertifikat pelatihan. Ia tumbuh karena tanah diolah, air tersedia, benih dipilih dengan baik, dan perawatan dilakukan pada waktunya. Namun, pengalaman saja tidak selalu cukup. Pengetahuan tentang cuaca, kesuburan tanah, hama, dan teknologi dapat membuat pekerjaan petani lebih baik.
Di sawah, pengetahuan dan keterampilan tidak perlu saling merendahkan. Keduanya justru saling melengkapi.
Mungkin pendidikan kita perlu belajar dari sana.
Ijazah tidak harus dibuang. Kampus tidak harus ditinggalkan. Tetapi keduanya perlu dikembalikan ke tempat yang semestinya: sebagai sarana untuk mengembangkan manusia, bukan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan harga manusia.
Sebab, yang paling menyedihkan bukanlah ketika seorang sarjana menganggur. Yang lebih menyedihkan adalah ketika seseorang telah menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar, tetapi masyarakat gagal menyediakan ruang agar pengetahuannya berguna.
Dan yang paling merugikan bukanlah ketika seorang anak tidak menjadi sarjana. Yang merugikan adalah ketika bakatnya tidak pernah tumbuh hanya karena kita terlalu sibuk mengukur masa depannya dengan selembar ijazah.
Barangkali suatu hari nanti, ketika seorang anak berkata ingin menjadi petani, montir, perajin, peneliti, guru, atau pengusaha, orang tuanya tidak lagi buru-buru bertanya, “Nanti gelarmu apa?”
Mereka akan bertanya, “Apa yang ingin kamu pelajari? Kemampuan apa yang ingin kamu bangun? Dan bagaimana caranya agar pekerjaanmu kelak berguna bagi dirimu sendiri dan orang lain?”
Pertanyaan seperti itu mungkin lebih sederhana. Tetapi dari sanalah pendidikan bisa kembali menemukan asal-usulnya: bukan untuk membuat manusia tampak lebih tinggi daripada manusia lain, melainkan untuk membuatnya lebih mampu menjalani kehidupan.
Karena pada akhirnya, masa depan seseorang tidak dicetak oleh ijazah semata. Ia dibentuk oleh pengetahuan yang dipahami, keterampilan yang diasah, kesempatan yang tersedia, dan keberanian untuk terus belajar bahkan setelah upacara wisuda selesai.
Ijazah boleh menjadi pintu. Tetapi jangan sampai kita lupa membangun rumah di baliknya.***
Pemimpin Redaksi: Aris Munandar
