BGN menginginkan kamera yang selama ini hanya dapat dipantau oleh pengelola dapur juga bisa diakses melalui sistem pusat.
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memantau operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menargetkan sebanyak 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terhubung dengan sistem pengawasan terpusat hingga akhir 2026.
Saat ini, CCTV berbasis AI telah dipasang di 70 SPPG. Pada tahap berikutnya, pemasangan akan diperluas hingga menjangkau 300 dapur sebelum dilakukan perluasan secara bertahap.
Rencana tersebut disampaikan Sudaryono dalam acara Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN bertajuk Transformasi MBG 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Menurut Sudaryono, pemasangan CCTV yang terhubung dengan pusat BGN diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan. Sistem tersebut tidak hanya merekam aktivitas dapur, tetapi juga dilengkapi teknologi AI untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran standar operasional.
Misalnya, ketika bahan makanan diletakkan langsung di lantai atau petugas mengolah makanan tanpa menggunakan sarung tangan, sistem diharapkan dapat mendeteksi kondisi tersebut dan memberikan peringatan.
Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diketahui lebih awal sebelum makanan disajikan kepada penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan, uji coba sistem pengawasan tersebut telah dilakukan. Ia juga menyebutkan rencana integrasi CCTV telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
BGN menginginkan kamera yang selama ini hanya dapat dipantau oleh pengelola dapur juga bisa diakses melalui sistem pusat. Dengan cara itu, pengawasan tidak sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan langsung atau laporan dari masing-masing pengelola SPPG.
Pengawasan Dibuka untuk Orang Tua dan Masyarakat
Selain memanfaatkan teknologi, BGN juga membuka ruang pengawasan kepada masyarakat. Orang tua siswa, guru, kepala sekolah, petugas posyandu, hingga masyarakat umum dipersilakan ikut memantau pelaksanaan MBG.
Sudaryono mengatakan, keterlibatan publik diperlukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan pengelola dapur.
“Dapur bisa dilihat, dapur bisa dicek oleh orang tua siswa, oleh posyandu, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan sebagainya,” kata Sudaryono.
Untuk mendukung keterbukaan informasi, BGN menyediakan platform Radar MBG. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau menu harian, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta informasi kandungan gizi makanan.
BGN juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam pelaksanaan program.
Baca Juga
Sudaryono menegaskan, laporan dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan MBG.
Selain pengawasan publik, BGN berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah ikut melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur SPPG. Pemeriksaan mencakup standar kelayakan dapur dan kapasitas produksi.
Pengawasan Menjadi Agenda Transformasi MBG 2.0
Perluasan CCTV berbasis AI dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari pembenahan tata kelola MBG dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono.
BGN menyebut Transformasi MBG 2.0 memiliki tiga prioritas utama, yakni pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi.
Dalam periode tersebut, BGN juga mengungkapkan telah menutup permanen lebih dari 2.000 dapur yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi. Selain itu, sekitar 6.100 SPPG mengalami penghentian sementara pencairan dana operasional karena belum menyampaikan laporan penggunaan dana harian secara benar.
Besarnya cakupan program MBG membuat pengawasan menjadi persoalan penting. BGN tidak hanya dituntut memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga menjamin proses pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusinya memenuhi standar keamanan pangan.
Dengan target pemasangan CCTV hingga 10.000 dapur dan keterlibatan masyarakat melalui Radar MBG, pemerintah berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih terbuka.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut nantinya akan ditentukan oleh kemampuan BGN menindaklanjuti peringatan dari sistem AI, memeriksa laporan masyarakat, dan memastikan setiap pelanggaran memperoleh penanganan yang jelas.
Editor: Aris Munandar
