Bank Indonesia telah memperkuat langkah stabilisasi rupiah dan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen
DARMEDIANETWORK – Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir menjadi pengingat bahwa menjaga stabilitas ekonomi nasional bukan pekerjaan sederhana. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar keuangan Indonesia sedang menghadapi ujian kepercayaan.
Pada Kamis (29/10/2026), IHSG anjlok 3,49 persen ke posisi 5.098,06. Tekanan berlanjut pada Jumat (30/10/2026), ketika indeks kembali terkoreksi 0,80 persen ke posisi 5.057,05. Bahkan, sepanjang perdagangan Jumat, IHSG sempat menyentuh level 4.979.
Situasi ini tentu tidak boleh dianggap ringan. Namun, juga tidak tepat jika pelemahan pasar saham langsung dijadikan ukuran tunggal untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah.
Ada sejumlah persoalan yang sedang bekerja secara bersamaan. Tekanan pasar global, arus keluar modal asing, pelemahan rupiah, serta kekhawatiran MSCI terhadap transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia menjadi faktor yang saling berkaitan.
Persoalan MSCI terutama menyangkut kredibilitas pasar. Transparansi kepemilikan saham, keterbukaan beneficial ownership, dan praktik perdagangan yang sehat merupakan prasyarat penting bagi pasar modal yang dipercaya investor.
Dalam konteks ini, langkah pemerintah mempercepat reformasi pasar modal patut dicatat. Rencana peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, keterbukaan pemilik manfaat, serta pembentukan satuan tugas penegakan hukum merupakan bagian dari upaya memperbaiki fondasi pasar.
Reformasi tersebut memang tidak bisa menghasilkan perubahan dalam semalam. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi, bukan sekadar pernyataan.
Di sisi lain, kondisi fiskal Indonesia juga perlu dilihat secara proporsional.
Baca Juga
Data APBN KiTa hingga September 2026 mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu. Defisit APBN sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan negara masih tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Defisit juga masih berada dalam desain anggaran tahun berjalan.
Artinya, tekanan IHSG tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemerintah kehilangan kendali atas APBN.
Namun, pemerintah tetap harus memperhitungkan kemungkinan rambatan gejolak pasar ke sektor fiskal. Jika kepercayaan investor melemah berkepanjangan, biaya penerbitan surat utang negara berpotensi meningkat. Pelemahan rupiah juga dapat menambah tekanan terhadap pembayaran kewajiban luar negeri dan pembiayaan impor.
Apalagi, harga minyak dunia yang tinggi dapat mempersempit ruang fiskal melalui peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi.
Karena itu, disiplin fiskal harus menjadi perhatian utama. Program pembangunan dan berbagai prioritas belanja pemerintah perlu dijalankan dengan memperhatikan kemampuan penerimaan negara, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat nyata bagi perekonomian.
Baca Juga
Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara stimulus untuk menggerakkan ekonomi dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.
Bank Indonesia telah memperkuat langkah stabilisasi rupiah dan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September tercatat 146,3 miliar dolar AS. Ini merupakan salah satu penyangga penting dalam menghadapi tekanan eksternal.
Tantangannya sekarang adalah memastikan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi pasar keuangan berjalan konsisten.
Dukungan terhadap pemerintah dalam menghadapi situasi ini bukan berarti mengabaikan persoalan. Sebaliknya, dukungan harus diarahkan pada kebijakan yang memperkuat ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, melindungi investor, dan memastikan APBN tetap sehat.
Pemerintah tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap setiap gejolak pasar. Namun, pemerintah juga tidak boleh meremehkan sinyal yang disampaikan investor.
Pasar modal bukan keseluruhan ekonomi Indonesia. Tetapi pasar modal merupakan salah satu cermin kepercayaan terhadap prospek dan tata kelola perekonomian.
Karena itu, yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan pembenahan yang terukur, transparansi yang lebih kuat, serta konsistensi kebijakan.
IHSG boleh mengalami tekanan. Tetapi kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia harus terus dijaga melalui kerja nyata.
Di situlah pentingnya menjaga stabilitas fiskal: bukan hanya untuk meyakinkan investor, melainkan untuk memastikan negara tetap memiliki kemampuan membiayai pembangunan dan melindungi kepentingan rakyat. (Rist)
