Karena itu, pengakuan Prabowo mengenai pentingnya pemerataan patut dibaca sebagai penegasan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Posisi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) menjadi kabar yang memperkuat kepercayaan diri nasional. Namun, bagi Presiden Prabowo Subianto, capaian tersebut sekaligus menghadirkan pekerjaan besar: memastikan kekuatan ekonomi nasional benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Laporan World Economic Outlook Dana Moneter Internasional (IMF) edisi Oktober 2026 memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan PPP mencapai sekitar 5,48 triliun dolar internasional. Dengan ukuran tersebut, Indonesia berada di atas Inggris dan Perancis.
Presiden Prabowo menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Kita kuat dan kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan,” kata Prabowo, seperti diberitakan ANTARA, Kamis.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya merayakan posisi Indonesia dalam peringkat ekonomi dunia. Ukuran keberhasilan pembangunan juga terletak pada kemampuan mengubah potensi nasional menjadi penghasilan, lapangan kerja, kesempatan usaha, dan daya beli yang lebih baik bagi masyarakat.
Peringkat ketujuh bukan garis finis
Penting untuk memahami bahwa peringkat ketujuh tersebut menggunakan metode PPP, yakni pengukuran yang memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara. Ukuran ini berbeda dari PDB nominal yang dihitung berdasarkan nilai ekonomi dalam dolar AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, berdasarkan PDB nominal, Indonesia berada di kisaran peringkat ke-16 atau ke-17 dunia. Dengan demikian, posisi ketujuh tidak berarti Indonesia telah melampaui Inggris dan Perancis dalam setiap ukuran kekuatan ekonomi.
Meski demikian, capaian berdasarkan PPP tetap memberikan gambaran mengenai besarnya aktivitas ekonomi Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, pasar domestik, sumber daya alam, dan potensi industrialisasi, Indonesia mempunyai modal penting untuk memperkuat perannya dalam perekonomian global.
Baca Juga
Tantangan berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan modal tersebut secara produktif.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan pemerataan akses terhadap sumber daya berisiko menghasilkan kesenjangan antara besarnya ekonomi nasional dan kondisi kehidupan sebagian masyarakat.
Karena itu, pengakuan Prabowo mengenai pentingnya pemerataan patut dibaca sebagai penegasan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Kebanggaan terhadap capaian ekonomi perlu berjalan beriringan dengan evaluasi terhadap hasil pembangunan.
Warisan Sumitro dan pentingnya peran negara
Prabowo bukan hanya seorang presiden yang sedang memimpin agenda pembangunan ekonomi. Ia juga merupakan putra ekonom senior Sumitro Djojohadikusumo, salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia.
Pemikiran Sumitro menempatkan pembangunan ekonomi nasional, industrialisasi, penguatan pelaku usaha domestik, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian yang saling berkaitan.
Dalam kajian yang diterbitkan Kementerian Keuangan pada Oktober 2025, Sumitro digambarkan menekankan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi nasional. Hasil pembangunan juga perlu dibagikan secara adil kepada masyarakat.
Baca Juga
Sumitro juga berpandangan bahwa negara mempunyai peran dalam mengarahkan produksi, investasi, dan industrialisasi. Pasar tetap penting, tetapi mekanisme pasar semata tidak selalu menjamin kelompok ekonomi lemah memperoleh kesempatan yang setara.
Gagasan tersebut relevan dengan tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini. Besarnya ekonomi nasional akan lebih bermakna apabila penguatan industri diikuti tumbuhnya usaha kecil, meningkatnya kapasitas petani, bertambahnya lapangan kerja produktif, dan terbukanya akses masyarakat terhadap pembiayaan.
Dalam konteks ini, keberpihakan kepada kepentingan nasional tidak harus dipertentangkan dengan keterbukaan terhadap investasi. Investasi asing maupun domestik dapat menjadi penggerak pembangunan selama menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, memperkuat kapasitas industri dalam negeri, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Namun, kesamaan antara gagasan Sumitro dan arah kebijakan pemerintahan Prabowo perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan kebijakan, bukan semata-mata hubungan keluarga atau pernyataan politik.
Gebrakan ekonomi harus terukur
Dalam dua tahun pertama pemerintahannya, pemerintahan Prabowo menempatkan investasi dan hilirisasi sebagai bagian penting agenda ekonomi.
ANTARA melaporkan pada 20 Oktober 2026 bahwa realisasi investasi kumulatif sejak kuartal IV-2024 hingga kuartal III-2026 mencapai Rp3.923,2 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga menyebut investasi tersebut berkaitan dengan penciptaan sekitar 5,49 juta lapangan kerja.
Angka tersebut merupakan indikator penting untuk menilai aktivitas ekonomi dan pembukaan kesempatan kerja. Namun, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengetahui kualitas pekerjaan, tingkat upah, keberlanjutan usaha, serta seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Di sinilah agenda ekonomi Prabowo menghadapi ujian yang sesungguhnya. Investasi tidak cukup hanya dihitung berdasarkan nilai modal yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan investasi menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, melibatkan pelaku usaha lokal, dan memperluas rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Bagi masyarakat pedesaan, misalnya, pembangunan industri baru akan lebih terasa apabila menciptakan pasar yang stabil bagi hasil pertanian, memperbaiki akses distribusi, dan meningkatkan posisi tawar produsen. Bagi pekerja, pertumbuhan ekonomi harus membuka pekerjaan yang layak, bukan sekadar menambah jumlah orang yang bekerja dengan pendapatan yang belum mencukupi kebutuhan hidup.
Ukuran keberhasilan itu juga perlu terlihat dalam indikator kemiskinan, ketimpangan pendapatan, produktivitas, inflasi, serta daya beli rumah tangga.
Dengan cara tersebut, pemerintah dapat menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam statistik benar-benar bergerak menjadi perbaikan kesejahteraan.
Mendukung Prabowo, mengawal hasil kebijakan
Peringkat ketujuh ekonomi dunia memberikan alasan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan diri. Namun, kepercayaan diri nasional tidak seharusnya berhenti pada kebanggaan terhadap peringkat internasional.
Bagi pemerintahan Prabowo, pengakuan IMF tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat agenda pembangunan. Akan tetapi, modal ekonomi yang besar harus dikelola melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang baik, dan pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan terhadap agenda pembangunan nasional juga dapat berjalan bersama dengan sikap kritis terhadap hasil kebijakan. Justru melalui evaluasi yang terukur, pemerintah dapat mengetahui program mana yang efektif, sektor mana yang masih tertinggal, dan kelompok masyarakat mana yang belum memperoleh manfaat memadai.
Di titik ini, warisan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo menemukan relevansinya. Ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang besar dalam perhitungan internasional, melainkan ekonomi yang mampu membangun kapasitas bangsa dan memperluas kesejahteraan rakyat.
Prabowo kini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih merata. Keberhasilan itu pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh posisi Indonesia dalam daftar IMF, tetapi juga oleh perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, peringkat ketujuh adalah sebuah capaian dalam pengukuran ekonomi. Membuat manfaatnya menjangkau lebih banyak rakyat adalah pekerjaan pembangunan yang harus dibuktikan.
Editor: Aris Munandar
