Salah satu poin yang disoroti Sudaryono dalam refleksi 100 hari kepemimpinannya adalah efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun.
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 26.723 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terverifikasi selama 100 hari kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala BGN.
Dari total 27.485 dapur yang tercatat, jumlah tersebut setara dengan sekitar 97,2 persen. BGN juga melaporkan program MBG telah melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja aktif serta 80.315 pemasok lokal.
Menariknya, 82,83 persen dari seluruh pemasok tersebut berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Data tersebut disampaikan BGN dalam laporan refleksi 100 hari kepemimpinan Sudaryono bertajuk Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Capaian tersebut memperlihatkan besarnya ekosistem ekonomi yang terbentuk di sekitar pelaksanaan program MBG. Program ini tidak hanya melibatkan dapur dan penerima manfaat, tetapi juga tenaga kerja serta pelaku usaha lokal yang memasok kebutuhan bahan pangan.
Dalam keterangannya, BGN menyebut lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Sementara itu, realisasi anggaran program pada 2026 dilaporkan mencapai Rp165 triliun.
BGN Klaim Efisiensi Anggaran Rp44 Triliun
Salah satu poin yang disoroti Sudaryono dalam refleksi 100 hari kepemimpinannya adalah efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun.
Menurut Sudaryono, angka tersebut berasal dari beberapa langkah pembenahan pengelolaan anggaran, yakni efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun, efisiensi insentif yayasan Rp2,5 triliun, efisiensi dana operasional dapur Rp3 triliun, serta pengembalian saldo virtual account fiktif sekitar Rp500 miliar.
Baca Juga
Dengan demikian, angka Rp44 triliun tersebut merupakan akumulasi dari beberapa komponen efisiensi dan pengembalian dana, bukan seluruhnya uang tunai yang dikembalikan ke kas negara.
Selain itu, Sudaryono menyampaikan bahwa BGN telah mengembalikan tambahan anggaran sebesar Rp160 miliar ke kas negara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
BGN menyatakan masih melakukan pemeriksaan internal untuk menelusuri kemungkinan penghematan anggaran lainnya.
Pembenahan anggaran juga dilakukan melalui perubahan skema insentif bagi pengelola dapur. Sebelumnya, insentif diberikan secara tetap sebesar Rp6 juta per dapur, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan jumlah porsi yang diproduksi.
Skema tersebut kemudian diubah menjadi Rp2.000 per porsi sesuai jumlah penerima manfaat. Kebijakan ini dimaksudkan agar pembayaran lebih proporsional dengan kapasitas produksi masing-masing dapur.
UMKM Masuk Rantai Pasok MBG
Selain persoalan anggaran, keterlibatan 80.315 pemasok lokal menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan MBG.
Baca Juga
Dengan 82,83 persen pemasok berasal dari UMKM, program ini berpotensi membuka pasar bagi usaha kecil di daerah, terutama pemasok bahan pangan.
Keterlibatan pelaku usaha lokal juga menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok yang lebih dekat dengan lokasi pelayanan. Namun, besarnya jumlah pemasok perlu diikuti sistem pengadaan yang transparan, persaingan yang sehat, serta pengawasan terhadap harga dan kualitas bahan pangan.
Untuk mendukung transparansi tersebut, BGN mengembangkan platform LokaMBG sebagai sarana belanja bahan baku. Sistem ini diarahkan untuk mencegah praktik penggelembungan harga, monopoli, dan memperjelas asal produk.
BGN juga mengembangkan Radar MBG agar masyarakat dapat memantau informasi menu harian program.
Dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono, BGN menyatakan pembenahan MBG 2.0 diarahkan pada tiga prioritas, yakni pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi.
Dengan jumlah penerima manfaat yang telah melampaui 58 juta orang, ribuan dapur, jutaan tenaga kerja, dan puluhan ribu pemasok lokal, tantangan BGN tidak lagi sekadar memperluas jangkauan program.
Lembaga tersebut juga harus memastikan anggaran digunakan secara tepat, dapur memenuhi standar keamanan pangan, dan keterlibatan UMKM benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Capaian 100 hari ini menjadi gambaran skala pelaksanaan MBG sekaligus pekerjaan rumah pemerintah untuk menjaga agar program besar tersebut berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Editor: Aris Munandar
