Banyak satuan pelayanan memposting di media sosial bahwa dapurnya tidak beroperasi karena dana operasionalnya tidak ada
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menghentikan sementara penyaluran dana operasional kepada sekitar 6.100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut diambil karena ribuan dapur itu belum menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) secara benar dan terperinci. BGN juga menerjunkan tim Inspektorat untuk menginvestigasi penggunaan anggaran di dapur-dapur tersebut.
Sudaryono menyampaikan hal itu dalam refleksi 100 hari kepemimpinannya sebagai Kepala BGN bertajuk Transformasi MBG 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Ia menegaskan, berhentinya sejumlah dapur MBG bukan disebabkan pemerintah kehabisan anggaran. Menurut dia, negara tetap menyediakan dana, tetapi pengelola dapur harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sebelumnya sebelum menerima pencairan berikutnya.
“Banyak satuan pelayanan memposting di media sosial bahwa dapurnya tidak beroperasi karena dana operasionalnya tidak ada. Itu bukan berarti negara tidak punya duit, duitnya ada. Tapi dia tidak bisa menyediakan laporannya dengan benar,” ujar Sudaryono.
Dalam mekanisme baru BGN, pencairan dana operasional dilakukan secara bertahap melalui sistem pengisian ulang atau top up. Pengelola SPPG wajib menyampaikan laporan penggunaan dana secara rinci sebelum mendapatkan tambahan dana.
Berdasarkan data yang disampaikan Sudaryono, dari 26.385 dapur, sekitar 6.100 belum melaporkan penggunaan dana harian secara akuntabel.
BGN tidak hanya menghentikan sementara pencairan dana, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran. Jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana, BGN menyatakan siap berkoordinasi dengan kepolisian.
Baca Juga
Sudaryono menegaskan, pengawasan tersebut diperlukan agar anggaran negara tidak terus dicairkan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Pembenahan Tata Kelola MBG
Penghentian pencairan dana bagi 6.100 dapur menjadi salah satu bagian dari agenda pembenahan BGN dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono.
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026.
Dalam refleksi tersebut, Sudaryono menyebut transformasi MBG 2.0 dibangun melalui tiga prioritas utama, yakni pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi.
BGN juga melakukan pembaruan perjanjian kerja sama dengan seluruh SPPG, verifikasi data, serta penguatan pemantauan melalui sistem digital.
Selain persoalan administrasi dan keuangan, BGN menaruh perhatian pada standar keamanan pangan. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Sudaryono mengungkapkan lebih dari 2.000 dapur MBG telah ditutup secara permanen karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Baca Juga
BGN juga menemukan dugaan pemalsuan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada sejumlah dapur. Kasus tersebut, menurut Sudaryono, telah ditangani kepolisian.
Dalam laporan kinerja 100 hari, BGN turut menyampaikan capaian efisiensi dan pengembalian anggaran yang diklaim mencapai sekitar Rp44 triliun.
BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Sebanyak 26.723 dapur juga telah terverifikasi dari total 27.485 dapur yang tercatat dalam sistem.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan MBG tidak hanya diarahkan pada perluasan jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada pengawasan penggunaan anggaran dan pemenuhan standar pelayanan.
Dengan besarnya anggaran dan luasnya cakupan program, transparansi pengelolaan dana menjadi salah satu ujian penting bagi BGN. Pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah yang dicairkan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Editor: Aris Munandar
