Catatan 100 hari kepemimpinan Sudaryono memperlihatkan bahwa tantangan BGN bukan semata memperluas jangkauan program MBG.
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan telah menutup secara permanen lebih dari 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa pembenahan lembaga yang dipimpinnya.
Penutupan tersebut dilakukan karena ribuan dapur itu dinilai tidak memenuhi standar higiene, sanitasi, dan keamanan pangan. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam refleksi 100 hari kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala BGN.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam acara Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN bertajuk Transformasi MBG 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Dalam pemeriksaan lapangan, BGN menemukan sejumlah kondisi dapur yang tidak memenuhi standar kelayakan. Di antaranya, dapur yang berada berdekatan dengan kandang babi serta tempat pengolahan makanan yang berada di bawah sarang burung walet.
BGN juga menemukan dugaan pemalsuan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) oleh sejumlah pengelola SPPG. Menurut Sudaryono, dugaan pelanggaran tersebut telah ditangani kepolisian.
Pembenahan tidak hanya menyasar kondisi fisik dapur, tetapi juga tata kelola dan pengawasan program MBG. Sudaryono menegaskan pentingnya memastikan setiap SPPG menjalankan kewajibannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, BGN juga melakukan penertiban administrasi keuangan. Sebanyak 6.100 SPPG dilaporkan mengalami penghentian sementara penyaluran dana operasional karena tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian.
Kebijakan tersebut berbeda dengan penutupan permanen lebih dari 2.000 dapur. Penghentian dana bersifat administratif dan berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sedangkan penutupan permanen dilakukan terhadap dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan.
Baca Juga
Dalam refleksi 100 hari tersebut, Sudaryono juga menyoroti upaya efisiensi anggaran, penguatan pengawasan, transparansi, serta perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG.
BGN menyebut efisiensi yang dilakukan mencapai sekitar Rp44 triliun. Lembaga itu juga melaporkan lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi, dengan puluhan ribu pemasok lokal terlibat dalam rantai pasok program.
Catatan 100 hari kepemimpinan Sudaryono memperlihatkan bahwa tantangan BGN bukan semata memperluas jangkauan program MBG. Lembaga tersebut juga dituntut memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan penggunaan anggaran, dan akuntabilitas seluruh pengelola dapur.
Dengan jumlah penerima manfaat yang terus berkembang, pembenahan standar operasional dan pengawasan menjadi pekerjaan penting agar program MBG tidak hanya berjalan luas, tetapi juga aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Editor: Aris Munandar
