Di sinilah muncul pertanyaan yang menarik: jika pada akhirnya Prabowo tidak lagi berpasangan dengan Gibran, apakah Anies Baswedan bisa menjadi alternatif?
JAKARTA, DARMEDIANETWORK – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru dalam polemik persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Namun, persoalan ini tidak hanya menarik dari sisi hukum. Perkembangan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai konfigurasi politik menjelang Pilpres 2029: apakah Prabowo Subianto akan kembali berpasangan dengan Gibran, atau justru membuka kemungkinan membangun pasangan politik baru bersama Anies Baswedan?
Pertanyaan itu memang masih berupa skenario politik. Belum ada pernyataan resmi bahwa Prabowo dan Anies sedang membicarakan kemungkinan berpasangan. Namun, dinamika politik menuju 2029 membuat kemungkinan perubahan konfigurasi tersebut menarik untuk dicermati.
Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri dengan pendidikan setingkat SMA.
Putusan MA itu menjadi perkembangan hukum penting karena dokumen tersebut pernah digunakan dalam pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Meski demikian, putusan mengenai keabsahan surat administrasi tersebut tidak otomatis membatalkan hasil Pilpres 2024 ataupun mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Baca Juga
Persoalan hukum dan konsekuensi politiknya tetap harus dibedakan.
Prabowo 2029, Golkar Belum Menentukan Cawapres
Di tengah perkembangan tersebut, dukungan politik terhadap Prabowo untuk kembali maju dalam Pilpres 2029 sudah mulai disuarakan sejumlah partai.
Partai Golkar, misalnya, secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk periode kedua.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pada 12 Oktober 2026 mengatakan sikap partainya untuk mengusung Prabowo pada Pilpres 2029 sudah ditetapkan sejak akhir 2024.
Namun, Golkar belum menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.
Baca Juga
Doli menyebut penentuan calon wakil presiden akan dibicarakan bersama partai-partai pengusung menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon.
Ia juga tidak menutup kemungkinan Gibran kembali mendampingi Prabowo apabila pemerintahan saat ini dinilai berhasil menjalankan program-program kerakyatan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa peluang Gibran untuk kembali menjadi calon wakil presiden masih terbuka dalam kalkulasi politik partai pendukung.
Akan tetapi, perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikannya kini menjadi faktor baru yang tidak bisa diabaikan dalam pembicaraan menuju 2029.
Mungkinkah Prabowo-Anies?
Di sinilah muncul pertanyaan yang menarik: jika pada akhirnya Prabowo tidak lagi berpasangan dengan Gibran, apakah Anies Baswedan bisa menjadi alternatif?
Secara politik, kemungkinan terbentuknya pasangan Prabowo-Anies tentu dapat menjadi salah satu skenario yang dibicarakan.
Keduanya pernah berada di posisi berseberangan dalam Pilpres 2024. Prabowo-Gibran menjadi pemenang, sedangkan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua.
Namun, politik Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai perubahan hubungan antarelite. Rivalitas dalam pemilu tidak selalu menjadi penghalang bagi kerja sama politik pada periode berikutnya.
Prabowo dan Anies juga bukan dua tokoh yang sama sekali tidak memiliki riwayat komunikasi politik.
Pada 2018, ketika Prabowo masih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, ia pernah menawarkan Anies untuk menjadi calon wakil presiden. Anies menolak tawaran tersebut karena ingin menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Artinya, kemungkinan kerja sama politik keduanya bukan sesuatu yang sama sekali tidak memiliki preseden dalam perjalanan politik mereka.
Meski demikian, hingga 31 Oktober 2026 belum ada pernyataan resmi mengenai rencana Prabowo menggandeng Anies pada Pilpres 2029.
Anies sendiri dalam sebuah kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada 24 April 2026 menyatakan belum memikirkan pencalonan pada 2029. Ia mengatakan saat ini lebih memilih berfokus bekerja untuk masyarakat.
Peta Koalisi Bisa Berubah
Jika skenario Prabowo-Anies suatu saat benar-benar dibicarakan, persoalannya tidak hanya menyangkut kesediaan kedua tokoh.
Ada kepentingan partai politik, konfigurasi koalisi, pembagian kekuasaan, serta agenda pemerintahan yang harus dinegosiasikan.
Partai-partai pendukung Prabowo saat ini memiliki kepentingan masing-masing. Sementara Anies juga mempunyai basis pendukung dan jaringan politik yang terbentuk dalam Pilpres 2024.
Karena itu, kemungkinan pasangan Prabowo-Anies akan menghadirkan pertanyaan baru mengenai bagaimana partai-partai politik menyusun kembali koalisi menjelang 2029.
Apakah partai-partai pendukung Prabowo akan tetap mempertahankan konfigurasi politik sekarang? Apakah mereka bersedia menerima figur dari kubu yang sebelumnya menjadi lawan politik? Atau justru akan muncul poros politik baru?
Semua itu masih terbuka.
Ujian Gibran dan Masa Depan Politik Prabowo
Dalam editorial Pagi Darmedianetwork berjudul Ujian Ijazah Gibran dan Masa Depan Politik Prabowo-Gibran, persoalan pendidikan Gibran ditempatkan sebagai ujian terhadap kepastian hukum, transparansi, dan kepercayaan publik.
Persoalan tersebut kini juga memiliki dimensi politik jangka panjang.
Prabowo harus menjalankan pemerintahan bersama Gibran hingga akhir masa jabatan. Sementara keputusan mengenai pasangan pada 2029 merupakan persoalan politik tersendiri yang akan melibatkan banyak kepentingan.
Tidak tepat menyimpulkan bahwa putusan MA otomatis membuat Gibran tersingkir dari kemungkinan pencalonan berikutnya. Namun, perkembangan hukum tersebut jelas menjadi bagian dari pertimbangan publik dan partai politik dalam menilai persoalan pencalonan.
Pada akhirnya, Pilpres 2029 bukan sekadar soal siapa yang akan mendampingi Prabowo. Lebih jauh, kontestasi tersebut akan memperlihatkan apakah koalisi politik yang terbentuk pada 2024 mampu bertahan atau justru mengalami perubahan.
Prabowo-Gibran bisa saja kembali menjadi pasangan. Namun, kemungkinan Prabowo-Anies juga dapat menjadi bahan pembicaraan politik apabila dinamika partai dan kepentingan politik bergerak ke arah berbeda.
Satu hal yang pasti, keputusan mengenai pasangan calon pada 2029 belum ditetapkan.
Polemik dokumen pendidikan Gibran kini menambah satu pertanyaan dalam perjalanan politik menuju Pilpres 2029: apakah Prabowo akan mempertahankan pasangan lamanya, atau membuka lembaran baru bersama tokoh yang pernah menjadi pesaingnya?***
Editor: Aris Munandar
